Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – DPR RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) di Ruang Abdul Muis, Rabu (15/7/2026). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan tata kelola legislasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap suara rakyat di era keterbukaan parlemen. Bob Hasan menjamin, ekosistem digital ini memungkinkan masyarakat memantau seluruh proses pembentukan undang-undang secara langsung sekaligus menjadi penangkal informasi hoaks. “Sekarang ini sudah zaman keterbukaan. Apapun informasinya, termasuk perubahan Prolegnas, akan langsung diketahui publik. SIMASLEG hadir untuk mengantisipasi informasi yang menyesatkan,” tegas Bob Hasan. Baleg DPR RI berkomitmen mewujudkan…

MataParlemen.id – Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., mengatakan kajian dan penyerapan aspirasi dari berbagai kalangan dan unsur masyarakat diharapkan bisa menjadi bahan awal membangun momentum penyelenggaraan Konferensi Konstitusi oleh MPR RI di masa mendatang. “Hasil berbagai kajian dan forum penyerapan aspirasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan awal untuk membangun momentum penyelenggaraan Konferensi Konstitusi oleh MPR RI pada masa mendatang,” ujar Yasonna H. Laoly saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Kelompok I Badan Pengkajian (BP) MPR RI bertema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” di Hotel Aryaduta, Bandung, Senin (13/7/2026). FGD membahas tantangan…

MataParlemen.id – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai fenomena sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan peserta didik baru harus direspons melalui penataan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. “Persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah masing-masing sekolah, melainkan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antarseluruh jenjang dan penyelenggara pendidikan,” ujar Abdul Fikri di Gedung DPR Jakarta, Rabu (15/07/2026). “Kalau ini memang harus bersama. Makanya perguruan tinggi, kemudian pendidikan dasar dan menengah, kemudian pendidikan prasekolah, saatnya untuk bersama-sama,” tambahnya. Fikri menjelaskan, seluruh penyelenggara pendidikan, baik negeri maupun swasta, perlu duduk bersama menyusun kebijakan yang saling terintegrasi. Ia menilai sudah saatnya…

MataParlemen.id – Kementerian Haji dan Umrah RI diminta memperkuat posisi Indonesia dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, kementerian harus menjalankan peran sebagai representasi negara, bukan sekadar bertindak layaknya agen perjalanan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Abidin mengatakan pemerintah perlu bersikap lebih tegas dalam menyampaikan mekanisme penyelenggaraan haji Indonesia kepada otoritas Arab Saudi. Hal itu mengingat setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan dana haji di Indonesia harus melalui persetujuan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Yang diamanahkan oleh undang-undang menjadi Kementerian Haji dan Umrah…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental wajah industri penyiaran nasional. Jika lebih dari dua dekade lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi fondasi penyelenggaraan siaran radio dan televisi analog, kini kemunculan platform digital, layanan streaming, media berbasis internet, hingga kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru yang menuntut kehadiran regulasi yang lebih adaptif. “Berangkat dari kebutuhan tersebut, Komisi I DPR RI mulai mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memperkuat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. “MPLS harus menjadi momentum membangun lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari perundungan, kekerasan, maupun praktik perpeloncoan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/07/2026). “Kami mengapresiasi kebijakan Kemendikdasmen yang menegaskan bahwa MPLS harus menjadi ruang pengenalan budaya sekolah yang positif, bukan ajang intimidasi ataupun perpeloncoan. Setiap anak berhak memulai perjalanan pendidikannya dengan rasa aman dan bahagia,” tambah Kurniasih. Menurutnya, tahun ajaran baru merupakan fase penting yang membentuk kesan pertama…

MataParlemen.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa menjaga independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat utama untuk memperkuat Indonesia sebagai negara hukum. Penegasan itu disampaikan Muzani, usai pertemuan pimpinan MPR dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA) dalam agenda silaturahmi kebangsaan menjelang Sidang Tahunan MPR 2026. Menurut Muzani, MPR dan Mahkamah Agung memiliki kesamaan pandangan bahwa supremasi hukum hanya dapat ditegakkan apabila lembaga peradilan menjalankan fungsinya secara independen, bebas dari intervensi pihak mana pun. “Di antara pembicaraan kami tadi, kami telah menyepakati beberapa hal, antara lain perlunya terus menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menjaga independensi kehakiman. Independensi kehakiman adalah cara untuk terus…

MataParlemen.id – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang diusulkan ialah menggelar rapat pada masa reses agar pembahasan substansi dapat segera dimulai pada masa persidangan berikutnya. Cucun mengatakan usulan tersebut disampaikan Komisi IX DPR RI yang menilai pembahasan RUU Ketenagakerjaan memiliki tingkat urgensi tinggi. Penilaian itu didasarkan pada hasil komunikasi dan penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan yang menginginkan regulasi tersebut segera dibahas. “Undang-Undang Ketenagakerjaan, kebetulan Komisi IX kemarin menyampaikan ada urgensi. Ketemu dengan beberapa stakeholder, usulannya minta harus ada yang dibahas di masa reses supaya…

MataParlemen.id – Anggota DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, apresiasi langkah cepat pemerintah yang menetapkan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan berukuran 30 hingga 120 Gross Tonnage (GT). Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai respons langsung untuk memangkas beban operasional nelayan yang sebelumnya harus membeli BBM non-subsidi dengan harga mencapai Rp25.000 per liter. ​”Kebijakan BBM khusus nelayan ini sangat sesuai dengan aspirasi yang disampaikan konstituen kami di Jawa Tengah, khususnya para nelayan di Juwana, Kabupaten Pati,” ujar Danang melalui rilis yang disampaikan di Jakarta, Selasa (14/7/2026). ​Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa penyesuaian harga…

MataParlemen.id– Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merespons keresahan nelayan Pantai Utara (Pantura) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Firman secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol (Purn) L. Latif, yang dinilainya terus menjalin koordinasi intensif di tengah meningkatnya protes nelayan. Menurut Firman, kenaikan harga BBM non-subsidi dipicu oleh kondisi geopolitik dan geoekonomi global, termasuk konflik Israel-Amerika dan invasi ke Iran yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. “Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen Perikanan Tangkap yang…