MataParlemen.id– Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merespons keresahan nelayan Pantai Utara (Pantura) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Firman secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol (Purn) L. Latif, yang dinilainya terus menjalin koordinasi intensif di tengah meningkatnya protes nelayan.
Menurut Firman, kenaikan harga BBM non-subsidi dipicu oleh kondisi geopolitik dan geoekonomi global, termasuk konflik Israel-Amerika dan invasi ke Iran yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen Perikanan Tangkap yang tidak henti-hentinya saya hubungi karena keresahan nelayan yang menghadapi kesulitan hidup dan terbebani utang jika tidak bisa melaut,” kata Firman, Selasa (14/7/2026).
Baca juga:
Ia mengungkapkan, situasi saat itu sempat memanas karena nelayan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran dengan memblokir Jalur Pantura melalui konvoi sepeda motor dari Jawa Timur menuju Jakarta apabila pemerintah tidak segera memberikan solusi.
Firman menilai persoalan tersebut akhirnya dapat diatasi berkat koordinasi yang baik antara DPR RI dan pemerintah.
“Keberhasilan perjuangan ini berkat kerja sama yang baik antara anggota DPR RI dengan mitra kerjanya yang senantiasa peduli atas keresahan yang terjadi di masyarakat nelayan,” ujarnya.
Selain kepada KKP, Firman juga mengapresiasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang disebutnya merespons cepat saat menerima laporan mengenai keluhan para nelayan.
Pada kesempatan itu, Firman meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penggunaan barcode BBM khusus nelayan. Menurutnya, masih banyak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum yang kemudian menjualnya dengan harga industri, terutama di kawasan Pantura.
Ia mengatakan, Menteri ESDM telah berkomitmen untuk segera melakukan penertiban dan meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Firman juga mendorong agar sistem barcode diperbaiki sehingga data pemilik kapal dan jenis kapal yang tercantum benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan serta dapat digunakan di berbagai daerah.
“Barcode untuk pemilik kapal harus sesuai dan bisa berlaku di daerah lain. Begitu juga penertiban data pemilik dan jenis kapal yang ada di barcode harus sesuai,” tegasnya.
Menurut Firman, penertiban tersebut penting agar penyaluran BBM khusus nelayan tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi pemerintah. (awn)
