MataParlemen.id-Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memproyeksikan beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 akan jauh lebih ringan dibandingkan tahun 2026.
Penurunan beban fiskal ini didorong oleh melandainya harga minyak dunia serta langkah efisiensi melalui implementasi energi alternatif seperti B50.
Meski ruang fiskal diproyeksikan lebih ringan, ia menegaskan bahwa negara tidak akan lepas tangan. Keberpihakan terhadap rakyat kecil melalui subsidi LPG 3 kg dan BBM, tegasnya, akan tetap dipertahankan.
“Mudah-mudahan dari turunnya harga minyak dunia, beban subsidi di tahun 2027 tidak seberat 2026. Kita tahu Indeks Brent saat ini sudah ke angka 73, dari yang bulan kemarin rata-rata di atas 100. Tekanan kepada APBN sudah jauh lebih ringan, dan ini yang akan kita bawa pada asumsi makro untuk 2027,” jelas Bambang di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Baca juga:
Ia menekankan bahwa tujuan utama pemerintah dan DPR RI bukan semata-mata menghemat uang negara, melainkan membangun ketahanan energi nasional yang kuat.
“Kita tidak semata-mata pada fiskalnya saja, tapi kepada kebijakan. Kebijakan yang kita lakukan ini akan saling memperkuat sehingga kombinasi daripada kebijakan pemerintah dan juga fiskal ini akan membuat beban subsidi itu ringan dan optimal untuk pelayanan, kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk memastikan kuota subsidi tersebut dinikmati oleh pihak yang benar-benar berhak, Komisi XII DPR RI mendesak penguatan pengawasan melalui skema digitalisasi, salah satunya perluasan penggunaan barcode di SPBU untuk pembelian Pertalite.
“Kita berharap barcode itu dipergunakan lebih luas sehingga kita dapat mengawasi penyaluran agar tepat sasaran. Kalau mobilnya BMW atau Alphard, malu lah dia pakai barcode mengisi di situ. Intinya, inovasi di bidang digitalisasi ini akan membantu kita memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (awn)
