Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR Gerak Cepat, Dasco Sebut Tim Galapana DPR Berangkat Menuju Lokasi Gempa NTT

Agustus 16, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran
Peristiwa

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

RedaksiBy RedaksiNovember 22, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan melakukan sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, termasuk penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

PKPU dimaksud berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dikenal sebagai Pasal Penyelundupan. Karena ketentuan tersebut diduga dimasukkan tanpa melalui proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka. 

Dalam siaran pers DKPP yang diterima Minggu (22/11/2026), menyebutkan sidang pemeriksaan empat perkara diagendakan sekaligus di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, yang akan dimulai pada Senin, 23 November sampai 1 Desember 2026.

Terdapat 12 nama yang diadukan dalam empat perkara, di antaranya adalah Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, beserta enam Anggota KPU RI, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Iffa Rosita. 

Sedangkan lima Teradu lainnya adalah Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, beserta empat Anggotanya, yaitu Puadi, Lolly Suhenty, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono.

Dalam aspek pokok aduan, keempat perkara di atas memiliki dalil aduan yang saling beririsan. Para Teradu dari KPU RI didalilkan telah melakukan tidak membahas isi Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 (PKPU 19/2023) dalam berbagai kegiatan proses penyusunan peraturan tersebut saat melibatkan pihak luar, baik itu uji publik, rapat dengar pendapat, maupun harmoninsasi. 

Ketua dan Anggota KPU RI juga didalilkan tidak memberikan akses SILON kepada Bawaslu RI sehingga tidak ada proses verifikasi faktual terhadap berkas calon wakil presiden oleh Bawaslu RI.

Selain itu, Ketua dan Anggota KPU RI juga diduga tidak melakukan verifikasi faktual kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang bernama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka (salah satu calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024).

Sementara, Ketua dan Anggota Bawaslu RI didalilkan telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan PKPU 19/2023.

Agenda Sidang 

Sekretaris DKPP, Syarmadani mengatakan, empat perkara di atas akan diperiksa bersama. Akan tetapi, karena banyaknya pihak yang akan diperiksa agenda sidang akan dilaksanakan pada hari yang berbeda.

“Pihak Pengadu yang terbagi principal dan kuasa hukum saja berjumlah 35 orang. Belum lagi dengan Pihak Terkait dan Saksi yang akan dihadirkan. Hal ini membuat kami membuat penyesuaian tentang pelaksanaan sidang,” katanya.

Ia mengungkapkan, terdapat empat agenda sidang yang akan dilaksanakan secara terpisah, yaitu (1) mendengarkan keterangan Pengadu dan jawaban Teradu pada 23 November 2026; (2) mendengarkan keterangan Pihak Terkait pada 24 November 2026, (3) Mendengarkan Saksi, Saksi Ahli, dan pemeriksaan alat bukti pada 25 November 2026; dan (4) sidang pendalaman terhadap keterangan para pihak pada 1 Desember 2026.

“Semua agenda yang berlangsung di hari yang berbeda itu akan dimulai pukul 09.00 WIB pada setiap hari pelaksanaan sidang,” ucapnya.

Menurut Syarmadani, terdapat tiga pihak yang didengarkan keterangannya sebagai Pihak Terkait dalam sidang yang akan dilaksanakan pada 24 November 2026, yakni Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022. 

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Syarmadani.

Lebih lanjut,Syarmadani mengatakkan bahwa sidang ini bersifat terbuka untuk umum, sehingga baik masyarakat umum yang ingin memantau atau wartawan yang ingin meliput sidang, dapat melihat langsung jalannya persidangan.“Silahkan hadir sebelum sidang dimulai,” ujarnya.

Untuk memudahkan akses publik terhadap jalannya persidangan, sidang akan disiarkan secara langsung melalui akun youtube DKPP. “Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” tegas Syarmadani.

Untuk diketahui, empat perkara tersebut adalah perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 31-PKE-DKPP/XI/2026. Keempat perkara tersebut diadukan oleh 13 orang principal.

Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 diadukan oleh dua principal, yakni Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna. Keduanya memberikan kuasa kepada enam orang, yaitu Ibnu Syamsu Hidayat, Shaleh Al Ghifari, Kafin Muhammad, Luthfi Nabilah Ailen, Callista Adani Chendra, dan Laily Maghfiroh. 

Sedangkan perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026 diadukan oleh Muhamad Afghan Ababil dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 diadukan oleh dua orang principal, yaitu Paman Nurlette dan Novi Manaban.

Sementara perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026 merupakan perkara dengan jumlah Pengadu terbanyak dengan delapan orang principal. Delapan nama tersebut adalah Brahma Aryana, Ansfuri ID Sambo, Muhammad Sadiq, Denny Indrayana, Moeryono Aladin, Soenarko, Subhan, dan Tiurma M. S. Sihombing. 

Delapan principal di atas memberikan kuasa kepada 16 orang, di antaranya adalah Bambang Widjojanto, Refly Harun, dan Heriyanto.(har)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 2026

Perundungan Anak Dasco, KPAI : Semua Anak Berhak Mendapat Perlindungan

November 21, 2026

Fitnah ke Dasco, Dianggap Merusak Demokrasi dan Pembunuhan Karakter

November 21, 2026
Berita Terkini

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 20260 Views

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 20262 Views

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 20260 Views

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 20262 Views

Yenny Wahid Menilai Dasco Layak Isi Kursi Wapres

November 22, 20261 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

MA Putuskan Suket Ijazah Gibran Tidak Sah, Berkonsekwensi Masuk Ranah Politik Negara

Oktober 31, 202610 Views

DPR RI Beri Perhatian Dugaan Diskriminasi di SMA Strada St. Thomas Aquino Tangerang

Oktober 21, 202610 Views

Fitnah ke Dasco, Dianggap Merusak Demokrasi dan Pembunuhan Karakter

November 21, 20266 Views
Pilihan Editor

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?