Penulis: Redaksi

MataParlemen.id– Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa program mandatori biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong hilirisasi industri sawit. Pasalnya, keberhasilan Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 50 persen menjadi capaian monumental yang belum berhasil diwujudkan negara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai memimpin agenda Rapat Audiensi Komisi XII DPR RI dengan Sawit Watch beserta aliansinya, termasuk Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). “Program B50 ini program yang sangat bagus, fundamental, monumental karena kenapa Indonesia merupakan satu-satunya negara di…

MataParlemen.id- Teknologi blockchain mendapat perhatian serius Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Banyaknya keungggulan dari teknologi yang bisa membantu penyimpangan data dalam jumlah besar ini membuat legislator di DPR RI mempertimbangkan untuk memasukkan hal yang berkaitan dengan blockchain ke dalam pasal-pasal di RUU SDI. Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penggunaan blockchain dalam rumusan RUU SDI, Baleg DPR RI mengundang dua dua narasumber untuk didengar masukannya. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI pada Senin (13/7/2026) mengundang Steven Suhadi dari Asosiasi Blockchain Indonesia dan CEO Baliola, I Gusti…

MataParlemen.id- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengungkapkan Komisi III DPR RI gerus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hingga saat ini Komisi DPR RI yang membidangi hukum tersebut masih menerima masukan dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Hàbiburokhman menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya difokuskan pada upaya mengoptimalkan pemulihan aset, tetapi juga memastikan regulasi tersebut tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Karena itu, Komisi III terus menghimpun berbagai pandangan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU. “Pertama, perdebatannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan asset recovery untuk mendukung…

MataParlemen.id- Komisi III DPR RI berkomitmen segera menuntaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dengan mendalami sejumlah isu strategis. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu prioritas Komisi III DPR RI. Untuk memperkaya substansi RUU tersebut, Komisi III juga terus memperluas partisipasi publik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak tahap penyusunan. Habiburokhman menyebutkan pelibatan publik menjadi perhatian utama dan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen DPR dalam menyusun regulasi yang komprehensif dan menjawab berbagai masukan dari masyarakat. Baca juga: Ia menegaskan RUU Perampasan Aset…

MataParlemen.id-Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menilai Kota Bogor memiliki modal yang sangat kuat untuk tampil sebagai kota berdaya saing global melalui penguatan diplomasi parlemen, riset, pariwisata, hingga ekonomi halal. Hal itu disampaikan Habib Aboe saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Kota Bogor (13/7). “Kehadiran kami di Kota Bogor bukan sekadar menikmati keindahan Kota Hujan atau mencicipi talas Bogor. Kami datang membawa misi besar, yakni bagaimana melentingkan potensi lokal Bogor agar mampu go international dan berkibar di kancah global,” ujar Habib Aboe. Menurut anggota Komisi III DPR RI tersebut, BKSAP siap memanfaatkan…

MataParlemen.id- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, Rizki Faisal, mendorong penerapan konsep Free Trade Zone (FTZ) secara bertahap di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memperkuat daya saing daerah kepulauan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rizki mengatakan, konsep FTZ ke depan tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen untuk menarik investasi, melainkan juga harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah kepulauan. “Kepri memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional, kebijakan yang diterapkan juga harus…

MataParlemen.id – Kasus dugaan penganiayaan berat hingga menyebabkan tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu desakan keras dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Abdullah, menuntut Polda NTB segera mengusut tuntas perkara ini dan membongkar potensi pembiaran serta kelalaian sistemik dalam tata kelola lembaga pendidikan tersebut. Abdullah menegaskan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirkrimum Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, serta pihak terkait di Jakarta, Senin (13/7/2026). Ia menekankan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana biasa karena menyangkut keselamatan anak…

MataParlemen.id – DPD RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan disusun untuk memastikan kekayaan laut Indonesia mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di daerah kepulauan. Melalui RUU tersebut, DPD RI mendorong penguatan tata kelola, afirmasi kebijakan, dan optimalisasi potensi kelautan agar daerah kepulauan tidak lagi sekadar menjadi wilayah yang kaya sumber daya, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim nasional. Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengatakan orientasi utama RUU tersebut bukan mengatur batas wilayah laut Indonesia, melainkan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di pulau-pulau yang selama ini belum menikmati potensi kelautan di daerahnya…

MataParlemen.id- Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Kementerian Kesehatan mempercepat pengadaan reagen pemeriksaan early infant diagnosis (EID) guna mendukung layanan deteksi dini HIV pada bayi di Provinsi Papua Barat. Keterlambatan pengadaan reagen selama beberapa bulan menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap bayi yang lahir dari ibu dengan diagnosa HIV (human immunodeficiency virus). “Pemeriksaan EID sangat penting supaya bayi yang terinfeksi memperoleh terapi antiretroviral. Kami minta Kemenkes percepat pengadaan reagen untuk Papua Barat,” kata Filep melalui keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Senin. Menurut dia, bayi terinfeksi HIV berisiko berkembang menjadi AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) jika tidak segera…

MataParlemen.id – Anggota Komisi I DPR RI Jefry Romdhony menekankan pentingnya penguatan literasi digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Masyarakat, tambahnya, perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah menjadi korban berbagai bentuk kejahatan di ruang digital. Hal itu disampaikan Jefry dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI mengenai optimalisasi infrastruktur digital BAKTI Komdigi untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026). Literasi digital sangat penting bagi masyarakat. Kalau literasinya kurang, di era digitalisasi ini masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan. Menurut Jefry, literasi digital tidak sekadar mengajarkan masyarakat mengoperasikan…