Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan defisit anggaran sehingga tidak seharusnya sektor pendidikan menjadi pihak yang terdampak melalui penempatan anggaran di bawah skema pembiayaan. “Kenapa pendidikan yang dikorbankan? Padahal ini…

MataParlemen.id – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung melalui Kunjungan Kerja Spesifik di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD, khususnya menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Wakil Ketua MKD DPR RI I Wayan Sudirta menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mendorong penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk…

MataParlemen.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD KMP) harus dikembangkan tidak hanya sebagai institusi ekonomi di tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok nasional yang mampu menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Kawendra juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menghidupkan kembali semangat berkoperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, koperasi harus memiliki peran yang lebih strategis dalam sistem distribusi nasional. “Kita optimistis karena Presiden Prabowo menghadirkan kembali semangat berkoperasi di era ini. Koperasi Merah Putih ke depannya bukan hanya sekadar menjadi toko di desa-desa tertentu, tetapi menjadi rantai…

MataParlemen.id – Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen kepala daerah menyusul masih banyaknya gubernur, bupati, dan wali kota yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi penegakan hukum, tetapi harus ditelusuri sejak proses pencalonan kepala daerah. Tingginya angka kepala daerah yang tersandung kasus korupsi menjadi sinyal bahwa mekanisme seleksi calon pemimpin daerah masih menyisakan banyak kelemahan. Karena itu, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada harus menjadikan persoalan tersebut sebagai salah satu fokus utama. Ia mengatakan proses evaluasi harus dimulai sejak seseorang…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa aktivitas Anggota DPR RI di media sosial tidak terlepas dari pengawasan etik. Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan anggota dewan di ruang digital tetap harus mencerminkan kehormatan dan martabat lembaga serta dapat dipertanggungjawabkan. Agung menjelaskan, anggota DPR RI terikat pada kode etik dan moral, sehingga penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak. Meski memiliki hak imunitas dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, anggota DPR tetap berkewajiban menjaga etika dalam setiap pernyataan yang disampaikan. “Anggota DPR itu terikat etik dan moral. Semua pernyataan hal-hal terkait dengan fungsi pengawasan, semua pertanyaan…

MataParlemen.id – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian UMKM menjelaskan belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari kuota sebesar Rp300 triliun, realisasi penyaluran tercatat baru mencapai sekitar Rp270 triliun, sehingga masih terdapat sekitar Rp30 triliun yang belum tersalurkan kepada pelaku usaha. Menurut Saleh, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian mengingat kebutuhan pembiayaan UMKM masih sangat besar. Ia meminta pemerintah menjelaskan kendala yang menyebabkan alokasi KUR belum terserap secara maksimal. “Kuotanya sekitar Rp300 triliun, tetapi yang tersalurkan hanya Rp270 triliun. Kami ingin mengetahui apa kendalanya sehingga dana yang dibutuhkan masyarakat itu tidak seluruhnya tersalurkan,” ujar Saleh dalam Rapat…

MataParlemen.id – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengkritik nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Ya, jadi MK itu kan sudah tuh, diminta bikin MoU. Itu juga sudah saya kritik,” kata Bivitri saat dihubungi wartawan, Selasa (14/7/2026). Adapun MoU tentang salinan putusan itu disepakati Pimpinan MPR dan MK usai mereka melakukan pertemuan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Bivitri menilai MoU tersebut keliru secara ketatanegaraan. “Karena memang keliru secara ketatanegaraan enggak ada tuh, tafsir konstitusi itu bukan dilakukan secara kelembagaan, tapi siapa yang melakukan penyusunan teks pada saat itu,” kata…

MataParlemen.id – Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica menekankan pentingnya transformasi kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar mampu menjawab tantangan konvergensi media di era digital. Menurut Politisi Nasdem perkembangan platform digital telah menciptakan lanskap penyiaran yang baru sehingga dibutuhkan desain regulasi yang mampu menghadirkan kesetaraan bagi seluruh pelaku industri, sekaligus tetap melindungi kepentingan publik. Hal tersebut disampaikannya saat pendalaman Komisi I DPR RI dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029 (Sesi IV), dengan agenda Penyampaian Rencana Kerja Calon Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029 dan Tanya Jawab (Pendalaman), di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta,…

MataParlemen.id – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa momentum pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2025 harus menjadi titik awal pembenahan menyeluruh terhadap regulasi pengelolaan aset hasil tindak pidana. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara, Rabu (15/7/2026), Rieke menilai reformasi tata kelola penyitaan, perampasan, pelelangan, dan pengembalian aset hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendesak agar seluruh kebijakan negara berjalan sejalan dengan amanat konstitusi. Rieke mengapresiasi capaian Kementerian Sekretariat Negara yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 17 tahun berturut-turut (2009–2025). Selain…

MataParlemen.id – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi capaian Kementerian Koperasi sepanjang 2025. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan koperasi. “Kami tentu mengapresiasi capaian apa pun yang bapak sampaikan. Sebetulnya ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap perkoperasian di Indonesia. Kami juga mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo yang memang sangat konsen terhadap perkembangan koperasi,” tegas Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia menyoroti sejumlah capaian, seperti pelatihan bagi 143 ribu pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah…