Penulis: Redaksi

MataParlemen.id.- Komisi IV DPR RI akan menjadwalkan pemanggilan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pihak terkait lainnya, terkait video viral tanggul beton di pesisir kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah video tersebut memperlihatkan proyek pembangunan di kawasan itu memicu keluhan nelayan setempat. “Informasi awal yang diterima Komisi IV DPR, tanggul beton yang membentang sekitar 2-3 Km di pesisir Cilincing itu, merupakan bagian dari DLKr DLKp Pelabuhan Marunda,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, pada Kamis (11/9/2025). Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.…

Pengurus PWI Pusat diterima oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di kantornya, di Jakarta, Kamis (11/9).

MataParlrmen.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, memberikan tanggapan atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Maman menapresiasi atas langkah Presiden yang membentuk kementerian baru yang fokus pada penyelenggaraan haji dan umrah. Kehadiran kementerian ini menandai keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah. Namun, ia mengingatkan agar amanah besar tersebut tidak ternodai oleh praktik-praktik korupsi. “Kami tentu menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Tetapi yang lebih penting, jangan sampai kementerian ini…

MataParlemen.id-Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama KemenPKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Rabu (10/9/2025). Dalam rapat yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026 itu, legislator asal Maluku menegaskan APBN tidak boleh sebatas hitungan angka di atas kertas. Menurutnya, setiap program dan anggaran harus dirancang secara transparan hingga detail penerima manfaat. “Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Saadiah. Ia juga menyoroti disparitas antarwilayah.…

MataParlemen.id-Mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menerbitkan tiga buku baru bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-63 tahun. Buku tersebut, menambah daftar panjang karyanya menjadi 37 judul buku. Hal itu sekaligus menegaskan posisinya bukan hanya sebagai politisi kawakan, tetapi juga seorang intelektual yang konsisten merekam gagasan dan menjawab tantangan zaman. “Bagi saya, ulang tahun bukan hanya soal usia yang bertambah. Ia harus jadi pengingat tanggung jawab. Karena itu, saya meluncurkan tiga buku yang merekam gagasan, pengalaman, sekaligus refleksi perjalanan kebangsaan. Saya percaya, warisan terbaik bukan jabatan atau kekuasaan, melainkan ide dan karya,” ujar Bamsoet saat soft launching tiga…

MataParlemen.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja dengan Mining Industry Indonesia (MIND ID) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Jakarta, di kutip kamis, (11/9/2025). Pertemuan yang dipimpin oleh Badikenita Br. Sitepu bersama Wakil Ketua Komite II A. Abd. Waris Halid, dan La Ode Umar Bonte ini berlangsung intensif dengan membahas berbagai persoalan pertambangan yang dihadapi daerah sekaligus mendorong peran MIND ID dalam memperkuat tata kelola pertambangan nasional. Dalam rapat tersebut, para senator DPD RI menyampaikan beragam persoalan strategis yang terjadi di daerah. Dari Sumatera Barat, disoroti persoalan tambang emas ilegal di…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti beban finansial yang ditanggung pengemudi ojek online (ojol) akibat keharusan membayar asuransi ganda. Menurutnya, hal ini memberatkan para pengemudi yang sudah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Pernyataan ini disampaikannya saat menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Online Bersatu di ruang Rapat BAM DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Politikus PDIP ini mengungkapkan bahwa ia sudah memperdebatkan masalah ini di Komisi V DPR. “Saat bikin SIM kita bayar asuransi, saat buat STNK kita bayar asuransi lagi. Lalu mereka (pengemudi ojol) dipotong 15+5, 5 persen itu tunjangan kesejahteraan pengemudi, di…

MataParlemen.id – Fraksi Gerindra DPR RI angkat bicara soal langkah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara yang menyatakan mundur sebagai anggota DPR periode 2024–2029. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan pihaknya menghormati keputusan tersebut. “Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sambil menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” tegas Bambang, Rabu (10/9/2025). Bambang menjelaskan, proses administratif terkait keputusan Sara tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkordinasi dengan DPP Partai Gerindra “Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.…

MataParlemen.id – Jika dalam 27 tahun reformasi ini otonomi daerah atau desentralisasi yang diatur UU.No.23 tahun 2014 ini bermasalah, bahkan banyak kepala daerah justru menjadi tersangka, pembangunan daerah lambat yang berdampak pada lambatjya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sampai Bupati Pati, Jawa Tengah didemo rakyat untuk mundur akibat menaikkan pajak yang membebani rakyat, maka program pembangunan itu dibutuhkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Maka perlu amandemen terbatas UUD RI 1945 untuk menyusun PPHN tersebut dan menjadikan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagai perencana pembanhunan tunggal nasional. Tapi, bukan berarti menarik desentralisasi menjadi sentralisasi lagi,” tegas Firman Subagyo, Anggota Badan Pengkajian MPR…

MataParlemen.id – Media adalah pilar demokrasi, sebagai manifestasi dari kebebasan berekspresi, yang salah satu elemen utamanya adalah kebebasan pers. Kebebasan berekspresi menjadi instrumen kunci dari demokrasi yang dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang sewenang-wenang. Sebab suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Penilaian membutuhkan asupan, penelaahan dan penyebaran informasi, termasuk melalui media. Oleh karenanya keberadaan media menjadi niscaya, sebagai sumber dan penyeimbang informasi yang diasup masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, kami memandang laporan Kemhan kepada Dewan Pers terkait dengan liputan Majalah Tempo tentang rencana penerapan darurat militer yang dituduh hoax (8/9/2025), justru berisiko mengancam kebebasan pers dan…