Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU Inisiatif DPR, pada Senin (20/7/2026).  Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/7/2026). Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan memimpin pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan seluruh peserta rapat terhadap hasil kerja Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU LLAJ. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan sehingga proses legislasi dapat dilanjutkan ke…

MataParlemen.id – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak pemerintah untuk mengkaji secara matang dan komprehensif terkait wacana pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Kebijakan yang menyangkut institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru. Sarifah menegaskan, hingga saat ini Komisi I DPR RI selaku mitra kerja TNI belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai rencana pelibatan aparat militer hingga tingkat desa tersebut. “Kebijakan yang menyangkut institusi pertahanan dan keamanan negara tidak boleh diputuskan secara terburu-buru. Diperlukan kajian komprehensif dan komunikasi publik yang memadai. Sejauh ini, kami di Komisi I belum memperoleh penjelasan…

MataParlemen.id – Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan, salah satu isu yang akan dibahas dalam forum parlemen ASEAN tersebut adalah harmonisasi regulasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, setiap negara saat ini tengah menyusun aturan mengenai AI, sehingga diperlukan kesamaan visi agar tidak muncul celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan lintas negara. ‘Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan meningkatnya kejahatan digital lintas negara menjadi perhatian dalam pelaksanaan Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) ke-17. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mendorong negara-negara ASEAN menyelaraskan regulasi mengenai AI dan keamanan siber agar mampu memberikan perlindungan…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pengamanan infrastruktur telekomunikasi nasional diperkuat menyusul terungkapnya sindikat pencurian modul base transceiver station (BTS) oleh Sat Resmob Bareskrim Polri. Menurutnya, keamanan BTS harus menjadi perhatian serius karena keberadaannya merupakan infrastruktur vital yang menopang layanan komunikasi masyarakat. Dave mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang berhasil membongkar jaringan pelaku pencurian modul BTS yang menyebabkan gangguan layanan telekomunikasi di sejumlah wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ia berharap pengusutan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat hingga penadah. “Kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada aparat penegak…

MataParlemen.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Ocean Institute of Indonesia (OII) atau Institut Kelautan Indonesia sebagai transformasi besar pendidikan vokasi kelautan dan perikanan nasional. OII dibentuk dengan menyatukan 11 satuan pendidikan tinggi vokasi di bawah KKP guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Peresmian OII digelar di Ballroom KKP, Jakarta Pusat, Selasa (21/7), dan dihadiri enam menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy,…

MataParlemen.id – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ia pun mempertanyakan alasan kebutuhan pelibatan TNI dalam program tersebut. TB Hasanuddin menyatakan, pelibatan TNI pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun, ia mengingatkan bahwa pelibatan tersebut harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. “Secara aturan, pelibatan TNI dalam OMSP memang dimungkinkan. Namun, yang perlu dijelaskan adalah apakah Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, memang telah meminta bantuan kepada…

MataParlemen.id – DPR RI menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026–2029 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan Komisi I DPR RI. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026), setelah Komisi I menyampaikan laporan hasil pelaksanaan fit and proper test. Dalam laporan Komisi I DPR RI yang dibacakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, dijelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyampaikan 27 nama calon anggota KPI Pusat kepada DPR RI. Namun, satu calon atas nama Kabul Indrawan mengundurkan diri sehingga sebanyak 26 calon mengikuti…

MataParlemen.id – Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PFII sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwa penyelesaian undang-undang ini merupakan wujud pemenuhan kewajiban hukum yang telah diamanatkan dalam regulasi sektor keuangan sebelumnya. “Kita ini memang menyelesaikan undang-undang ini sebagai amanat daripada Undang-Undang P2SK yang kemarin sudah kita sahkan, di situ kita tulis bahwa memang undang-undang PFII harus selesai dalam waktu 3 bulan. Jadi karena…

MataParlemen.id – Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu perhatian utama Komisi IX DPR RI saat menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung. Komisi IX menilai pemerintah daerah perlu mempercepat perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar akses layanan kesehatan masyarakat semakin merata. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto usai menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Pulung mengungkapkan, persoalan utama yang disampaikan DPRD Tulungagung adalah masih rendahnya capaian UHC di daerah tersebut yang baru berada di kisaran 84 persen. Angka itu dinilai masih…

MataParlemen.id – Rapat Paripurna DPR menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia. Persetujuan diambil setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju. Persetujuan diambil saat rapat paripurna digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yulianti dan Saan Mustopa. Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono menyampaikan laporan hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri. Ketua DPR Puan Maharani lalu meminta persetujuan forum paripurna atas laporan Komisi I DPR terkait…