Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Artis sekaligus anggota DPR Dina Lorenza memberikan dukungannya atas rencana perubahan ketiga Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Namun demikian, wanita kelahiran Jakarta, 22 Mei 1975 itu mengingatkan agar Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus membuka peluang pembangunan kawasan-kawasan pariwisata yang sensitif agar tidak mengancam ekosistem dan nilai kebudayaan daerah setempat. Hal itu diungkapkan Dina dalam Rapat Kerja dengan menteri pariwisata di gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta yang dikutip, Jumat (12/9/2025). “Saya berharap perubahan RUU ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan aspek lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Jangan hanya membuka peluang pembangunan di kawasan sensitif sehingga mengancam ekosistem…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya langkah strategis Pertamina demi menjaga kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan agar bebas dari praktik mafia migas. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta Sub Holding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Mulyadi menyoroti struktur kepemilikan saham Pertamina, yang mana 99 persen saham seri B dimiliki oleh Pertamina dan 1 persen saham seri A dimiliki negara melalui Kementerian BUMN. Ia menekankan bahwa kehadiran DPR RI melalui Komisi VI DPR RI dalam rapat tersebut bukan sekadar…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan peran strategis PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN energi terpadu yang bukan hanya menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional, tetapi juga mesin utama dalam transisi menuju energi bersih. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama manajemen Pertamina di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025). Ia menekankan, evaluasi kinerja semester I 2025 dan rencana kerja ke depan harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, efisiensi, dan keberlanjutan jangka panjang. “Komisi VI DPR RI harus memastikan bahwa seluruh mandat dan kinerja Pertamina berjalan dengan tata kelola yang…

MataParlemen.id-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gelora Indonesia melakukan advokasi terhadap tiga pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang menjadi korban dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum polisi di Sumatera Utara (Sumut). LBH Gelora mendampingi tiga pengurus KAHMI mengadukan dugaan kriminalisasi tersebut, kepada tiga anggota DPR, yakni Nasir Djamil, Mangihot Sinaga dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung pada Kamis (11/9/2025). “Mereka sepakat, bahwa kasus yang dialami tiga pengurus KAHMI Sumut ini kental nuansa rekayasa dan kriminalisasi,” kata Direktur LBH Gelora Ahmad Hafiz, SH, CCLA dalam keterangannya, Jumat (12/9/2025). Menurut Hafiz, Nasir Djamil, Mangihot Sinaga dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung mempunyai pandangan yang…

MataParlemen.id – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam, sekaligus mengutuk serangan Israel terhadap wilayah Qatar pada 9 September 2025 lalu. “Nyawa enam orang yang terenggut pada serangan ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konflik bersenjata selalu meninggalkan luka mendalam. Ini menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan di Timur Tengah. Indonesia melalui BKSAP mendesak agar semua pihak menghormati kemanusiaan dan membebaskan jalur diplomasi,” tegas Mardani, Jumat (12/9/2025). Pihaknya menyerukan agar komunitas internasional, termasuk ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), segera menanggapi secara kolektif; mengecam agresi, dan mendesak supaya hukum internasional ditegakkan.…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan, tataniaga gula mesti ditinjau ulang baik dalam bentuk gula kristal rafinasi (GKR) atau gula petani. Jika dibiarkan akan terus menyisakan masalah dan akan menggagalkan target swasembada pangan Presiden Prabowo, yang mencakup tiga indikator utama yakni tidak ada impor beras, jagung dan gula konsumsi, pada tahun 2025 ini. “Gula rafinasi dan gula petani itu, menggarap pasar berbeda. Rafinasi memasok kebutuhan industri, sementara gula petani untuk konsumsi publik. Jika gula rafinasi masuk pasar konsumsi, itu artinya ada yang salah di tata niaga,” tegas Alex Indra, Jumat (12/9/2025). Merujuk Peraturan Menteri…

MataParlemen.id- Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Agus Eko Cahyono mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat (SR) selaras dengan program dan kerangka kerja Asta Bhakti DNIKS terkait dengan pengentasan kemiskinan. Penegasan disampaikan Agus Eko Cahyono saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia” di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Diskusi juga diiikuti Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Abdul Fikri Faqih yang hadir secara virtual, serta…

MataParlemen.id- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah mulia yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas. “Kami di Komisi X DPR sangat mendukung. Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pengembangan karakter. Dengan begitu, lulusan sekolah rakyat tidak mewarisi kemiskinan orang tua mereka,” kata Lalu dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 11 September 2025. Penegasan disampaikan Lalu Hadrian Irfani…

MataParlemen.id- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendirian sekolah rakyat (SR) sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dukungan ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari FPKS, Abdul Fikri Faqih dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia” di Gedung Nuaantara I di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Menurut Fikri, meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk bantuan sosial, sekitar Rp500 triliun setiap tahun, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Padahal, berbagai program seperti BLT, KIP, dan…

MataParlemen.id- Delapan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan dan sepakat membawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan. Persetujuan disampaikan seluruh fraksi di DPR RI dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Rapat mengagendakan Pengambilan keputusan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sebelum pengambilan keputusan, rapat mendengarkan masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Kedelapan fraksi di parlemen menyatakan setuju dengan catatan masing-masing. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksinya, Ketua…