Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Pemerintah mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya Panitia Kerja Komisi XI DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pemerintah juga mengapresiasi berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPR RI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Mahkamah Agung, kementerian terkait, kalangan akademisi, asosiasi, serta pelaku industri yang turut berpartisipasi dalam penyusunan regulasi tersebut. Penegasan disampaikan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU PFII yang disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR sekaligus Ketua Panja Mohamad Hekal mengatakan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK). Terdapat sejumlah hal yang diatur dalam RUU tersebut. Penegasan disampaikan Legislator dari Partai Gerindra tersebut saat menyampaikan laporan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PPII dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). DPR RI secara resmi mengesahkan RUU PFII menjadi undang-undang. Menurut Hekal, pembentukan RUU tentang PFII…

MataParlemen.id – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Pengesahan tersebut menjadi langkah strategis DPR bersama pemerintah dalam membangun fondasi hukum bagi pengembangan pusat keuangan internasional yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Pembentukan PFII juga merupakan pelaksanaan amanat Pasal 248A Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan agar ketentuan mengenai…

MataParlemen.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian dewan. Ia pun merinci sejumlah persoalan yang tengah dikawal DPR yakni antisipasi dampak cuaca ekstrem akibat El Nino hingga evaluasi program magang dokter yang belakangan menimbulkan berbagai permasalahan.Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa.Saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang, Puan menyebut DPR RI bersama dengan Pemerintah terus menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi secara…

MataParlemen.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung soal derasnya informasi digital termasuk berbagai konten yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan dewan. Penutupan masa sidang DPR digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa. Pada Rapat Paripurna ini terdapat sejumlah agenda yang salah satunya adalah pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Satu Data Indonesia sebagai RUU inisiatif DPR. Saat pidato penutupan masa persidangan DPR, Puan menyinggung soal…

MataParlemen.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung soal derasnya informasi digital termasuk berbagai konten yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan dewan. Penutupan masa sidang DPR digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa. Pada Rapat Paripurna hari ini terdapat sejumlah agenda yang salah satunya adalah pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Satu Data Indonesia sebagai RUU inisiatif DPR. Saat menyampaikan pidato penutupan masa persidangan DPR, Puan…

MataParlemen.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya pengawasan yang kuat dalam implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, regulasi tersebut harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tujuan pemulihan aset negara dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru. Habiburokhman mengingatkan bahwa kewenangan besar yang diberikan kepada aparat harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Ia menilai, tanpa pengawasan yang kuat, implementasi undang-undang berpotensi disalahgunakan oleh oknum aparat. “Kita ingin membersihkan dengan sapu yang bersih. Kalau ada aparat yang tidak terkendali, abuse of power, memeras, menyalahgunakan jabatan, lalu memiliki kewenangan…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri sebagai umbrella law (payung hukum tunggal) guna mengurai berbagai hambatan investasi dan perizinan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah. “Investor ini mesti datang ke satu pintu, satu pintu, satu pintu. Kalau misalnya banyak komplain di perizinan, ya wajar, karena memakan waktu satu hingga dua tahun. Melalui RUU ini, kita harapkan bisa mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang ada di lintas K/L,” ujar Evita kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Senin…

MataParlemen.id  – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panja Diplomasi Parlemen untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (DPPI), Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional yang akan diratifikasi Indonesia harus dikaji secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan potensi surplus perdagangan, tetapi juga dampaknya terhadap kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikan Ravindra saat memimpin Kunjungan Kerja Panja DPPI BKSAP DPR RI ke Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Senin (20/7/2026), dalam rangka menyerap berbagai masukan akademis terkait diplomasi parlemen di bidang perdagangan internasional. Menurut Legislator Dapil Jabar V tersebut, diskusi bersama kalangan akademisi menghasilkan sejumlah perspektif penting yang…

MataParlemen.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri membahas pelayanan transportasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui kapal perintis, Senin (20/7/2026). Rapat menyepakati penambahan anggaran subsidi kapal perintis (ASDP dan Pelni) berupa penambahan dana untuk menjamin konektivitas dan pemerataan kebutuhan pokok di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Disepakati penambahan anggaran sebanyak Rp139 miliar untuk ASDP dan Rp70 miliar untuk Pelni. Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi V DPR Lasarus, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy…