Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Keputusan itu ia umumkan lewat video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati, pada Rabu (10/9/2025). “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Saraswati dalam video berdurasi lebih dari enam menit, Rabu (10/9/2025). Saraswati, yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto, menyebut keputusan itu diambil setelah pernyataannya dalam sebuah podcast lama kembali memicu kontroversi. Ia mengakui potongan ucapannya telah melukai banyak pihak, khususnya anak muda yang tengah berjuang merintis usaha. “Kesalahan sepenuhnya ada…

MataParlemen.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mencatat telah menerima 12 laporan masyarakat selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026. Laporan tersebut sebagian besar terkait sengketa lahan, kompensasi kerusakan lingkungan, hak masyarakat adat, serta dugaan maladministrasi. Ketua BAP DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno menilai persoalan agraria dan tata kelola sumber daya alam bukan sekadar isu normatif, melainkan sudah menjadi masalah riil yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di berbagai daerah. “Konflik agraria yang muncul sering kali disebabkan oleh tumpang tindih kebijakan, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan lokal,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat…

MataParlemen.id – DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan tindak lanjut perlindungan bagi pekerja online, khususnya pengemudi ojek online (ojol). Sebagaimana diketahui, topik serupa pun telah menjadi bahasan dalam rapat antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).  Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengecek kembali kesimpulan rapat yang pernah disepakati bersama Kemenhub. Hal ini menjadi tindak lanjut atas keluhan serikat pekerja pengemudi online yang menilai belum ada perhatian nyata dari kementerian terkait, meski pertemuan tersebut sudah berlangsung. “Kita akan dorong kembali agar kesimpulan rapat antara Komisi V dan Kementerian Perhubungan bisa segera ditindaklanjuti. Harapannya,…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara, DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan pembahasan RUU tersebut terus menunjukkan perkembangan positif dan saat ini memasuki tahap sinkronisasi sejumlah norma strategis. “Beberapa poin utama yang sedang difinalkan antara lain penegasan kedaulatan ruang udara, sinkronisasi kewenangan sipil dan militer, serta aspek keamanan dan keselamatan dalam perdagangan. DPR bersama pemerintah juga memfinalkan pasal-pasal mengenai penataan otoritas pengelolaan ruang udara dan implikasi kerja sama internasional,” tegas Amelia dalam Forum Legislasi bertema “DPR RI Komitmen Perkuat Aturan Tata Kelola Ruang Udara Nasional” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).. Amelia…

Penandatanganan kerjasama Komite II DPD RI dan Bapanas

Mataparlemen.id – Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara menyatakan pembahasan regulasi tersebut terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, DPR bersama pemerintah memasuki tahap sinkronisasi sejumlah norma strategis. Wakil Ketua Pansus Pengelolaan Ruang Udara DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan sinkronisasi itu meliputi penegasan kedaulatan ruang udara, pembagian kewenangan sipil dan militer, serta penguatan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan. “Dalam tahap lanjutan ini, DPR RI bersama pemerintah juga sedang memfinalkan pasal-pasal terkait penataan otoritas pengelolaan ruang udara dan implikasi kerja sama internasional,” ujar Amelia dalam Forum Legislasi bertajuk “DPR RI Komitmen Perkuat Aturan Tata Kelola…

MataParlen.id – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini warga negara. Koalisi mendesak Kepolisian untuk tidak memproses Ferry Irwandi, dan aktivis lainnya, atas laporan yang merupakan tindak lanjut hasil pemantauan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI. Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber, yang justru memperkuat gejala militerisasi ruang siber. Bahkan dari pelaporan yang dilakukan, mengesankan ada upaya untuk mengintervensi proses penegakan hukum, yang tentu menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum. Demikian disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil (Imparsial, Raksha Initiatives, Centra Initiative, DeJuRe, Koalisi Perempuan Indonesia, HRWG, PBHI, Asosiasi LBH…

MataParlemen.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., meresmikan Pondok Pesantren Mumtaz Mizani di Subang yang dirangkai dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh MAN 1 Subang. Turut hadir Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. KH. Maman Imanulhaq, M.M. beserta istri Hj. Upik Rofiqoh, S.Pd.I., Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jabar H. Boy Hari Novian, S.E., M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang Dr. H. Badruzaman, S.Ag., M.Pd., Kepala MAN 1 Subang Neneng Arwinie, S.Pd., M.Pd. dan Agus Masykur Rosyadi, S.SI., M.M., serta Ketua Muslimat NU Kabupaten Subang Hj. Iis…

MataParlemen.id-Presiden Prabowo Subianto secara mendadak melakukan reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) sore. Mereka yang terkena reshuffle adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Menpora Dito Ariotedjo. Prabowo secara resmi melantik pengganti Sri Mulyani, Budi Arie Setiadi dan Abdul Kadir Karding di Istana Negara, Senin (8/9/2025) sore, untuk sisa masa jabatan Periode 2024-2029. Sementara pengganti Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo dilantik. Presiden juga melantik menteri dan wakil menteri baru, untuk mengisi jabatan kementerian yang baru terbentuk, yakni Kementerian Haji dan Umrah.…

MataParlemen.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Anggota Baleg DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyampaikan bahwa RUU tersebut telah menjadi usulan sejak periode-periode sebelumnya, dan kali ini DPR bertekad menjadikannya sebagai hadiah bersejarah bagi para pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini kerap luput dari perlindungan hukum. “RUU ini sudah menjadi usulan dari beberapa periode sebelumnya. Mudah-mudahan di masa persidangan ini bisa menjadi hadiah untuk masyarakat, khususnya pekerja rumah tangga,” ujar Selly dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, Senin (8/9/2025).…