MataParlemen.id – Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Data pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026 mencatatkan angka 5,96 persen (year on year), melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,61 persen (year on year).
Capaian ini menjadi pembahasan penting dalam pertemuan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan jajaran pemerintah daerah dan otoritas fiskal-moneter Pemprov Jatim di Surabaya, Kamis (16/7/2026).
Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, Sekda Provinsi Jawa Timur, para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jawa Timur.
Gus Jazil sapaan akrab Jazilul Fawaid mengatakan, Jatim memiliki perekonomian yang luar biasa dan saling menopang. Mulai dari industri pengolahan hingga pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.
”Potensi ini menjadikan Jawa Timur sebagai daerah penyangga perekonomian nasional,” ungkap Gus Jazil.
Ketua Fraksi PKB DPR RI ini mengatakan bahwa kunjungan kerja ke Jatim ini bertujuan untuk mendengar langsung dari pemerintah daerah mengenai dinamika penerapan Transfer ke Daerah (TKD). Gus Jazil menekankan pentingnya dialog langsung untuk memetakan hambatan di lapangan, baik dari sisi pencairan maupun realisasi penggunaan anggaran.
”Kami juga ingin melihat dan mendengar secara langsung bagaimana penerapan TKD di Provinsi Jawa Timur. Apa saja persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, selama proses pencairannya maupun dalam penggunaan anggarannya,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dalam forum ini menjadi momentum strategis untuk mencari titik temu atas persoalan yang selama ini dihadapi daerah.
Gus Jazil mengingatkan bahwa kekuatan struktural Jawa Timur di sektor industri dan pertanian harus berbanding lurus dengan terjaganya daya beli masyarakat. Baginya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan bermakna apabila dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kemampuan konsumsi yang stabil.
”Sebagai provinsi yang memiliki basis industri dan pertanian yang besar, kita berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik,” urainya.
Pertemuan Banggar DPR RI dengan pemangku kepentingan fiskal di Jawa Timur ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Banggar DPR RI dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan anggaran negara memberi dampak nyata bagi masyarakat di daerah. (awn)
