MataParlemen.id – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, mengkritik PT Pertamina (Persero) yang dinilai tidak siap mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) hingga menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah daerah, terutama Bali.
Rivqy mengatakan, Pertamina seharusnya memiliki rencana kontingensi (contingency plan) yang matang untuk mengantisipasi gangguan distribusi. Ia mengaku telah berulang kali mengingatkan perusahaan pelat merah tersebut agar menjalankan langkah darurat secara efektif.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan Pertamina, pastikan selalu menjalankan contingency plan ketika terjadi kelangkaan BBM atau gangguan distribusi. Tapi kenapa ini masih saja terjadi? Kalau sudah berulang kali diingatkan tetapi persoalan yang sama terus muncul, lalu apa kerja Pertamina?” kata Rivqy di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurut dia, kelangkaan BBM tidak seharusnya terjadi jika sistem mitigasi risiko dan distribusi berjalan dengan baik.
Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas pasokan energi nasional, Pertamina kata Rivqy, harus mampu mengantisipasi gangguan pasokan, keterlambatan distribusi, hingga kendala transportasi.
Ia menegaskan, kesiapan Pertamina juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan target swasembada energi yang dicanangkan Presiden.
Menurutnya, kemandirian energi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi juga harus didukung kemampuan menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Kalau mengatasi kelangkaan BBM dan memastikan distribusi lancar saja Pertamina masih kesulitan, bagaimana mungkin kita bisa berharap perusahaan ini mewujudkan cita-cita besar Presiden untuk swasembada energi?” ujarnya.
Rivqy turut menyoroti dampak kelangkaan BBM di Bali yang mengganggu aktivitas warga dan wisatawan. Ia mengingatkan, antrean panjang di salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia itu berpotensi memengaruhi citra Indonesia di mata dunia.
“Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan masyarakat ikut dipertaruhkan,” kata Ketua Umum DKP Panji Bangsa tersebut.
Lebih lanjut, legislator Fraksi PKB itu mendesak Pertamina untuk mengevaluasi sistem distribusi dan kinerja manajemen, termasuk efektivitas penerapan rencana kontingensi.
Ia juga memastikan Komisi VI DPR RI akan mengevaluasi persoalan tersebut dan meminta pertanggungjawaban atas kelemahan yang ditemukan.
“Jangan sampai peringatan DPR hanya didengar, tetapi tidak dijadikan dasar perbaikan. Kalau masalah yang sama terus berulang, maka yang harus dievaluasi bukan hanya distribusinya, tetapi juga keseriusan dan kinerja manajemennya,” pungkas Rivqy.(erc)
