MataParlemen.id – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti beban finansial yang ditanggung pengemudi ojek online (ojol) akibat keharusan membayar asuransi ganda.
Menurutnya, hal ini memberatkan para pengemudi yang sudah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
Pernyataan ini disampaikannya saat menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Online Bersatu di ruang Rapat BAM DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Politikus PDIP ini mengungkapkan bahwa ia sudah memperdebatkan masalah ini di Komisi V DPR.
“Saat bikin SIM kita bayar asuransi, saat buat STNK kita bayar asuransi lagi. Lalu mereka (pengemudi ojol) dipotong 15+5, 5 persen itu tunjangan kesejahteraan pengemudi, di dalamnya sudah ada asuransi,” jelas Adian.
“Kalau kita lihat struk pembayarannya ada lagi biaya jasa perjalanan yang ternyata asuransi lagi. Jadi mereka ini di tengah kesulitan hidupnya bayar 4 asuransi,” imbuh Sekjen Pena 98 ini.
Adian menegaskan bahwa negara harus mengambil sikap tegas terkait masalah ini.
“Sudah jangan dibebani lagi. Sebagai sebuah negara, kalau tidak mau memberi tambahan pengeluaran buat rakyat, ya sudah dari 4 ini jadi 3 asuransinya,” ujarnya.
Legislator Dapil Jabar V ini juga menyoroti kejanggalan dalam klaim asuransi yang tidak bisa dilakukan secara ganda.
“Kenapa dalam klausul asuransi ketika tidak diperjanjikan tidak bisa dobel klaim? Jadi dari 4 ini misalnya terjadi kejadian cuma satu yang bisa diklaim dari lainnya,” tambah Adian.
Anggota Komisi V DPR RI ini menekankan, situasi ini tidak seharusnya terjadi, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Ia berharap perusahaan-perusahaan aplikasi tidak mengambil keuntungan berlebihan dari para pengemudi.
“Jangan biarkan aplikator mengambil lebih banyak,” tegasnya.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Adian menyampaikan bahwa Komisi V DPR akan memanggil pihak-pihak aplikator pada akhir bulan ini.
Ia berharap tidak ada perubahan jadwal agar masalah ini bisa segera dibahas dan ditemukan solusinya. (*)
