Penulis: Redaksi

MataParlemen.id- Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan haji tetap berorientasi pada tujuan utama penyelenggaraan ibadah haji, yakni memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Seiring diberlakukannya sejumlah kebijakan baru oleh Pemerintah Arab Saudi, seperti pelaksanaan safari wukuf, pembayaran dam, murur saat mabit di Muzdalifah, hingga tanazul ketika mabit di Mina, Komisi VIII DPR RI memandang perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari perspektif fikih. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada musim-musim berikutnya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Komisi VIII…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto menilai Outlook Postur APBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan, yang mana Pendapatan Negara, Belanja Negara, maupun defisit seluruhnya diproyeksikan melampaui asumsi awal Undang-Undang APBN, tidak memerlukan koreksi lewat APBN Perubahan (APBN-P), karena pemerintah dinilai masih mampu mengendalikan defisit dan mendorong sisi penerimaan. “Saya kira di anggaran 2026 tidak ada satu penambahan atau anggaran perubahan, karena kita masih berjalan di mana kita masih bisa menekan angka defisit kita, dan kita masih bisa mendorong penerimaan kita, karena penerimaan kita ini perkembangannya juga sudah cukup bagus,” kata Wihadi saat menanggapi paparan Menteri Keuangan Purbaya…

MataParlemen.id – Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menghadirkan “Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2023″. ERB merupakan layanan penyediaan Uang Layak Edar (ULE) melalui kas keliling yang disertai dengan ragam kegiatan yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Puteri Komarudin, yang menegaskan ketersediaan Rupiah di perbatasan merupakan simbol kedaulatan negara dan kehadiran nyata NKRI. Dirinya menegaskan bahwa ketersediaan Rupiah di wilayah perbatasan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan simbol kedaulatan negara. “Kehadiran Rupiah di pulau-pulau…

MataParlemen.id-JAKARTA- Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat (ARUKKI) meminta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi kepada penyidik yang menangani perkara kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ARUKKI menilai penyidik KPK yang menangani korupsi CSR BI terbukti tidak serius dan tidak professional, serta terkesan bermain-main dan tidak berusaha untuk menuntaskan perkaranya secepat mungkin. Bahkan dua anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi CSR BI, Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra) belum ditahan hingga kini. Padahal keduanya telah menyandang status tersangka sejak 7 Agustus 2025 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Umum…

MataParlemen.id- Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI), mulai dari tingginya angka keberangkatan nonprosedural, pentingnya peningkatan kualitas pelatihan berbasis negara tujuan, hingga keterbatasan anggaran pemulangan PMI bermasalah. Hal tersebut disampaikan Agita dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Senin (6/7/2026), di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, Agita menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia. Besarnya jumlah PMI asal Jawa Barat juga diikuti…

MataParlemen.id-Delapan fraksi di DPR menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (7/7/2026). Secara umum, seluruh fraksi menerima RUU tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan di DPR, sembari menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan fiskal, efektivitas belanja negara, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Pandangan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN),…

MataParlemen.id- Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan pelestarian budaya sebagai gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital. Menurutnya, budaya tidak boleh hanya hadir dalam bentuk festival atau pagelaran seni, tetapi harus hidup dalam keseharian sebagai jati diri bangsa. Pesan tersebut disampaikan Agita saat menghadiri Pagelaran dan Diskusi Budaya “Ciparay Medar Budaya II” bertema “Budaya Daerah Jati Diri Bangsa: Bersama DPD RI Melestarikan Budaya Nusantara”, yang digelar di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Minggu (5/7/2026). Agita mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi…

MataParlemen.id-Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Ali Mazi mendesak adanya perubahan formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi wilayah kepulauan. Sebab, nilainya, indikator penentuan anggaran pusat saat ini tidak adil karena hanya berbasis pada luas daratan dan jumlah penduduk, sehingga memicu kemiskinan ekstrem di pulau-pulau kecil. “Jadi, kehadiran undang-undang ini sebetulnya bagaimana menghidupkan potensi-potensi yang besar yang ada di pulau-pulau dan di daerah. Pulau Buton, di tempat saya dilahirkan, kalau dibanding pantainya dengan Hawaii, lebih bagus pantai saya, Pak. Airnya seperti Aqua, ikan pun kelihatan tapi karena tidak hadir, maka sampai hari ini juga kemiskinan ekstrem ada di sana.…

Mataparlemen.id – Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan pengaturan pengendalian perubahan iklim dibuat dalam undang-undang tersendiri, terpisah dari RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini sedang disusun. Usulan itu disampaikan Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, Jakarta, Senin (6/7/2026). Rapat itu agendakan masukan terkait penyusunan draft RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim. Dalam kesimpulan rapat, Komisi XII DPR menyatakan telah menerima masukan dari pihak KLH/BPLH dan akan melakukan pendalaman bersama Badan Keahlian (BK) DPR.…

MataParlemen.id – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri kegiatan Stakeholder Consultation Regional Papua dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035 yang diselenggarakan secara daring, Senin (6/7). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah di wilayah Papua, BUMN/BUMD, akademisi, asosiasi, hingga pelaku usaha. Forum konsultasi ini bertujuan menyampaikan arah kebijakan dan substansi awal Rancangan RUEN 2026–2035, menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta peluang pengembangan sektor energi hingga tahun 2035, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.…