Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati mengatakan bahwa program bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program yang dibiayai melalui Dana APBN dinilai membantu warga di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi. “Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah,” ujarnya dalam kegiatan penyerahan bantuan di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/5/2026).  Ia menyoroti bahwa masih banyak daerah yang menghadapi…

MataParlemen.id-Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini telah masuk dalam konsep wajib belajar 13 tahun, sehingga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait anggaran dan fasilitas. Hal ini disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).  Ia merespons keluhan konstituen yang menanyakan perhatian pemerintah terhadap pendidikan PAUD. “Saya jelaskan PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru paud juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya,” ujar Once. Baca…

MataParlmen.id-Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang pendapatan yang lebih layak bagi mitra pengemudi yang selama ini menanggung beban potongan platform cukup besar. Menanggapi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penyesuaian skema potongan aplikator tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan memberi manfaat langsung bagi para pengemudi ojol karena porsi pendapatan yang diterima mitra dapat menjadi lebih besar dan proporsional. Baca juga: “Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana…

MataParlemen.id-Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Dwi Nugroho Marsudianto, menegaskan perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) telah melampaui batas-batas konseptual hukum pidana klasik, sehingga menuntut pembaruan mendasar dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Saat ini, hukum pidana konvensional dibangun di atas dua pilar utama, yakni actus reus (perbuatan) dan mens rea (niat jahat). Namun dalam konteks kecerdasan artifisial, kedua unsur ini menjadi problematis. Sistem kecerdasan artifisial dapat bertindak secara otonom dan menghasilkan akibat hukum, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kerangka hukum pidana yang ada. Beberapa contoh yang memperlihatkan dampak nyata kecerdasan artifisial terhadap kehidupan manusia, antara lain kecelakaan robot industri…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR tengah mematangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria sebagai langkah strategis untuk menata ulang kebijakan pertanahan secara komprehensif. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan command center guna mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait konflik agraria.  “Pansus ini kita desain untuk menjawab kebutuhan reforma agraria yang komprehensif, termasuk memastikan setiap persoalan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi,” ujar Saan dikutip, Senin (4/5/2026). Menurut Saan, Pansus tersebut dirancang tidak hanya untuk merumuskan desain besar reforma agraria yang ideal, tetapi juga untuk merespons berbagai persoalan agraria yang kerap muncul secara mendadak…

MataParlemen.id-Di tengah perubahaan tatanan global yang mengeskalasi ketidakpastian, patutlah untuk disyukuri karena urat nadi pembangunan nasional masih dan terus berdetak. Realisasi belasan proyek hilirisasi fase dua pada April 2026 menjadi bukti bahwa pembangunan nasional tidak mengalami stagnasi, saat arah perekonomian dunia terlihat tak menentu. Demi kebaikan bersama, segenap elemen bangsa diajak untuk terus menjaga dan merawat konsistensi proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kendati dihadapkan pada fakta polarisasi atau keterbelahan masyarakat yang dirasakan semakin tajam akhir-akhir ini, semua komunitas hendaknya tidak lupa untuk selalu fokus dan peduli pada urgensi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebab, selain tantangan meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas…

MataParlemen.id-Kabar baik bagi para guru di Indonesia. Komisi X DPR RI telah berkomitmen akan lebih memuliakan profesi guru sebagaimana yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) setara dengan profesi dokter, akuntan, atau insinyur. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan hal ini dalam dialog dengan wartawan media nasional di sela-sela agenda reses di Jakarta Selatan, Jakarta dikutip, Senin (4/5/2026). Kurniasih melanjutkan, jika guru sudah dikategorikan sebagai profesi, maka konsekuensinya kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara signifikan.Kurniasih juga menegaskan bahwa ini adalah bentuk penghargaan terhadap profesi mulia yang menjadi fondasi lahirnya profesi-profesi lainnya. “Pastinya kalau sudah…

MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin, menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kini mulai merambah ranah religiusitas. Hal tersebut disampaikan saat membuka diskusi bertajuk “AI vs Manusia” yang diselenggarakan oleh Garda Bangsa di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2026). Dalam paparannya, Cak Udin mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap peran manusia, khususnya guru, ulama, dan pendakwah yang mulai terdisrupsi oleh kehadiran AI. “Ada satu kerisauan saat ini. Peran guru, ulama, hingga pendakwah berpotensi tergantikan AI. Referensi yang diberikan AI sering kali lebih lengkap, sehingga peran mereka menjadi kurang diminati,”…

MataParlemen.id-Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan pejuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal itu disampaikannya saat mengikuti pertemuan DPR dengan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Teman-teman aktivis buruh maupun pejuang agraria tidak mungkin memiliki niat melakukan tindak pidana, karena yang dilakukan adalah bagian dari perjuangan,” ujar Habiburokhman. Habiburokhman menegaskan, salah satu prinsip penting dalam…

MataParlemen.id-Pengamanan aksi Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung pada 1 Mei 2026 mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi. Pria yang kerap disapa Habib Aboe ini menilai Polri telah berhasil menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, Politisi Fraksi PKS itu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja dalam mengawal jalannya aksi buruh tahun ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesiapsiagaan aparat, koordinasi yang matang, serta pendekatan humanis yang diterapkan di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, para buruh dapat menyampaikan aspirasi mereka secara…