Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritisi rencana pemerintah yang akan memungut pajak dari pedagang online melalui platform e-commerce. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani pelaku usaha kecil yang saat ini bertahan di tengah tekanan ekonomi. Menurut Mufti, kebijakan pajak tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang menggantungkan penghasilan dari sektor digital. “Jangan jadikan pedagang online sebagai objek pajak baru, sementara mereka sedang berjuang bertahan hidup,” ujar Mufti di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berencana menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut pajak atas…

Read More

MataParlemen.id-Negara wajib hadir melindungi seluruh pekerja, termasuk kelompok paling rentan. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa pekerja miskin dan rentan harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), tanpa harus menanggung iuran sendiri. Menurut Edy, perlindungan ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi merupakan amanat undang-undang. Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya Pasal 14 dan Pasal 17. Dalam payung hukum ini ditegaskan bahwa pekerja miskin dan tidak mampu wajib didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Kelompok pekerja miskin ini mayoritas adalah pekerja bukan…

Read More

MataParlemen.id-Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima audiensi dari Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua. Pertemuan ini membahas isu-isu krusial mulai dari stabilitas keamanan hingga transparansi Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan bahwa DPD RI menyambut baik kedatangan para pimpinan MRP dari enam provinsi di Papua sebagai upaya mencari solusi bersama atas dinamika yang terjadi di daerah. “Kehadiran kita di sini sebagai solusi di Papua bukan sebagai pemantik,” ucap Yorrys saat menerima rombongan MRP se-Papua di Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Baca juga: Dalam kesempatan tersebut, Koordinator…

Read More

MataParlemen.id-Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rachmat Gobel, menilai konflik geopolitik global yang tengah berlangsung tidak hanya berdampak pada tatanan politik dunia, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, dinamika global tersebut perlu dicermati secara serius, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga untuk mengambil pelajaran strategis bagi penguatan posisi Indonesia ke depan. “Ini perlu dibahas, terus tentu apa yang bisa kita ambil hikmah daripada isu politik dunia ini, dan apa yang harus terjadi, bagaimana Indonesia berperan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia,” kata Gobel di sela Rapat Koordinasi dan Diskusi BKSAP DPR RI…

Read More

MataParlemen.id-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan efisiensi anggaran tahap III oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan memengaruhi program strategis seperti Magang Nasional tahun ini. “Beda (pos anggaran). Jadi kalau efisiensi ketiga yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu adalah terkait dengan perjalanan dinas, rapat-rapat dan seterusnya. Beda pos alokasi dengan (program) Magang (Nasional),” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Jumat. Adapun Yassierli pada Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (9/4/2026), mengungkapkan Kemnaker mendapatkan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) S-181/MK.03/2026 pada tanggal 1 April 2026, terkait efisiensi anggaran. Dalam surat tersebut, anggaran Kemnaker yang bersumber dari rupiah murni (RM) mengalami efisiensi atau…

Read More

MataParlemen.id-Di tengah lonjakan mobilitas hingga 147 juta orang, pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran 2026 dinilai lebih terkendali dengan penurunan angka kecelakaan, meski sejumlah titik kepadatan masih menjadi catatan evaluasi. Anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya, mengatakan data sementara dari Kementerian Perhubungan menunjukkan peningkatan signifikan pergerakan masyarakat dibanding tahun sebelumnya, namun diikuti tren penurunan fatalitas kecelakaan. “Pergerakan mencapai sekitar 147 juta orang, dan alhamdulillah tingkat fatalitas menurun,” ujarnya, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Catatan Evaluasi Arus Mudik 2026” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Ia menegaskan DPR tetap mendorong target zero accident dalam penyelenggaraan mudik nasional, meski capaian…

Read More

MataParlemen.id-Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata untuk masa dua pekan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, Rabu (8/4/2026) waktu setempat, pada saat yang sama militer Israel memborbardir wilayah Lebanon Selatan, Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, telah menginformasikan kepada pihak Pakistan—sebagai mediator gencatan senjata Amerika Serikat (AS) dan Iran—bahwa Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Setelah pemberitahuan tersebut, militer Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) langsung melakukan serangan balasan ke wilayah Israel pada hari yang sama. Kekhawatiran akan terjadi sabotase dari Israel untuk menggagalkan kesepakan gencatan senjata dalam perang di Teluk Persia, seperti dikhawatiran…

Read More

MataParlemen.id-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik keras upaya Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) mengesampingkan penyelesaian kasus dugaan korupsi dana corporate responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp 28,38 miliar. Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG), dua Anggota DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut, yang ditetapkan tersangka sejak 7 Agustus 2025 lalu, belum dilakukan penahanan hingga kini, karena KPK fokus pada operasi tangkap tangan (OTT). Hal itu menyebabkan adanya perubahan strategi dalam penanganan perkara kasus CSR BI dan OJK tersebut. Akibatnya penyelesaian kasus CSR BI-OJK menjadi tidak jelas atau tenggelam, karena KPK mendahulukan penanganan perkara OTT.…

Read More

MataParlemen.id-BKSAP DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergitas Solidaritas Indonesia untuk Palestina: Satu Hati, Satu Suara: Indonesia Menyatu untuk Palestina” di Ruang Diplomasi, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mengonsolidasikan berbagai elemen masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. FGD tersebut menghadirkan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattari, serta berbagai organisasi masyarakat (ormas), lembaga kemanusiaan, dan komunitas yang selama ini aktif dalam isu solidaritas Palestina. Ketua BKSAP, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah antara parlemen dan elemen masyarakat agar gerakan solidaritas tidak berjalan secara parsial, melainkan…

Read More

MataParlemen.id-Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti ketimpangan yang dialami masyarakat adat dalam praktik investasi di daerah. Ia menilai, hingga saat ini masyarakat adat masih sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan, meskipun investasi dilakukan di wilayah yang merupakan tanah komunal mereka. Menurut Nasir, dalam banyak kasus, masyarakat adat hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja dengan posisi terbatas, tanpa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan maupun kepemilikan dalam investasi yang berjalan di wilayah mereka. “Seringkali masyarakat hanya dipekerjakan, bahkan sebagai buruh kasar, dan tidak berada di level pengambil keputusan,” ujar Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dengan…

Read More