Penulis: Redaksi

MataParlemen.id- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemastian produk halal luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 telah melalui serangkaian pembahasan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Penyusunannya juga telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal mengatakan, pengaturan pemastian produk halal impor diperlukan untuk menghadirkan kepastian…

MataParlemen.id – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyoroti persoalan validitas dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini menjadi salah satu basis penting dalam penentuan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan program jaminan perlindungan masyarakat. Menurut Filep, validitas DTSEN sangat krusial guna menghindari kesalahan, ketidaksesuaian maupun keterlambatan pemutakhiran data dapat berimplikasi langsung terhadap hak masyarakat untuk memperoleh bantuan dan pelayanan pemerintah. “Data harus mewakili kondisi nyata masyarakat. Saat ini masyarakat dapat mengakses langsung status desil dan mengeluhkan sejumlah perubahan tidak sesuai dengan kondisi nyata. Jika menjadi basis data, desil harus valid…

MataParlemen.id- Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan koreksi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kembali terjadinya dugaan keracunan anak-anak di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. HNW juga mendesak agar ada sanksi keras hingga penegakan hukum yang tegas terhadap SPPG atau pihak-pihak yang terbukti terlibat menghadirkan tragedi ini. HNW, sapaan akrabnya, menilai persoalan tersebut sangat serius karena penerima manfaat MBG berasal dari anak-anak pelajar bahkan santri yang seharusnya mendapatkan jaminan makanan yang aman dan bergizi, sesuai tujuan awal dari program ini. “Kalau kejadian keracunan…

MataParlemen.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) segera memperbaiki persoalan ketidaksesuaian data desil masyarakat. Menurutnya, kesalahan data dapat membuat warga miskin dan kelompok rentan kehilangan hak atas bantuan pemerintah. “Banyak masyarakat yang mempersoalkan penerapan desil karena ditemukan ketidaksesuaian antara administrasi data dengan kondisi nyata di lapangan,” kata Maman pada Sabtu (5/9/2026). Maman mengatakan ada warga yang kondisi ekonominya masih sulit, tetapi status desilnya tiba-tiba naik dan dikategorikan mampu. Padahal, status desil menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program perlindungan sosial. “Kalau statusnya ingin naik tapi kondisi ekonomi…

MataParlemen.id-Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo, mendesak pemerintah melarang aktivitas sound horeg. Desakan itu disampaikan setelah sejumlah warga di Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia akibat insiden yang berkaitan dengan aktivitas sound horeg. Pria yang akrab disapa Edo itu pun meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota menindaklanjuti dorongan MUI Jawa Timur dan Muhammadiyah Jawa Timur yang meminta adanya larangan sound horeg. “Pemprov dan pemkab/pemkot harus bergerak cepat menanggapi permintaan MUI dan Muhammadiyah untuk melarang sound horeg. Sudah banyak dampak buruk yang ditimbulkan,” kata Edo dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu (5/9/2026). Dia mencontohkan insiden runtuhnya atap toko saat karnaval sound horeg melintas.…

MataParlemen.id -Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi, sementara pada kelompok anak usia sekolah dan remaja angkanya mencapai 34.961 orang. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang telah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan…

MataParlemen.id – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan agar program tersebut tidak merugikan negara maupun masyarakat. Hal itu disampaikan Irma dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Kepala BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Menurutnya, pengelolaan anggaran MBG harus dilakukan secara jernih dan menerapkan prinsip good governance. Konsultasi Ahli Gizi “Saya minta kepada BGN untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan, sebagai mitra kerja dari BGN, tolong, apa yang saya sampaikan tadi dilakukan…

MataParlemen.id – Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Kenaikan harga beras dinilai perlu segera diantisipasi karena menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Imas menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di tengah stok beras pemerintah yang diperkirakan mencapai sekitar 5,1 juta ton. Menurutnya, stok tersebut seharusnya dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. “Kami menerima informasi di masyarakat terkait naiknya harga beras. Kenaikan harga beras ini tentunya berdampak langsung kepada masyarakat. Beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Ketika harga beras naik,…

MataParlemen.id — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi mengenai delapan warga negara Indonesia yang disebut direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Menurut Sukamta, pemberitaan mengenai kasus tersebut sudah berkembang cukup jauh, sementara sejumlah hal mendasar masih perlu dipastikan. “Sekarang sudah muncul istilah tentara bayaran, bahkan sudah mulai dibicarakan ancaman hukum dan kehilangan kewarganegaraan. Menurut saya jangan terlalu cepat ke sana. Perjelas dulu duduk beritanya,” kata Sukamta. Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan siapa sebenarnya orang-orang yang disebut dalam pemberitaan tersebut, apakah benar mereka WNI, di mana keberadaannya sekarang, serta apakah benar mereka bergabung…

MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mendesak perubahan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan menunggu kebakaran terjadi. Hal itu disampaikan Firman saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke TN Way Kambas, untuk memantau langsung kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla di kawasan konservasi tersebut. Way Kambas merupakan habitat penting bagi sejumlah satwa dilindungi, termasuk gajah, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Kawasan tersebut juga berstatus ASEAN Heritage Park sehingga memiliki nilai ekologis dan konservasi yang sangat strategis. Dalam dialog bersama Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas dan…