Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Sukses China Bangun Wilayah Jadi Inspirasi Kembangkan Kawasan Transmigrasi di Indonesia

Agustus 11, 2026

Sahroni Minta Polri Usut Dalang Di Balik Industri Penyebaran Hoaks Di Medsos

Agustus 11, 2026

Komisi III DPR Akan Kawal Tuntas Kasus Kematian WL di Medan, Minta Polisi Profesional

Agustus 11, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Manaker: Efisiensi Tak Pengaruhi Program Magang Nasional
DPR

Manaker: Efisiensi Tak Pengaruhi Program Magang Nasional

RedaksiBy RedaksiApril 10, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Menteri Ketenagakerjaan Yaserli pada Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (9/4/2026)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan efisiensi anggaran tahap III oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan memengaruhi program strategis seperti Magang Nasional tahun ini.

“Beda (pos anggaran). Jadi kalau efisiensi ketiga yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu adalah terkait dengan perjalanan dinas, rapat-rapat dan seterusnya. Beda pos alokasi dengan (program) Magang (Nasional),” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Adapun Yassierli pada Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (9/4/2026), mengungkapkan Kemnaker mendapatkan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) S-181/MK.03/2026 pada tanggal 1 April 2026, terkait efisiensi anggaran.

Dalam surat tersebut, anggaran Kemnaker yang bersumber dari rupiah murni (RM) mengalami efisiensi atau pergeseran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kemenkeu sebesar Rp181.826.183.000.

Baca juga:

Pemerintah Terbitkan 8 Program Paket Ekonomi 2025

Nilai itu terdiri dari Rincian Output (RO) Khusus sebesar Rp122.163.948.000 dan hasil identifikasi efisiensi anggaran yang dilakukan Kemenkeu Rp59.662.235.000.

Namun, ia mengungkap untuk program yang akan ditunda dengan efisiensi ini masih dalam pembahasan.

“Kami masih dalam proses untuk menelaah lebih detail item-item yang kemudian kita bisa efisiensikan, sehingga belum bisa kami laporkan sekarang, sehingga pagu yang kami sampaikan tadi masih bagus sebelum efisiensi tahap 3 dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk pelaksanaan Magang Nasional 2026, Yassierli mengatakan pihaknya masih melakukan diskusi dengan kementerian-kementerian terkait sebelum nantinya diminta persetujuan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kalau untuk (program) Magang (Nasional) memang sekarang masih dalam tarafnya persetujuan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan nanti pastinya dari Pak Presiden,” ujar dia.

Kemnaker sebelumnya mengusulkan adanya peningkatan jumlah kuota peserta Magang Nasional 2026 sebesar 150 ribu orang, setelah pada tahun sebelumnya sebanyak 100 ribu orang.

Yassierli mengatakan pihaknya mempertimbangkan adanya peningkatan kuota Magang Nasional menyusul minat tinggi dari masyarakat, utamanya lulusan baru (fresh graduate) saat program ini diluncurkan tahun lalu.

Ia pun memastikan peninjauan (monitoring) dan evaluasi Magang Nasional tahap pertama dan kedua terus berjalan dan ditingkatkan.

Adapun saat ini, program Magang Nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026. (ira)

Dalam rapat ini, Yassierli juga menjelaskan realisasi anggaran Kemenaker per 8 April 2026 sudah mencapai rata-rata 31,87 persen di seluruh unit eselon I. Dengan catatan bahwa realisasi ini belum memperhitungkan efisiensi jilid III

Selain itu, ia juga mengungkap pagu Kemnaker tahun ini juga dicadangkan sebanyak Rp265 miliar dan tidak bisa digunakan sementara.

“Ada beberapa pagu yang tidak dapat digunakan dan sifatnya itu adalah pencadangan untuk Direktif Presiden atau RO khusus dan kemudian ada blokir juga sebesar Rp265 miliar. Alhamdulillah sampai sekarang masing-masing unit eselon I kita terus kerja dan program-program yang menurut kami ini penting dan itu sudah kami tetapkan sebagai prioritas sesuai dengan tupoksi dari Kementerian Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (ira)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Sukses China Bangun Wilayah Jadi Inspirasi Kembangkan Kawasan Transmigrasi di Indonesia

Agustus 11, 2026

Sahroni Minta Polri Usut Dalang Di Balik Industri Penyebaran Hoaks Di Medsos

Agustus 11, 2026

Komisi III DPR Akan Kawal Tuntas Kasus Kematian WL di Medan, Minta Polisi Profesional

Agustus 11, 2026
Berita Terkini

Sukses China Bangun Wilayah Jadi Inspirasi Kembangkan Kawasan Transmigrasi di Indonesia

Agustus 11, 20260 Views

Sahroni Minta Polri Usut Dalang Di Balik Industri Penyebaran Hoaks Di Medsos

Agustus 11, 20261 Views

Komisi III DPR Akan Kawal Tuntas Kasus Kematian WL di Medan, Minta Polisi Profesional

Agustus 11, 20262 Views

Dasco Pimpin Rapat Koordinasi Bersama Menteri dan KPA, Bahas Penyelesaian Konflik Agraria yang Mendesak Dituntaskan

Agustus 11, 20262 Views

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD untuk Rakyat, Hadirkan Penerima Manfaat Hingga Teladan

Agustus 11, 20260 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Mulyadi: Keterbatasan Anggaran Jangan Hentikan Perjuangan Pemekaran Bogor Timur

Agustus 10, 202631 Views

Sejumlah Tokoh Dorong Sejarah Perjuangan Pendirian Kabupaten Kepulauan Meranti Dibukukan

Agustus 8, 202612 Views

KWP Minta Anggota DPR Deddy Sitorus Minta Maaf Atas Pernyataan Diduga Menghina Profesi Wartawan 1X24 Jam

Juli 30, 20268 Views
Pilihan Editor

Sukses China Bangun Wilayah Jadi Inspirasi Kembangkan Kawasan Transmigrasi di Indonesia

Agustus 11, 2026

Sahroni Minta Polri Usut Dalang Di Balik Industri Penyebaran Hoaks Di Medsos

Agustus 11, 2026

Komisi III DPR Akan Kawal Tuntas Kasus Kematian WL di Medan, Minta Polisi Profesional

Agustus 11, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?