Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar DKI Jakarta resmi dibuka di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Acara pembukaan berlangsung meriah dengan nuansa budaya Betawi, diawali dengan pertunjukan tradisional Palang Pintu yang menyambut para tokoh nasional dan elite partai. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, hadir langsung membuka Musda yang akan berlangsung selama dua hari. Ia didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang juga menyampaikan sambutan. Kehadiran keduanya disambut hangat oleh para kader Golkar yang telah memadati lokasi sejak pagi. Dalam sambutannya, Pramono Anung menegaskan kedekatannya secara pribadi dengan Bahlil Lahadalia, yang disebutnya sebagai sahabat. Ia berharap Musda ini dapat…

MataParlemen.id-DALAM penyusunan RUU KUHAP ini, kami berikhtiar menyerap aspirasi semua pihak semaksimal mungkin, termasuk dari KPK. Tentu saja kami tidak ingin RUU KUHAP melemahkan pemberantasan korupsi, kami akan mengalokasikan waktu Raker / RDPU dengan KPK dan Aktivis anti korupsi untuk membahas masukan terkait RUU KUHAP. Agenda tersebut akan dilaksanakan pada masa persidangan mendatang, sebelum dilanjutkannya kerja tim perumus dan tim sinkronisasi. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kami jelaskan saat ini. Yang pertama, tidak benar bahwa KUHAP menghilangkan sifat lex specialis UU.Tipikor & UU KPK. RUU KUHAP justru memperkuat posisi KPK, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (2)…

MataParlemen.id-Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng, berharap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi mekanisme penyaluran baru pupuk. Dimana, harapannya dapat memutuskan mata rantai “permainan” pendistribusian pupuk subsidi ke petani. “Selama ini ketika musim tanam tiba, petani kesulitan mendapatkan pupuk, yang terkadang kelangkaan pupuk ini disebabkan adanya ‘Permainan’ dari pedagang-pedagang yang sengaja menimbun. Pada akhirnya mereka menentukan sendiri harga yang jauh diatas HET (harga Eceran tertinggi) yang telah ditetapkan, sehingga sangat memberatkan petani, sekaligus merugikan negara. Hal inilah yang akan terus kami dalami,” ujar Mekeng, dalam pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, di…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin pelantikan pimpinan baru Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, yaitu Amin Ak, yang menggantikan Habib Idris Salim Aljufri dalam posisi sebagai wakil ketua. Pelantikan tersebut setelah sebelumnya Adies meminta persetujuan dari para Pimpinan dan Anggota BAKN yang hadir dalam rapat tersebut. “Ini pergantian biasa di DPR, penyegaran saja. Pergantian ini kita harapkan jadi energi baru bagi BAKN. Semoga BAKN lebih semangat lagi ke depannya,” ujar Adies Kadir usai memimpin pelantikan di Gedung Nusantara İİ, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Dengan adanya pergantian ini, struktur kepemimpinan BAKN DPR RI mengalami perubahan. Yaitu,…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI GKR Hemas mendukung pelestarian budaya dan pariwisata di Yogyakarta. Ia mengatakan pembinaan kebudayaan yang ada di kecamatan telah berkembang dengan program Pemerintah Provinsi DIY yaitu Desa Wisata dan Desa Budaya Mandiri. Desa budaya akan mendapatkan perangkat alat kesenian jika memenuhi empat kriteria yaitu memiliki kegiatan rutin pagelaran seni budaya, menciptakan atau memiliki kekayaan karya tari khas, aktif menggunakan dan melestarikan alat musik tradisional seperti gamelan, dan memiliki lembaga atau sanggar budaya yang terorganisir. ”Saya sudah bilang ke Dinas Kebudayaan bahwa Desa Budaya Mandiri itu harus punya gamelan per kecamatan, mungkin kriteria yang ditetapkan tersebut…

Mataparlemen.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pasalnya, berdasarkan data yang dipaparkannya, masih terdapat sejumlah daerah yang belum memiliki cadangan pangan. Penekanan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (22/7/2025). Pada kesempatan tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan dasar hukum yang mendukung pembentukan cadangan…

MataParlemen.id – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan komisi X berkomitmen bakal meningkatkan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 13 tahun. Perluasan cakupan wajib belajar itu dipastikan bakal diatur dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Demikian disampaikan Hetifah dalam forum legislasi yang digagas Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Memaksimalkan Poin Penting Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Untuk Pendidikan Yang Merata’. “Berarti kalau kita bicara soal anggaran ini memang harus dipastikan untuk memecahkan dulu persoalan-persoalan yang paling mendasar, yaitu tadi terkait hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar yang bahkan…

MataParlemen.id- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan komisi X berkomitmen bakal meningkatkan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 13 tahun. Perluasan cakupan wajib belajar itu dipastikan bakal diatur dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Demikian disampaikan Hetifah dalam Forum Legislasi yang digagas Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Memaksimalkan Poin Penting Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Untuk Pendidikan Yang Merata’, Selasa (22/7/2025). “Berarti kalau kita bicara soal anggaran ini memang harus dipastikan untuk memecahkan dulu persoalan-persoalan yang paling mendasar, yaitu tadi terkait hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar yang…

MataParlemen.id-Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang kini berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk segera dibahas.Willy Pihaknya mengingatkan soal ini supaya para pekerja rumah tangga di Indonesia memperoleh payung hukum jelas dan tegas sehingga bisa memberikan kepastian perlindungan bagi mereka. “Kenapa Undang-Undang PPRT penting? Karena di dalam ketenagakerjaan kita, Undang-Undang 13 Tahun 2003 itu sangat diskriminatif. Pekerja hanya mereka yang bergerak di sektor barang dan jasa, di luar itu tidak pernah diakui sebagai pekerja,” tutur Willy di Jakarta, Senin (21/7/2025). Menurutnya, usaha ini bernilai esensial mengingat hak Pekerja Rumah…

MataParlemen.id-Dalam RDPU Panja Penyiaran Komisi I DPR RI bersama para pakar dan akademisi, Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menekankan pentingnya Revisi UU Penyiaran agar mampu menjawab tantangan ekosistem penyiaran digital masa kini. Revisi ini dinilainya tak hanya penting dari aspek hukum, tetapi juga mendesak secara sosial dan kultural, terutama menyangkut dampak platform digital terhadap generasi muda. “Urgensi revisi ini sangat genting di zaman sekarang. Generasi muda kini hidup dalam arus konten digital yang tidak memiliki batasan seperti televisi konvensional. Kalau di TV ada KPI dan pengawasan, di live streaming orang bisa merokok, berbicara kasar, atau tampil seronok…