Penulis: Redaksi

MataParlemen.id- Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin secara resmi didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tenaga Pembangunan (TP) Sriwidjaja. Penunjukan Sultan sebagai ketua Ormas yang menghimpun Masyarakat perantau Sumatera Bagian Selatan itu dilaksanakan secara musyawarah mufakat pada acara Musyawarah Besar TP Sriwijaya ke-XIII di Hotel Redtop Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026). Dalam sambutannya, Sultan yang juga adalah ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu menegaskan bahwa masih banyak tokoh Sumbagsel yang lebih pantas untuk memimpin TP Sriwijaya. “Namun dengan dukungan dan motivasi memperkuat visi pembangunan daerah, kami bersedia menerima kepercayaan peserta Mubes ke-XIII TP Sriwidjaja secara sukarela,” ungkapnya. Baca…

MataParlemen.id- Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dalam rangka meninjau pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi sekaligus berdiskusi mengenai arah pengembangan sektor pupuk nasional. Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia atas capaian kinerja perusahaan sepanjang 2025. Menurutnya, pendapatan perusahaan yang mencapai lebih dari Rp62 triliun merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dan menjadi bukti bahwa BUMN mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. “Atas nama Panja, kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direksi PT Pupuk Indonesia atas kinerja yang sangat baik. Capaian ini menunjukkan industri…

MataParlemen.id-Ketua Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengembangkan pemanfaatan Akal Imitasi atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung proses legislasi berbasis bukti (evidence-based policy making). Hal itu disampaikannya kepada usai menghadiri kegiatan Penataran Keparlemenan Bagi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI (TA AKD) Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026) “Kami mengembangkan AI untuk legislatif. Kita mulai dari untuk membantu menghimpun berbagai data, dokumen sehingga ketika kita menyusun naskah akademik kerancangan undang-undang itu kita sudah bisa kemudian dengan cepat, tepat, dan akurat memiliki data dukung terkait evidence based policy making,” jelas…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan pihaknya akan melakukan safari politik ke partai non-parlemen menyerap aspirasi terkait RUU Pemilu. Aria menyebut, rencananya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akan memimpin agenda tersebut.”Intinya begitu, selain civil society, kampus, kita dalam menyusun draf rancangan RUU ini kita mau dengarkan dari partai-partai yang tidak masuk parlemen. Kita mau safari langsung dipimpin oleh Pak Wakil Ketua DPR Pak Dasco bersama pimpinan Komisi II beserta poksi-poksi yang mewakili representatif dari fraksi yang ada,” kata Aria Bima dikutip, Sabtu (27/6/2026). Aria Bima menyebut pihaknya akan membahas ambang batas parlemen hingga batas kursi…

MataParlemen.id-Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan sebagai forum bersama untuk membahas strategi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menuju target kuota 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepemiluan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 26 Juni 2026, di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR RI, Jakarta. Sebagai organisasi sayap perempuan Partai Golkar sekaligus Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar, KPPG menginisiasi forum dialog lintas partai politik yang menghadirkan organisasi sayap perempuan maupun bidang pemberdayaan perempuan dari partai-partai peserta Pemilu 2024, baik yang memiliki keterwakilan di DPR RI maupun partai non parlemen. Hadir dan sekaligus membuka kegiatan Sarasehan dan…

MataParlemen.id-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Qodari, langkah tersebut dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kepadatan penduduk berbeda dengan wilayah perkotaan. “Jadi, memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri,” ujar Qodari dalam keterangannya yang diterima, di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang kini diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, dan penasihat khusus presiden. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang berpotensi berdampak terhadap puluhan ribu pekerja. Hal ini disampaikan Dasco didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026), usai rapat yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi. Kemudian Menteri Ketenagakerjaan Yasserli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwawea, Desk Ketenagakerjaan…

MataParlemen.id-Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui perencanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum disiapkan secara matang hingga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program prioritas ini.Sehingga pelaksanaannya memerlukan sejumlah penyempurnaan. “Masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencananya yang matang. Itu salah kita semua,” kata Luhut, saat membuka seminar Rule of Law and Economic Growth di kantor DEN pada Kamis (25/6/2026). Menurut Luhut, salah satu evaluasi yang muncul adalah pelaksanaan program yang dinilai berjalan terlalu cepat sehingga memunculkan berbagai persoalan di lapangan. “Kalau MBG, itu kita sempat evaluasi. Kemarin Wakil Kepala MBG dengan timnya datang ke Dewan Ekonomi.…

MataParlemen.id-Pemerintah menetapkan masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta per bulan, masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak memperoleh akses bantuan perumahan. Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran bersama Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang ditandatangani Jumat (19/6/2026) pekan lalu. Merujuk pada Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, pemerintah mengatur zonasi wilayah dan besaran penghasilan individu yang layak mendapat bantuan akses perumahan, termasuk lewat program tiga juta rumah yang membidik kelompok MBR. Menteri PKP Maruarar Sirait, mengatakan batas penghasilan MBR ini sesuai kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang di dalamnya mempertimbangkan inflasi,…

MataParlemen.id-Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran belum menjamin terciptanya perdamaian yang permanen di kawasan Timur Tengah. Meski kedua negara telah menyepakati kerangka awal perdamaian, berbagai perbedaan kepentingan dan sengketa yang belum terselesaikan masih berpotensi memicu ketegangan baru. Pernyataan itu disampaikan Hikmahanto dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Rencana Damai AS-Iran dan Dampaknya terhadap Negara Asia termasuk Indonesia” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Menurut Hikmahanto, MoU yang selama ini disebut akan ditandatangani pada…