MataParlemen.id-Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui perencanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum disiapkan secara matang hingga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program prioritas ini.Sehingga pelaksanaannya memerlukan sejumlah penyempurnaan.
“Masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencananya yang matang. Itu salah kita semua,” kata Luhut, saat membuka seminar Rule of Law and Economic Growth di kantor DEN pada Kamis (25/6/2026).
Menurut Luhut, salah satu evaluasi yang muncul adalah pelaksanaan program yang dinilai berjalan terlalu cepat sehingga memunculkan berbagai persoalan di lapangan.
“Kalau MBG, itu kita sempat evaluasi. Kemarin Wakil Kepala MBG dengan timnya datang ke Dewan Ekonomi. Dan kita memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kita,” katanya.
Luhut bilang, salah satu rekomendasi yang diberikan DEN berkaitan dengan peningkatan efisiensi pelaksanaan program serta kemampuan mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul selama implementasi.
Baca juga:
Ia menilai pelaksanaan program sebenarnya dapat dilakukan secara bertahap sehingga pemerintah memiliki waktu lebih banyak untuk memahami tantangan yang muncul di lapangan.
“Kenapa harus semua sekaligus, kan bisa dibikin bertahap. Sehingga sampai kita lebih paham,” ujarnya.
Meski demikian, Luhut optimistis program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang.
Ia menilai MBG memiliki dampak ekonomi yang besar karena turut mendorong pemerataan pendapatan dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Karena itu kan pemerataan sebenarnya. Jadi Rp1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar,” katanya.
Luhut juga mengisyaratkan sejumlah persoalan yang sempat muncul pada tahap awal pelaksanaan program merupakan konsekuensi dari proses yang berjalan sangat cepat.
“Hanya kemarin mungkin agak kita terlalu sedikit buru-buru. Sehingga banyak yang masalah di sini,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan berbagai persoalan yang muncul telah ditangani pemerintah dan tidak perlu menimbulkan polemik berlebihan. “Kan sudah diselesaikan baik-baik juga semua,” kata Luhut.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mengatakab, masalah MBG harusnya bisa diminimalisir jika kajian dan perencanaan, dilakukan lebih baik sejak awal. Terutama untuk pelaksanaan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia.
Luhut juga menilai banyak waktu terbuang untuk memperdebatkan persoalan yang semestinya tidak terjadi.
Selain itu, ia mengaku telah menyampaikan hasil survei dan sejumlah usulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah Wakil Kepala BGN bersama jajarannya menemui DEN.
Sehingga evaluasi program diharapkan lebih komprehensif dan mempermudah identifikasi masalah inti. “Ya sebenarnya efisiensi lagi,” ujarnya.
Luhut meyakini implementasi program akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.
Ia juga mendorong pelaksana program MBG menemukan jalan tengah, tanpa harus mengorbankan kelanjutan program yang memberi dampak signifikan terhadap ekonomi nasional.
“Kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi, karena itu kan pemerataan sebenarnya Rp1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar,” jelas Luhut. (awn)
