Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Pementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan telah menginstruksikan penarikan beras oplosan atau yang tidak sesuai mutu dari peredaran. Penindakan ini menyusul hasil pengawasan yang dilakukan Kemendag, Satgas Pangan, dan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap peredaran beras yang tidak memenuhi standar mutu dan ukuran di pasaran, termasuk di ritel modern. “Sudah, sudah,” tegas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang saat ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). Menurut Moga, Kemendag telah mengeluarkan teguran tertulis kepada para pelaku usaha dan meneruskannya ke Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti. “Kita sudah suratin untuk mutu, kita sudah buat teguran dan teruskan ke Satgas…

MataParlemen.id-Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengharapkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) segera bersatu kembali, yakni antara kubu Ketua Umum PWI Zulmansyah Sakedang dan kubu Hendry Ch. Bangun. Oleh karena itu Kapolri mendukung penuh kongres untuk penyatuan organisasi wartawan tertua dan terbesar tersebut. “Pak Kapolri selalu bertanya kapan PWI bersatu kembali. Ini tentu karena beliau sangat peduli pada PWI, ” ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho dikutip, Sabtu (19/7/2025). Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho menerima kunjungan jajaran Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) dari Kongres Persatuan PWI yang terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh,…

MataParlemen – Pembahasan RUU KUHAP saat ini telah memasuki pembahasan Tim Perumus dan Tim Sinkorimisasi  (Timus Timsin) di Komisi III DPR RI.  Saat ini Tim Teknis  Timus Timsin yang terdiri dari Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III, Staf Badan Keahlian DPR, dan Tim Teknis Pemerintah sedang melakukan peralihan redaksi pasal-pasal yang sudah disepakati dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).  Setelah Tim Teknis Timus Timsin selesai melaksanakan tugasnya maka hasil kerja mereka akan dicermati oleh anggota Komisi III yang bertugas di Timus Timsin untuk selanjutnya diserahkan kembali ke Panja . Selanjutnya Panja akan mencermati hasil kerja Timus Timsin dan mendiskusikan…

MataParleme.id-Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa DPR akan terus memperjuangkan keberpihakan kepada guru serta mendorong sistem pendidikan nasional yang lebih membumi, berkarakter, dan berpihak pada nilai-nilai kebangsaan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dan Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, PGRI menyoroti berbagai problematika yang dihadapi guru, mulai dari ketidakadilan dalam proses rekrutmen ASN PPPK, pelaksanaan PPG yang belum optimal, hingga beban administratif yang memberatkan. Sementara IPN menekankan pentingnya pendidikan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta regulasi bagi…

Mataparlemen.id-Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan penjelasan rinci kepada publik terkait perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai mekanisme yang diatur, dengan prinsip transparansi dan keterbukaan sebagai pedoman utama. ‘Proses penyusunan RUU KUHAP ini dimulai dari rapat kerja dengan Pemerintah, diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Sekretaris Negara, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rapat Panitia Kerja (Panja). Karena perubahan DIM hanya sekitar 20 persen, pembahasan di Panja dapat diselesaikan dalam waktu dua hari,” jelas Habiburokhman dalam konferensi pers terkait…

MataParlemen.id-Skala kerusakan atau kemunduran yang diwariskan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto plus berbagai persoalan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini tercermin dari korupsi yang marak, terkotak-kotaknya masyarakat, gaduh yang tak berujung hingga melemahnya ketahanan ekonomi. Realitas kerusakan yang kini menjadi pekerjaan rumah Presiden Prabowo itu terjadi akibat tata kelola kekuasaan, hukum, hingga etika publik yang masih berselimutkan persoalan struktural. Dari evaluasi kritis terhadap ragam ekses praktik ketatanegaraan saat ini, menjadi nyata urgensi dan relevansi untuk amandemen kelima UUD NRI 1945. Diprakarsai oleh berbagai kalangan dengan menggunakan ragam platform media sosial, Informasi tentang fakta kerusakan itu tersaji setiap hari di ruang…

MataParlemen.id–Permasalahan sengketa lahan, tata kelola Badan Usaha Milik Negara, serta pengelolaan sumber daya mineral dan batubara memerlukan perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Untuk itu, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM RI, Kementerian ATR/BPN RI, dan Kementerian BUMN RI di Kantor DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Dalam RDP tersebut, Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim mengungkapkan bahwa berbagai pengaduan masyarakat terkait persoalan agraria telah diterima dan perlu segera ditindaklanjuti. Ia menilai sengketa lahan yang terjadi di berbagai daerah berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi nasional.…

MataParlemen.id-Berlakunya UU Cipta Kerja telah membawa perubahan paradigma penataan ruang, yakni mengarah pada kemudahan perizinan berbasis risiko melalui penyederhanaan regulasi. Perubahan ini tentunya membawa dampak terhadap aspek-aspek penataan ruang, yang meliputi pengaturan, sistem perizinan, koordinasi pusat-daerah, proses penyusunan Rancangan Tata Ruang Dan wilayah (RTRW), partisipasi masyarakat, pengawasan, sanksi, peran pemerintah daerah, keterlibatan sektor swasta, dampak lingkungan, kecepatan proses, dan harmonisasi regulasi. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin saat menjadi Keynote speaker dalam kegiatan Desiminasi Ranperda tentang RTRW terhadap Undang-undang Cipta kerja oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bersama Kepala daerah di Gedung…

MataParlemen.id-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyerukan pentingnya sinergi antar-lembaga negara dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, terutama menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045. Bukan itu saja, Muzani juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap konstitusi Indonesia, apakah dapat menjawab tantangan zaman setelah 100 tahun Indonesia merdeka. “Ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, pertanyaannya adalah: apakah konstitusi kita saat ini masih relevan? Kita perlu mulai memikirkan konstitusi modern yang bisa menjawab tantangan zaman,” ujar Muzani dalam sambutannya saat menutup Media Gathering dan MPR RI di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/7/2025) malam. Pernyataan ini disampaikan dalam…

MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menegaskan pentingnya peran media dalam mendorong pembangunan daerah lewat pemberitaan positif dan konstruktif. Hal itu disampaikannya saat Media Gathering Sekretariat Jenderal MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Jumat (11/7/2025) malam “Media bukan hanya peliput, tapi mitra strategis dalam membangun narasi kebangsaan yang sehat,” kata Siti. Ia juga menyebut Mandalika dipilih karena potensi wisata dan kekayaan alam NTB yang luar biasa. Siti Fauziah, mengapresiasi keindahan dan tata kelola kawasan Sirkuit Mandalika saat menghadiri acara gathering MPR RI yang digelar di Bukit 360 Mandalika, NTB. Siti Fauziah menyebut…