MataParlemen.id-Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan sebagai forum bersama untuk membahas strategi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menuju target kuota 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepemiluan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 26 Juni 2026, di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR RI, Jakarta.
Sebagai organisasi sayap perempuan Partai Golkar sekaligus Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar, KPPG menginisiasi forum dialog lintas partai politik yang menghadirkan organisasi sayap perempuan maupun bidang pemberdayaan perempuan dari partai-partai peserta Pemilu 2024, baik yang memiliki keterwakilan di DPR RI maupun partai non parlemen.
Hadir dan sekaligus membuka kegiatan Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan, Sari Yuliati selaku Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar .
Hadir juga Meutya Hafid selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Elektoral 2 dan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Hetifah Sjaifudian selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat KPPG, Amurwani Dwi Lestariningrum, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan segenap Anggota DPR RI Perempuan Fraksi Partai Golkar.
Baca juga:
Selain itu, sarasehan juga menghadirkan para pakar dan pemangku kepentingan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan representasi politik perempuan. Pakar yang memberikan pandangan dan masukan dalam forum Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan yaitu Siti Zuhro-Peneliti Utama BRIN, Iffa Rosita-Komisioner KPU RI, Titi Anggraini-Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia dan Dewan Pembina Perludem, serta Neni Nur Hayati Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia (DEEP Indonesia).
Saserahan juga dihadiri organisasi perempuan lintas partai antara lain Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS, Bidang Perempuan dan Keluarga PSI Perempuan Bangsa PKB, Bidang Perempuan Partai Gelora, Bidang Perempuan PDIP, Kartini Perindo dan Puspadaya.
Lalu, PDRI Demokrat, Pertiwi Nusantara Nusantara, PUAN PAN, Wanita Persatuan Pembangunan PPP, Garnita Malahayati Nasdem, Bidang Perempuat Partai Ummat, Bidang Perempuan PBB dan PIRA Gerindra.
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati memberikan apresiasi dan penghargaan kepada KPPG yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan forum Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan tentang keterwakilan perempuan dalam politik.
“Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya komitmen bersama untuk terus memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan nasional,” kata Sari.
Menurut Sari, tema yang diangkat pada kegiatan sangat relevan dan strategis dalam konteks pembangunan demokrasi Indonesia.
Sari Yuliati juga menyampaikan, bahwa keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dipandang sekadar sebagai pemenuhan angka atau kuota.
“Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang lebih inklusif dan representatif,” ujarnya.
Berbagai temuan penelitian, lanjut dia, menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik berkorelasi dengan lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan sumber daya manusia.
“Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, perspektif dan pengalaman perempuan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan publik mampu menjangkau kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara lebih adil dan efektif,” katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat KPPG Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat kolaborasi antar kelompok perempuan politik dalam mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen.
“Hasil sarasehan dan dialog Nasional diharapkan dapat melahirkan kesimpulan dan langkah strategis bersama guna memperkuat posisi perempuan dalam politik elektoral sekaligus mendorong peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu mendatang,” kata Hetifah.
Hetifah juga menyampaikan bahwa Partai Golkar telah berkomitmen terhadap mendorong kepemimpinan perempuan.
Hal tersebut tercermin dari banyaknya kader perempuan Partai Golkar yang saat ini menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun parlemen, mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan DPR RI, ketua komisi, hingga pimpinan alat kelengkapan dewan.
Dalam forum Sarasehan, masing-masing organisasi perempuan partai politik memberikan pemaparan terkait dengan permasalahan, berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen, termasuk hambatan struktural, kultural, maupun regulatif yang masih menjadi kendala dalam meningkatkan keterpilihan perempuan pada pemilu.
Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan ini juga menjadi momentum untuk merespons perkembangan terbaru terkait penguatan afirmasi keterwakilan perempuan dalam politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.128 PUU-XXIV/2026 yang menegaskan pentingnya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu.
Untuk mewujudkan keterwakilan Perempuan 30 persen tersebut, tentu diperlukan strategi dan upaya untuk mencapai keterwakilannya. Untuk itu partai Golkar melalui Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) mengundang Organisasi Sayap Perempuan dan atau Bidang Perempuan Partai Politik lain .
Yaitu untuk berdiskusi dalam acara Sarasehan dan Dialog Nasional bertaujuk ‘Dari Representasi ke Kekuasaan : Roadmap 30 Persen Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan Nasional’, sebagai strategi meningkatkan keterwakilan Perempuan tersebut. Karenanya, melalui forum ini, KPPG berharap dapat memperkuat sinergi antarpartai politik dalam memperjuangkan peningkatan representasi perempuan yang lebih substantif dan berkelanjutan di Indonesia.
Berikut kesimpulan Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan
Pertama, Penguatan kapasitas calon legislatif perempuan. Perempuan yang maju sebagai calon legislatif tidak hanya dituntut hadir, tetapi juga mampu berpengaruh dan berdampak.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas perlu mencakup peningkatan kualitas diri, perluasan jaringan, penguasaan strategi dan taktik elektoral, kemampuan komunikasi publik, kepemimpinan politik, pemahaman legislasi, serta keterampilan negosiasi kebijakan.
Selain itu, kader perempuan juga harus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui isu-isu strategis yang relevan, kampanye berbasis data, serta pemanfaatan media sosial secara kreatif.
Kedua, Komitmen partai politik melalui dukungan nyata dan berkelanjutan. Partai politik diharapkan memberikan dukungan konkret, antara lain dalam bentuk anggaran khusus untuk pembinaan caleg perempuan secara berkelanjutan, penempatan di daerah pemilihan yang prospektif, serta pemberian nomor urut yang strategis.
Partai juga perlu mendorong penempatan perempuan pada posisi-posisi kompetitif dan elektabel dalam Pemilu 2029, sekaligus menyediakan pendanaan khusus bagi kader perempuannya.
Selain itu, partai wajib menerapkan dan melaporkan secara publik anggaran responsif gender dengan standar minimum 30 persen alokasi program sayap perempuan untuk kegiatan yang berdampak terukur.
Proses kaderisasi juga harus dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi potensi sejak dini, pelatihan berjenjang, hingga pembinaan berkelanjutan.
Ketiga, Penguatan regulasi, afirmasi, dan pengawasan pemilu. Kebijakan afirmasi berupa kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen dan kepengurusan partai harus terus diperjuangkan dan dilaksanakan secara konsisten.
Diperlukan penguatan regulasi pemilu yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi caleg perempuan, termasuk memastikan terlaksananya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang keterwakilan perempuan di alat kelengkapan dewan, terutama pada komisi-komisi yang saat ini belum memiliki keterwakilan perempuan, seperti Komisi II dan Komisi VIII.
Pemerintah dan DPR juga didorong untuk memberikan sistem insentif bagi partai yang berhasil mencapai keterwakilan 30 persen, misalnya melalui penambahan bantuan pendanaan partai secara proporsional.
Di sisi lain, caleg perempuan dan partai harus melakukan pengawalan suara di setiap tahap penghitungan, memperkuat saksi di TPS, serta mengamankan suara pemilih agar tidak hilang dalam proses rekapitulasi, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar adil dan akuntabel. (awn)
