MataParlemen.id– Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pilah sampah nasional. Kekuatan desa adat, banjar, rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting untuk membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat.
“Kalau Bali mulai memilah, Indonesia harus ikut berbenah. Pemilahan sampah harus menjadi budaya,” ujar Sultan dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertema Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah di Denpasar, Bali, Jumat (25/9/2026).
Menurut Sultan, Bali memiliki modal sosial yang kuat melalui desa adat, banjar, gotong royong, awig-awig, dan pararem. Kekuatan tersebut dapat menjadi fondasi membangun kedisiplinan masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumber.
Ia menegaskan paradigma lama “kumpulkan, angkut, buang” harus ditinggalkan. Indonesia tidak bisa berbicara tentang ekonomi hijau dan Indonesia Emas 2045 apabila sampah masih dikelola dengan cara lama.
“Sampah tidak harus berakhir menjadi beban. Dengan sistem yang tepat, sampah dapat menjadi nilai, energi, dan lapangan kerja,” tutur Sultan didampingi Anggota DPD RI Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, I Komang Merta Jiwa.
Sultan juga menyoroti persoalan sampah dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Melalui RUU Daerah Kepulauan, DPD RI mendorong pendekatan darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan ruang pembangunan. Sebab, sampah dari daratan dapat bermuara ke pesisir dan laut, bahkan berpindah antarpulau.
Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan Green Democracy, yakni pembangunan yang memberi manfaat bagi generasi hari ini tanpa mewariskan beban ekologis kepada generasi mendatang.
“Dari Bali kita belajar. Dari daerah kita bergerak. Untuk Indonesia kita membangun,” tegas Sultan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan persoalan sampah menjadi salah satu program prioritas yang mendesak bagi Pemprov Bali. Kompleksitasnya dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pariwisata, teknologi hingga kesadaran masyarakat. Karena itu, Bali terus mendorong perubahan paradigma dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi mengurangi, memilah, mengolah, dan hanya menyisakan residu.
“Prinsipnya sederhana: desaku lestari tanpa sampah plastik, desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dari sumbernya,” tutur Dewa Made Indra.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Dwi Arbani menambahkan, pengelolaan sampah berbasis sumber terus diperkuat melalui sinergi desa/kelurahan dan desa adat. Bali saat ini memiliki 292 TPS3R dan 962 bank sampah umum.
“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan Bali yang hijau, bersih, dan indah,” ungkap Dwi Arbani.
Praktisi pengelolaan sampah Arbi Fuadi Mauldina dari ecoBali/Waste4Change menekankan perlunya mengubah paradigma pengelolaan sampah dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Pengelolaan dan pemilahan sampah, menurutnya, harus dimulai sejak dari sumber.
“Paradigmanya harus berubah, dari sekadar membuang sampah menuju pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan ekonomi sirkular,” tukas Arbi.
Senada, Guru Besar Bidang Pertanian Organik Universitas Udayana Ni Luh Kartini menilai desa dan TPS3R harus diperkuat sebagai pusat pengelolaan sampah. Sekitar 65 persen sampah merupakan sampah organik yang berpotensi diolah menjadi kompos, energi, dan sumber daya produktif bagi pertanian.
“Sampah harus selesai dari sumber. Desa dan TPS3R harus diperkuat agar sampah berubah dari beban menjadi sumber daya dan peluang ekonomi,” pungkas Kartini. (har)
