MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan pembangunan sistem politik nasional harus selaras dengan sistem pemerintahan presidensial.
Hal tersebut, sebagaimana diamanahkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Sarmuji, sistem politik, termasuk sistem kepartaian, tidak boleh dibangun secara terpisah dari desain dasar pemerintahan.
Dalam konteks presidensialisme, Indonesia dinilai membutuhkan sistem multipartai sederhana agar pemerintahan dapat berjalan efektif, stabil, dan akuntabel.
“Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia. Sistem kepartaian harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan UUD NRI Tahun 1945. Sistem yang paling berkesesuaian adalah sistem multipartai sederhana,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu menjelaskan, tanpa penyederhanaan sistem kepartaian, presidensialisme akan terus dihadapkan pada fragmentasi politik yang berujung pada lemahnya efektivitas pemerintahan serta tersendatnya pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.
“Presidensialisme tidak akan bekerja optimal jika ditopang sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi. Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang menanggung biaya dari ketidakefektifan tersebut,” katanya.
Dalam konteks itu, Sarmuji menilai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebagai instrumen konstitusional dan demokratis untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah.
“Parliamentary threshold adalah instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Penolakan terhadapnya pada dasarnya merupakan penolakan terhadap sistem multipartai sederhana,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan penolakan terhadap upaya penyederhanaan sistem kepartaian berpotensi melahirkan sistem multipartai ekstrem yang tidak sejalan dengan karakter presidensialisme.
“Mereka yang menolak parliamentary threshold sejatinya menginginkan sistem multipartai ekstrem, yang tidak berkesesuaian dengan sistem presidensial dan berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan,” ujar Sarmuji.
Sarmuji menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional, konstitusional, dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan.
“Yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, melainkan masa depan efektivitas pemerintahan nasional. Sistem multipartai ekstrem tidak hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis,” pungkasnya. (ira)
