MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, meminta pemerintah mengantisipasi dampak urbanisasi terhadap keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Bambang menyoroti proyeksi proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan akan mencapai 72,9 persen pada 2045. Artinya, sekitar tujuh dari 10 penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di kawasan perkotaan.
Menurut Bambang, tren tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memperbesar kesenjangan antara desa dan kota serta mengancam regenerasi petani.
“Artinya pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret untuk menghadapi tren tersebut. Bila prediksi ini benar, bagaimana nasib sawah kita yang selama ini menopang ketahanan pangan kita? Dan apa upaya yang harus dilakukan?” kata Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dia mengatakan urbanisasi telah menjadi persoalan sejak lama karena masyarakat pedesaan, khususnya generasi muda, cenderung berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang dianggap lebih baik.
Menurutnya, kondisi itu terjadi karena pusat-pusat kegiatan produksi lebih banyak berkembang di wilayah perkotaan. Sementara di desa, kegiatan ekonomi masih banyak bergantung pada sektor pertanian yang selama ini identik dengan pekerjaan tradisional.
“Hal ini akibat semua kegiatan produksi selalu tumbuh di wilayah perkotaan, sehingga wajar generasi muda menyerbu kota untuk mencari pekerjaan. Sementara di desa tidak tumbuh sentra-sentra produksi, hanya produksi pangan di sawah dan ladang yang selama ini dianggap berkubang lumpur dengan mencangkul,” jelasnya.
Bambang mengingatkan persoalan regenerasi petani perlu segera diatasi. Sebab, menurut dia, rata-rata usia petani saat ini sudah berada di atas 50 tahun.
“Apalagi bila terjadi semakin tajam kesenjangan, maka urbanisasi akan makin besar. Tentu kondisi ini harus mulai diwaspadai karena petani kita rata-rata sudah berusia 50 tahun ke atas,” ujarnya.
“Ketika generasi mudanya tidak mau menggantikan, dapat dipastikan tidak ada petani lagi yang akhirnya produksi padi terhenti. Tentu akan mengancam ketahanan pangan,” tambahnya .
Dia menilai kondisi tersebut merupakan sinyal yang perlu segera direspons pemerintah. Jika tidak, persoalan dapat muncul baik di pedesaan maupun perkotaan.
“Di pedesaan terkait produksi pangan dan kepadatan penduduk kota yang tak terkendali dapat menimbulkan masalah serius di perkotaan. Kemudian perlu revolusi di bidang pertanian agar menjadi petani yang modern dengan hasil produksi 10 ton per hektare, sehingga menarik minat generasi muda untuk kembali ke desanya,” beber Bambang.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu mengatakan pemerintah saat ini telah mulai membangun revolusi pertanian secara bertahap melalui pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), baik untuk kebutuhan pra panen maupun pascapanen.
Menurutnya, bantuan alsintan, termasuk mesin pengering padi atau dryer, perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah agar penggunaannya tepat guna.
“Penggelontoran alsintan tentu harus sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing agar tepat guna. Walaupun belum semua, tetapi paling tidak sudah dimulai,” ujarnya.
Selain alsintan, Bambang meminta pemerintah memberikan kemudahan akses bahan bakar bersubsidi bagi petani untuk mengoperasikan mesin pertanian. Dia juga mendorong pembangunan fasilitas penyaluran BBM khusus di sekitar kawasan persawahan.(erc)
