MataParlemen.id – Dampak karhutla Kalimantan menjadi perhatian anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto.
Legislator daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu membantah laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih berjalan normal di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan Bambang disampaikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Bambang mengatakan kondisi masyarakat di lapangan masih terdampak asap akibat karhutla. Menurut dia, asap mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Dampak tersebut juga disebut dirasakan sektor pertanian dan peternakan karena kondisi asap tebal mengurangi paparan sinar matahari serta menyulitkan peternak dalam memperoleh pakan.
Ia juga menyebut adanya warga yang mengalami kerugian akibat tanaman perkebunan dan pangan terdampak kebakaran. Beberapa rumah warga disebut ikut terbakar. Bambang meminta kondisi tersebut menjadi bagian dari laporan penanganan karhutla agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan masyarakat di wilayah terdampak.
Menurut Bambang, pemerintah perlu memperoleh data yang lebih rinci mengenai kondisi warga, termasuk dampak terhadap kesehatan, ekonomi, pertanian, dan peternakan. Dampak karhutla Kalimantan2 menurutnya perlu menjadi perhatian dalam menentukan langkah penanganan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan laporan BNPB kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Kepala BNPB Suharyanto saat itu menyampaikan bahwa aktivitas masyarakat masih berjalan normal, meski asap disebut cukup tebal di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
BNPB kemudian memberikan klarifikasi pada Jumat (25/9/2026). Suharyanto menjelaskan istilah “normal” yang digunakan merujuk pada aktivitas dasar masyarakat seperti lalu lintas, perdagangan, dan pelayanan yang masih berlangsung.
Ia menegaskan pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kondisi masyarakat yang terdampak karhutla.(erc)
