Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Niño akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. “BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen…

MataParlemen.id – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan pertemuan pimpinan KADIN Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto selama lebih dari tiga jam di Istana Negara merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok global, hingga meningkatnya persaingan investasi antar negara, komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu menjaga stabilitas sekaligus mempercepat…

MataParlemen.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government sebagai langkah memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. “Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak,” ujar Mendagri dalam pengarahannya kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026). Mendagri menjelaskan, pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga…

MataParlemen.id – Penguatan mekanisme pembuktian dinilai menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mampu menjangkau aktor intelektual dan jaringan yang berada di balik praktik eksploitasi manusia. Oleh sebab itu, Komisi XIII DPR RI mendorong pembaruan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), termasuk penguatan hukum acara yang lebih sesuai dengan karakter kejahatan tersebut. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, hingga kini UU TPPO belum memiliki mekanisme hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Akibatnya, proses…

MataParlemen.id – Komisi II DPR menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Mendagri Tito Karnavian dan jajaran asosiasi kepala daerah Ketua Umum APKASI, APEKSI, dan Asosiasi Wakil Kepala Daerah, serta Para Gubernur, Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia secara daring yang digelar di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APAKSI) sekaligus Bupati Lahat 2025–2030, Bursah Zarnubi mengungkapkan rapat tersebut merupakan tindaklanjut aspirasi yang disampaikan APAKSI usai bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat, 24 Juli 2026. “Rapat ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan keuangan…

MataParlemen.id – Anggota Panitia Kerja (Panja) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menekankan pentingnya pengembang dan perusahaan industri memperhatikan keberadaan zona penyangga (buffer zone) dalam pembangunan kawasan industri. Langkah ini ia tegaskan menyusul maraknya masukan dari masyarakat terkait belum optimalnya penerapan zona penyangga di sejumlah kawasan industri. Hendry mengungkapkan bahwa buffer zone merupakan elemen krusial dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas industri, kelestarian lingkungan, serta kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. “Kita di Panja Kawasan Industri mendapatkan masukan terkait kawasan penyangga atau buffer zone. Buffer zone pada kawasan industri sangat penting untuk melindungi keselamatan warga, menjaga lingkungan hidup, dan mengurangi…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB Lalu Hadrian mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pembacaan amar putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7). Putusan tersebut menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan inti dan operasional pendidikan sebagaimana amanat konstitusi. Menurut Lalu Hadrian, putusan MK memberikan kepastian konstitusional bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD harus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara langsung dan tidak boleh mengurangi pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. “Kami mengapresiasi…

MataParlemen.id – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tersebut menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan inti dan operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi. “Komisi X DPR RI menghormati sekaligus mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini memberikan kepastian konstitusional bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam APBN dan APBD harus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara langsung dan tidak boleh mengurangi pemenuhan hak warga negara atas pendidikan,” tegas Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Bidang Administrasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) DPR RI, Erwin Siregar, resmi melaporkan anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Laporan tersebut diajukan setelah Deddy dinilai tidak bersedia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataannya yang dianggap menyinggung insan pers. Erwin mengatakan, laporan telah diterima secara resmi oleh MKD pada Jumat (31/7/2026). Sebelum menempuh jalur tersebut, KWP DPR mengaku telah memberikan kesempatan kepada Deddy untuk menyampaikan permintaan maaf. “Kami sudah resmi membuat laporan ke MKD. Sebelumnya kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak…

MataParlemen.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memastikan data yang dihasilkan akurat dan bebas dari risiko distorsi data daerah. Komite IV DPD RI mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memaksimalkan infrastruktur digital dan integrasi teknologi demi menjaga kualitas data, yang nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang tepat sasaran. Anggota DPD RI Aceh Darwati A. Gani melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPS Provinsi Aceh di Banda Aceh untuk memantau pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, Kamis (30/7/2026). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala…