Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea Woo Won-Shik, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung sejumlah hal. Puan bahkan sempat menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan bagi Pekerja Migran Indonesia, Sugianto, dari Pemerintah Korea Selatan. Adapun Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik menyempatkan diri bertandang ke Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2025), dalam kunjungannya ke Indonesia. Saat menerima Ketua Parlemen Korsel itu, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, serta sejumlah anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen…

MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga nol persen tidak menyebabkan terjadinya legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan di DPR. “Saya kebetulan ada di DPR sejak 2004 ketika parliamentary threshold masih 0 persen. Dan ketika ambang batas parlemen tidak diberlakukan 2004-2009. DPR tidak pernah mengalami yang disebut legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026). Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam acara ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, pada Rabu (21/1/2026) malam. Acara ini juga dihadiri Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Ketua…

Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama rombongan anggota komisi VI saat meninjau pembangunan Huntara

Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua, saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.

MataParlemen.id-Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menegaskan bahwa tumpang tindih regulasi koperasi antara kebijakan pusat dan daerah telah menimbulkan risiko hukum serius bagi pemerintah daerah dan desa, sekaligus mengancam jati diri koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan daerah, BULD mendorong harmonisasi regulasi agar Peraturan Daerah tidak terjebak dalam konflik norma serta kebijakan koperasi benar-benar berpihak pada kebutuhan dan karakteristik daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BULD DPD RI yang digelar dalam rangka pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait pemberdayaan koperasi, bertempat di Gedung DPD RI,…

MataParlemen.id- Fraksi Partai Golkar MPR RI memaparkan sejumlah kegiatan selama 2025, khususnya terkait dengan pengembangan di bidang pendidikan. Adapun di tahun 2026, obligasi daerah juga menjadi perhatian sebagai solusi atas kebijakan efisiensi anggaran terhadap pemerintah daerah. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa terkait isu pendidikan. Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan seharusnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Namun dalam faktanya kata dia, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencapai 20 persen. “Karena sebagian besar anggaran justru dialokasikan ke pos-pos lain. Oleh karena itu, isu ini kami angkat. Kita bersyukur Alhamdulillah Pemerintah menyambut…

MataParlemen.id-DPR RI menggelar rapat perdana panitia khusus (Pansus) terkait penyelesaian reforma agraria hari ini. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Menteri Desa, Menteri ATR/BPN hingga Wakil Menteri Kehutanan. Rapat terselenggara di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang juga Koordinator Tim Pansus Reforma Agraria DPR RI. Tampak hadir di lokasi Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid hingga Wamenhut Rohmat Marzuki. Saan menyebut rapat kerja hari ini menyikapi ribuan desa yang masih tertinggal di RI. “Hari ini berdasarkan juga banyak masukan kenapa rapat pertama ini kita…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, menyoroti potensi munculnya zona abu-abu dan ketidakpastian hukum pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional per 2 Januari lalu. Ia meminta pemerintah segera memberikan penjelasan komprehensif untuk menghindari kekosongan hukum pada ribuan perkara yang sedang berjalan. “Sejak 2 Januari KUHP Nasional mulai berlaku, saya melihat ada potensi kekosongan penerapan hukum. Ada ribuan perkara pidana yang sedang berjalan dengan KUHP lama. Ini harus segera mendapat kejelasan,” ujar Mafirion di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Mafirion menjelaskan bahwa dalam masa transisi satu hingga dua bulan ke depan, aparat penegak hukum akan menghadapi tantangan dalam menangani…

MataParlemen.id–Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi, menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Koperasi dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Koperasi di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Hingga Januari 2026, tercatat 83.198 KDKMP telah berbadan hukum dengan jumlah anggota lebih dari 1,7 juta orang. Dari sisi tata kelola, capaian digitalisasi juga menunjukkan perkembangan positif, di mana 94,42 persen KDKMP telah terintegrasi dalam sistem SIMKOPDES sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Senator Nawardi menilai capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi desa. Ia berharap keberhasilan ini dapat…

MataParlemen.id-Konsistensi Presiden Prabowo Subianto mengajak semua elemen masyarakat untuk mewaspadai gangguan stabilitas nasional oleh kekuatan asing sangat beralasan dan karenanya patut diapresiasi. Oleh alasan kepentingan geopolitik maupun alasan ekonomi, catatan historis menunjukan bahwa Indonesia selalu menjadi target campur tangan kekuatan asing melalui berbagai pendekatan. Kehadiran unsur asing di setiap negara melalui pendekatan resmi ditandai dengan penempatan para diplomat dengan sejumlah staf. Pendekatan resmi lainnya adalah penugasan tenaga asing pada ragam kantor badan-badan multilateral. Mode pendekatan lainnya adalah kehadiran para pebisnis asing yang bermitra dengan pengusaha lokal. Tetapi, sejarah juga mencatat dan membuktikan bahwa ada penempatan tidak resmi tenaga asing di…