Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan anggaran nasional. Menurutnya, pemerintah perlu berani mengubah paradigma hubungan pusat dan daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk melalui perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pandangan tersebut disampaikan Zulfikar secara daring dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta jajaran asosiasi kepala daerah yang terdiri atas Ketua Umum APKASI, APEKSI, Asosiasi Wakil Kepala Daerah, serta…

MataParlemen.id – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menggelar High Level Dialogue bersama para Guru Besar dan akademisi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) guna menghimpun berbagai masukan dan rekomendasi strategis terkait penguatan ketahanan energi nasional, percepatan transisi energi, dan proses dekarbonisasi di Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Eddy menyampaikan pandangannya tentang pentingnya ketahanan nasional, transisi energi dan komitmen dekarbonisasi Indonesia, yang harus berjalan beriringan dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi. Eddy juga menerima berbagai masukan strategis dari kalangan akademisi UGM mengenai pentingnya harmonisasi kebijakan energi nasional, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), penguatan riset dan inovasi teknologi, pembangunan…

MataParlemen.id – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang-barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng MinyaKita. Menurut Netty, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran. “Subsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan MinyaKita memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penggunaannya harus tetap tepat sasaran dan tidak dialihkan untuk operasional program pemerintah,” tegas Netty, Kamis (30/7/2026).…

MataParlemen.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang di DPR RI. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan mahasiswa mengenai fungsi legislasi sekaligus mekanisme penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa bersama sivitas akademika Poltekesos Bandung memperoleh penjelasan mengenai tahapan penyusunan rancangan undang-undang, proses penyusunan Prolegnas, hingga pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. “Pada intinya teman-teman dari Poltekesos Bandung datang ke sini ingin mengetahui bagaimana kegiatan Badan Legislasi DPR RI dalam membuat dan…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendesak agar wacana perubahan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diimbangi dengan peningkatan kinerja nyata dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Bahtra sepakat aturan remunerasi sudah waktunya ditinjau kembali karena tidak ada perubahan selama 26 tahun, dengan mengingatkan pentingnya tolok ukur kinerja yang jelas. Hal tersebut disampaikan oleh Bahtra Banong dalam Raker dan RDPU Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian dan jajaran, Ketua Umum APKASI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Iwan Darmawan Aras menyoroti sengkarut proyek apartemen LRT City yang mangkrak dan menghadapi keterlambatan serah terima unit. Ia menegaskan, PT Adhi Karya Commuter Properti Tbk (ADCP) harus bertanggung jawab terhadap para konsumen. “ADCP harus bertanggungjawab atas konsumen. Harus ada titik terang bagi masyarakat yang menjadi konsumen LRT City,” tegas Iwan Darmawan Aras, kepada Parlementaria, Kamis (30/7/2026). Seperti diketahui, ketidakjelasan nasib sejumlah proyek apartemen LRT City sedang menjadi perhatian. Hal ini lantaran setelah 7 tahun menunggu, lebih dari 2.400 konsumen proyek apartemen LRT City belum juga menerima unit yang dijanjikan. Sebagian konsumen bahkan…

MataParlemen.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan bahwa dirinya telah menghina profesi jurnalis dengan sebutan “gerombolan sirkus” saat rapat di Komisi II DPR RI. Deddy membantah telah melakukan pengusiran terhadap wartawan dan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah. Ia justru menuntut permintaan maaf dari pihak-pihak yang melayangkan tudingan tersebut kepada dirinya. “Saya justru akan meminta wartawan yang menuduh itu meminta maaf karena melakukan fitnah. Saya tidak ada mengusir wartawan,” ujar Deddy dikutip dari Suara.com, Kamis (30/7/2026). Deddy menjelaskan bahwa situasi di ruang sidang saat itu memang sangat ramai…

MataParlemen.id – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempersiapkan langkah mitigasi yang serius dalam menghadapi ancaman El Nino 2026. Menurut Danang, BMKG memiliki peran krusial dalam memberikan informasi akurat mengenai cuaca dan iklim agar masyarakat dapat melakukan antisipasi sejak dini.  “BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Danang di Jakarta pada Kamis (30/7/2026). Legislator dapil Jawa Tengah III ini berpendapat bahwa…

MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperketat pengawasan terhadap kualitas beras yang beredar di pasaran menyusul terungkapnya dugaan praktik penipuan mutu beras premium yang merugikan masyarakat hingga Rp100 triliun. Menurut Hindun, temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap adanya dugaan beras premium tidak sesuai standar kualitas merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Praktik menjual beras dengan kualitas di bawah standar premium tetapi dipasarkan dengan harga premium merupakan bentuk penipuan yang sangat merugikan konsumen. “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak-hak konsumen. Masyarakat membayar beras premium dengan harga yang lebih…

MataParlemen.id – Anggota DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut Rerie, sapaan akrabnya, TPPO merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bekerja lintas negara, memanfaatkan teknologi digital, dan terhubung dengan berbagai kejahatan lainnya. “TPPO adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan kemanusiaan, sehingga negara harus hadir lebih kuat untuk mencegahnya,” tegas Lestari, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, Kamis (30/7/2026), dalam rangka Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang diperingati setiap 30 Juli. “Setiap manusia dilahirkan dengan martabat yang tidak dapat diperjualbelikan. Ketika manusia diperdagangkan, sesungguhnya yang…