MataParlemen.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memastikan data yang dihasilkan akurat dan bebas dari risiko distorsi data daerah.
Komite IV DPD RI mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memaksimalkan infrastruktur digital dan integrasi teknologi demi menjaga kualitas data, yang nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang tepat sasaran.
Anggota DPD RI Aceh Darwati A. Gani melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPS Provinsi Aceh di Banda Aceh untuk memantau pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, Kamis (30/7/2026).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, beserta jajaran. Pada kesempatan itu, BPS Provinsi Aceh memaparkan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mulai dari tahapan pendataan, pemanfaatan sistem digital, hingga berbagai tantangan di lapangan. Hingga 30 Juli 2026, capaian pendataan di Aceh telah mencapai sekitar 74 persen, melampaui rata-rata nasional.
Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Darwati A. Gani. Menurutnya, perhatian DPD RI menjadi dukungan bagi BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kehadiran Ibu Darwati beserta rombongan menjadi bentuk perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu agenda statistik nasional yang sangat strategis,” ujar Agus.
Menanggapi paparan tersebut, Darwati mengapresiasi kinerja BPS Provinsi Aceh beserta seluruh petugas lapangan yang terus bekerja menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
“Melalui kunjungan pengawasan ini saya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aceh. Saya mengapresiasi kerja keras BPS beserta seluruh petugas yang telah bekerja hingga ke berbagai wilayah untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata dengan baik,” kata Darwati.
Ia menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada momentum yang penting karena struktur ekonomi masyarakat terus berkembang, termasuk usaha berbasis digital, perdagangan elektronik, ekonomi kreatif, hingga usaha rumahan yang perlu terdata secara akurat.
“Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang baik. Dengan data yang berkualitas, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menyusun kebijakan pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Dalam dialog bersama jajaran BPS, Darwati juga menyoroti dampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, perubahan kondisi usaha akibat bencana perlu menjadi bagian dari hasil pendataan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah terdampak.
Sementara itu, Ketua Tim Garda Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Aceh, Yan Yan Gustiana, menjelaskan bahwa BPS tidak hanya mengejar target pendataan, tetapi juga memastikan kualitas data melalui proses verifikasi dan pengendalian mutu.
“Fokus kami bukan hanya mengejar target pendataan, tetapi juga memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan,” jelasnya.
Mengakhiri kunjungannya, Darwati berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar hingga seluruh tahapan selesai serta menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan berkualitas. Ia juga mengajak masyarakat Aceh mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas BPS.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi investasi data bagi masa depan pembangunan. Semakin baik kualitas data yang kita miliki, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi Aceh,” tutup Darwati. (Jia)
