Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan, dalam meramaikan ajang MotoGP, pemerintah dan masyarakat perlu mengangkat kearifan lokal dan budaya Mandalika untuk memperkuat daya tarik pariwisata Indonesia di mata dunia. Menurut Lalu Hadrian, Mandalika bukan hanya ikon sport tourism yang mendunia melalui ajang MotoGP, tetapi juga sebuah warisan budaya hidup yang menyimpan makna spiritual dan kearifan lokal. “Saya selalu percaya, setiap jengkal tanah Lombok memiliki cerita. Di Mandalika, terutama di Tikungan 8, kita menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar lintasan balap. Di sana ada mitos, doa, dan restu alam yang menjadikan Mandalika berbeda dari sirkuit…

MataParlemen.id – Uni Eropa (UE) – ASEAN hari ini menyelenggarakan Hari Informasi Beasiswa Uni Eropa-ASEAN 2025, sebuah acara hibrida yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama akademik dengan ASEAN dan mempromosikan peluang studi di Eropa bagi mahasiswa dan akademisi di seluruh Asia Tenggara. Acara ini memberikan peserta gambaran umum yang komprehensif tentang program beasiswa yang ditawarkan oleh institusi di ASEAN dan UE. Para peserta terlibat dalam sesi informasi tematik, menjajaki peluang di pameran khusus bersama penyedia beasiswa, dan berkonsultasi langsung dengan alumni program. Program ini menarik lebih dari 800 peserta dari seluruh kawasan, termasuk mahasiswa, perwakilan universitas, alumni, dan pemangku kepentingan…

MataParlemen.id – Pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menyelesaikan proses penyusunan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), untuk diajukan ke DPR, sebagai prioritas legislasi 2026. Meskipun ada perubahan yang signifikan dari naskah RUU yang sempat dibahas pada 2019, maupun dokumen RUU yang beredar pada saat awal proses penyusunan (2024), namun substansi materi RUU yang disusun oleh pemerintah ini, masih menunjukan sejumlah permasalahan yang mengancam demokrasi dan negara hukum. Dalam hal perumusan tujuan keamanan dan ketahanan siber, RUU KKS masih terlalu menekankan pendekatan ‘state centric’ dengan mengedepankan pelindungan kepentingan nasional. Justru dalam rumusan tujuan nihil aspek pelindungan individu, padahal sebuah legislasi keamanan…

MataParlemen.id-DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UU ini mengatur perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, di ruang paripurna gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mulanya, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini membacakan laporan hasil rapat tingkat I. Setelah mendengarkan laporan, Dasco pun menanyakan persetujuan para peserta rapat. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas…

MataParlemen.id – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyambut lahirnya Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan. Ia menilai regulasi ini bukan hanya sekadar produk hukum, melainkan bentuk cinta bangsa Indonesia untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. “Kami bersyukur atas lahirnya UU Kepariwisataan ini. Ini bukan hanya aturan semata, tapi wujud komitmen kami agar pariwisata bisa menjadi instrumen penting pembangunan bangsa,” kata Novita dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “UU Kepariwisataan Disahkan, Angin Segar Pariwisata Nasonal” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Novita menegaskan, UU Kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional…

Wakil Ketua DPR RI Dasco, mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reforma Agraria, untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria. Pimpinan DPR RI saat menerima audiensi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Koalisi masyarakat diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Syamsurijal. Selain pimpinan DPR, turut hadir pula Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi alias Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam audiensi tersebut. Dalam audiensi tersebut, DPR menerima aspirasi dari koalisi masyarakat terkait reforma agraria. “Selain memang DPR sudah membentuk…

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) menjadi undang-undang (UU). Pengesahan ini dihadiri oleh sejumlah menteri. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025). Sebanyak 426 anggota hadir dalam rapat tersebut. Hadir dalam rapat itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, MenPAN-RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha. Mulanya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempersilakan Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay untuk membacakan…

MataParlemen.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani mendukung Presiden Prabowo Subianto segera meneken peraturan presiden (Perpres) terkait Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program andalan Prabowo itu harus dievaluasi secara total. Puan, menegaskan pentingnya regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjadi payung hukum dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan merespon hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi IX bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional di Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025). Dalam raker tersebut, DPR menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program tersebut. “DPR sudah meminta adanya payung hukum berupa Perpres agar seluruh kementerian dan lembaga terkait…

MataParlemen,id- Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar mengharapkan kepada 11 perusahaan gula rafinasi agar segera membangun perkebunan tebu di wilayah Indonesia Timur. “Kita sangat berharap 11 perusahaan gula rafinasi, kedepan mereka tidak berbasiskan impor. Kita berharap berbasiskan perkebunan yang mereka bangun karena itu perintah UU,” kata Nasril Bahar di Jakarta, Kamis (2/10). Disamping itu, kata Nasril, 11 perusahaan gula rafinasi itu sudah menikmati hasil dari gula rafinasi tersebut, bahkan sudah belasan tahun, ada yang mulai tahun 2004, 2008. “Artinya sudah belasan tahun mereka menikmati keuntungan. Jadi kalau darimana modalnya untuk membangun kebun tebu, saya rasa dari akumulasi keuntungan yang…

MataParlemen.id- Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, menegaskan perlunya penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dorongan itu disampaikan dalam acara Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR di Ruang Pusat Penyiaran Informasi Parlemen (PPIP), Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Menurut Dedi, meski DPD lahir sebagai produk amandemen UUD 1945, kewenangannya dalam bidang legislasi masih sangat terbatas. Saat ini, DPD hanya dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Ia menilai hal itu…