Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan konstruksi kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Dalam perkara ini, sejumlah orang jadi tersangka termasuk Rektor Unsoed Akhmad Sodiq. KPK mengungkapkan, Akhmad Sodiq melalui perantara meminta orangtua yang ingin anaknya masuk Fakultas Kedokteran Unsoed untuk menyiapkan uang Rp650 juta. “Pada Agustus 2026, saudara NAP (Norman Arie Prayoga) selaku Wakil Rektor III Unsoed atas sepengetahuan saudara ASO (Akhmad Sodiq) selaku Rektor Unsoed melalui dua perantara, yaitu saudara DMW (Dian Mulia Wardhana) dan saudara AW (Adhi Wiharto) keduanya selaku pihak swasta, diduga meminta uang kepada orangtua calon mahasiswa…

MataParlemen.id – Pembangunan hunian vertikal terjangkau di kawasan Manggarai menjadi terobosan pemerintah untuk membuka kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah berkualitas di lokasi strategis Jakarta. Proyek ini memadukan pemanfaatan lahan milik negara, dukungan pembiayaan perbankan, serta kedekatan dengan pusat kegiatan dan transportasi publik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri groundbreaking hunian Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026). Qodari mengatakan, pembangunan hunian tersebut secara khusus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan. Dengan keterbatasan dan tingginya harga lahan di kota besar, konsep hunian vertikal menjadi pilihan yang paling relevan. “Jadi ini…

MataParlemen.id- Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah mitigasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kemarau ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut DWS, kemarau berkepanjangan berpotensi meningkatkan titik panas dan memperluas risiko karhutla. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas. “BMKG perlu memaksimalkan modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi menghadapi kemarau ekstrim. Jangan sampai kita menunggu karhutla meluas baru kemudian melakukan penanganan,” kata Danang melansir laman Fraksi Partai Gerindra, Kamis (20/8/2026). Legislator Dapil Jawa Tengah III itu menilai OMC dapat…

MataParlemen.id- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno mengaku prihatin mencermati semakin parahnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi apabila ditemukan unsur pelanggaran. Menurutnya, pencegahan karhutla tidak akan efektif apabila masih terdapat ruang bagi pelaku untuk melakukan pembakaran tanpa konsekuensi hukum yang kuat. “Tidak boleh ada impunitas dalam persoalan karhutla. Kalau…

MataParlemen.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi bantuan korban gempa M 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Audit ini dinilai mendesak lantaran masih adanya warga terdampak yang belum tersentuh bantuan. Mahdalena pun menegaskan, bahwa persoalan bencana tak sekadar memastikan ketersediaan logistik di gudang atau posko utama, melainkan menjamin bantuan tersebut sampai ke tangan korban yang membutuhkan. “Gempa yang melanda NTT menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan anggota keluarga. Mereka kini harus bertahan di tengah kondisi darurat dan sangat membutuhkan bantuan,” kata…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan aspirasi mengenai kesetaraan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) formal dan nonformal akan menjadi bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). tersebut disampaikan Cucun setelah menerima audiensi Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP Himpaudi). Menurut Cucun, DPR berkomitmen memperjuangkan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pendidik PAUD. Pembahasan revisi UU Sisdiknas dinilai menjadi momentum untuk membenahi payung hukum pendidikan nasional, termasuk mengurangi kesenjangan antara pendidik PAUD formal dan nonformal. Cucun mengatakan keberadaan PAUD di Indonesia cukup banyak dan memiliki…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia, menyambut baik perkembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia. Menurutnya, perkembangan kendaraan listrik berpotensi menjadi salah satu solusi efektif untuk mendorong dekarbonisasi di sektor transportasi. Selain berdampak positif terhadap lingkungan, kendaraan listrik juga dinilai dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, terutama melalui penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Dari sisi lingkungan, kendaraan listrik tidak menghasilkan gas buang pada saat dioperasikan. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan terutama berasal dari proses pembuatan komponen kendaraan dan sumber listrik yang…

MataParlemen.id-Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendorong pemerintah pusat segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Daniel menilai kondisi di Kalimantan sudah di luar batas kewajaran. “Kondisi di Kalteng, Kalsel, Kalbar saat ini sudah di luar batas kewajaran. AQI Palangka Raya tembus 487, kategori berbahaya, jarak pandang tinggal 1,4 kilometer, dan BPBD mencatat lebih dari 66 ribu kasus ISPA,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (21/8/2026). Menurut dia, penanganan dengan status darurat daerah tak lagi cukup. Daniel mengatakan pemerintah perlu menetapkan status bencana nasional. “Ini bukan lagi skala yang bisa ditangani status darurat daerah, makanya…

MataParlemen.id – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra Mariana mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan terkoordinasi menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dinilai semakin memprihatinkan seiring meluasnya karhutla. Kabut asap yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Mariana menilai situasi di lapangan membutuhkan perhatian serius karena petugas menghadapi tantangan yang semakin berat akibat penyebaran titik api yang terus meluas. “Petugas BPBD, TNI, Polri, dan relawan sudah berjibaku siang-malam.…

MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah menyusun rencana mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih jelas dan terukur. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Johan mengatakan rencana mitigasi diperlukan sebagai acuan bersama sekaligus dasar bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan karhutla. “Kita ingin mendapat satu rencana mitigasi dari pemerintah dan itu menjadi pegangan kita bersama-sama untuk kita awasi,” kata Johan mengutip Jumat (21/8/2026). Lebih lanjut, Johan juga mempertanyakan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menangani karhutla. Menurutnya, pemerintah telah menjalankan lebih dari 13 jenis kegiatan, mulai dari surat edaran, rapat…