Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR. Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. “Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan. Seluruh fraksi di DPR dan anggota dewan yang hadir di Rapat Paripurna menyatakan setuju sehingga RUU Satu Data Indonesia resmi disahkan menjadi undang-undang. “Setuju,” jawab peserta rapat. UU SDI yang…

MataParlemen.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagai saksi, Rabu (7/10/2026). Nusron dipanggil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik meyakini Nusron Wahid akan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. “KPK meyakini Saudara NW akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” kata Budi dalam keterangannya Di Jakarta,Rabu (7/10/2026). Budi menegaskan, proses penyidikan kasus tersebut dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPK sebelumnya menetapkan delapan orang…

MataParlemen.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, mendukung keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyatakan akan menolak permohonan visa musisi asal Amerika Serikat (AS), Israel Houghton, yang hendak menggelar konser di Jakarta. Yanuar menilai keputusan terkait masuknya warga negara asing ke Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari sisi administratif. Menurut dia, pemerintah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara dalam memberikan izin masuk bagi orang asing. “Indonesia negara Pancasila, negara yang berdaulat, anti penjajahan. Sudah sepatutnya kita menolak kehadiran dan terselenggaranya konser itu,” kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Yanuar juga mengapresiasi sikap…

MataParlemen.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan melakukan penertiban secara lebih sistematis terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Langkah tersebut mencuat setelah beredarnya video warga binaan yang diduga berpesta narkotika di Rutan Depok. Dalam kasus tersebut, sebanyak 22 warga binaan dan dua petugas Rutan Depok telah diperiksa. Yusril mengatakan masih menunggu laporan resmi terkait dugaan pesta narkotika tersebut, tetapi pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan di lapas dan rutan. “Saya concern dengan masalah yang terjadi di lapas saat ini, setelah Ombudsman menerangkan sesuatu di TV, cukup…

MataParlemen.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memberi sinyal belanja negara dalam APBN 2026 akan meningkat. Kenaikan tersebut dipengaruhi berbagai perubahan dan dinamika internasional yang perlu direspons pemerintah melalui anggaran negara. Suahasil mengatakan perkembangan global sepanjang tahun ini turut meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah. Namun, ia belum memerinci besaran kenaikan maupun pos anggaran yang akan mengalami penambahan. “Kita lihat tahun ini kan terjadi perubahan yang luar biasa di dunia internasional, berbagai macam dinamika internasional kita serap di dalam belanja,” kata Suahasil di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Ia memastikan belanja negara akan meningkat. Meski demikian, pemerintah masih akan melihat secara lebih…

MataParlemen.id – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah menilai bahwa pemohon tixam memiliki keduduman hukum atau legal standing dalma gugatan tersebut. Putusan gugatan dengan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu dibacakan Ketua Majelis Hakim MK, Suhartoyo di ruang sidang Gedung MK, Selasa (6/10/2026). “Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang kedudukan hukum. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya,” katanya. “Dalan pokok perkara, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” sambungnya. Lebih lanjut, MK menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing karena bukan peseta pemilihan presiden…

MataParlemen.id – DPR RI mulai melanjutkan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana setelah seluruh fraksi menyepakati aturan tersebut menjadi RUU inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pembahasan RUU tersebut ditargetkan dapat diselesaikan hingga tahap pengambilan keputusan paling lambat pada 15 Desember 2026. Hal itu disampaikan Puan saat konferensi pers seusai memimpin rapat paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Menurutnya, keputusan menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR telah disepakati dalam rapat paripurna tersebut. Info Regulasi “Alhamdulillah, dalam rapat paripurna hari ini baru saja tadi diputuskan bahwa terkait dengan…

MataParlemen.id – Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas mendorong Ombudsman RI memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Giri, kehadiran Ombudsman RI penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik berjalan dengan baik sekaligus memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapat tindak lanjut yang jelas. “Ombudsman RI dibentuk karena kebutuhan mengevaluasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat,” kata Giri mengutip pada Senin (5/10/2026). Giri menyebut Ombudsman RI merupakan perpanjangan tangan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. “Ombudsman RI adalah perpanjangan tangan dari DPR RI untuk melakukan pengawasan pelayanan-pelayanan publik. Ini akan kita…

MataParlemen.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Setelah laporan disampaikan, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. “Sekarang kami akan menanyakan kepada seluruh fraksi apakah RUU tentang…

MataParlemen.id-Wakil Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada seluruh prajurit, purnawirawan dan keluarga besar TNI di seluruh Indonesia. “Terima kasih atas pengabdian para prajurit yang selama ini menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. TNI juga selalu hadir dalam berbagai keadaan sulit yang dihadapi masyarakat,” kata Sukamta, Selasa (6/10/2026). Menurut dia, di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, Indonesia tentu membutuhkan TNI yang kuat, profesional, modern dan tetap dekat dengan rakyat. HUT TNI tahun ini, lanjut dia, terasa istimewa karena bersamaan dengan peresmian 204 satuan baru oleh…