Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menerbitkan tiga buku baru bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-63 tahun. Buku tersebut, menambah daftar panjang karyanya menjadi 37 judul buku. Hal itu sekaligus menegaskan posisinya bukan hanya sebagai politisi kawakan, tetapi juga seorang intelektual yang konsisten merekam gagasan dan menjawab tantangan zaman. “Bagi saya, ulang tahun bukan hanya soal usia yang bertambah. Ia harus jadi pengingat tanggung jawab. Karena itu, saya meluncurkan tiga buku yang merekam gagasan, pengalaman, sekaligus refleksi perjalanan kebangsaan. Saya percaya, warisan terbaik bukan jabatan atau kekuasaan, melainkan ide dan karya,” ujar Bamsoet saat soft launching tiga…

MataParlemen.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja dengan Mining Industry Indonesia (MIND ID) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Jakarta, di kutip kamis, (11/9/2025). Pertemuan yang dipimpin oleh Badikenita Br. Sitepu bersama Wakil Ketua Komite II A. Abd. Waris Halid, dan La Ode Umar Bonte ini berlangsung intensif dengan membahas berbagai persoalan pertambangan yang dihadapi daerah sekaligus mendorong peran MIND ID dalam memperkuat tata kelola pertambangan nasional. Dalam rapat tersebut, para senator DPD RI menyampaikan beragam persoalan strategis yang terjadi di daerah. Dari Sumatera Barat, disoroti persoalan tambang emas ilegal di…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti beban finansial yang ditanggung pengemudi ojek online (ojol) akibat keharusan membayar asuransi ganda. Menurutnya, hal ini memberatkan para pengemudi yang sudah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Pernyataan ini disampaikannya saat menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Online Bersatu di ruang Rapat BAM DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Politikus PDIP ini mengungkapkan bahwa ia sudah memperdebatkan masalah ini di Komisi V DPR. “Saat bikin SIM kita bayar asuransi, saat buat STNK kita bayar asuransi lagi. Lalu mereka (pengemudi ojol) dipotong 15+5, 5 persen itu tunjangan kesejahteraan pengemudi, di…

MataParlemen.id – Fraksi Gerindra DPR RI angkat bicara soal langkah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara yang menyatakan mundur sebagai anggota DPR periode 2024–2029. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan pihaknya menghormati keputusan tersebut. “Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sambil menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” tegas Bambang, Rabu (10/9/2025). Bambang menjelaskan, proses administratif terkait keputusan Sara tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkordinasi dengan DPP Partai Gerindra “Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.…

MataParlemen.id – Jika dalam 27 tahun reformasi ini otonomi daerah atau desentralisasi yang diatur UU.No.23 tahun 2014 ini bermasalah, bahkan banyak kepala daerah justru menjadi tersangka, pembangunan daerah lambat yang berdampak pada lambatjya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sampai Bupati Pati, Jawa Tengah didemo rakyat untuk mundur akibat menaikkan pajak yang membebani rakyat, maka program pembangunan itu dibutuhkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Maka perlu amandemen terbatas UUD RI 1945 untuk menyusun PPHN tersebut dan menjadikan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagai perencana pembanhunan tunggal nasional. Tapi, bukan berarti menarik desentralisasi menjadi sentralisasi lagi,” tegas Firman Subagyo, Anggota Badan Pengkajian MPR…

MataParlemen.id – Media adalah pilar demokrasi, sebagai manifestasi dari kebebasan berekspresi, yang salah satu elemen utamanya adalah kebebasan pers. Kebebasan berekspresi menjadi instrumen kunci dari demokrasi yang dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang sewenang-wenang. Sebab suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Penilaian membutuhkan asupan, penelaahan dan penyebaran informasi, termasuk melalui media. Oleh karenanya keberadaan media menjadi niscaya, sebagai sumber dan penyeimbang informasi yang diasup masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, kami memandang laporan Kemhan kepada Dewan Pers terkait dengan liputan Majalah Tempo tentang rencana penerapan darurat militer yang dituduh hoax (8/9/2025), justru berisiko mengancam kebebasan pers dan…

MataParlemen.id-Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Keputusan itu ia umumkan lewat video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati, pada Rabu (10/9/2025). “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Saraswati dalam video berdurasi lebih dari enam menit, Rabu (10/9/2025). Saraswati, yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto, menyebut keputusan itu diambil setelah pernyataannya dalam sebuah podcast lama kembali memicu kontroversi. Ia mengakui potongan ucapannya telah melukai banyak pihak, khususnya anak muda yang tengah berjuang merintis usaha. “Kesalahan sepenuhnya ada…

MataParlemen.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mencatat telah menerima 12 laporan masyarakat selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026. Laporan tersebut sebagian besar terkait sengketa lahan, kompensasi kerusakan lingkungan, hak masyarakat adat, serta dugaan maladministrasi. Ketua BAP DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno menilai persoalan agraria dan tata kelola sumber daya alam bukan sekadar isu normatif, melainkan sudah menjadi masalah riil yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di berbagai daerah. “Konflik agraria yang muncul sering kali disebabkan oleh tumpang tindih kebijakan, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan lokal,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat…

MataParlemen.id – DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan tindak lanjut perlindungan bagi pekerja online, khususnya pengemudi ojek online (ojol). Sebagaimana diketahui, topik serupa pun telah menjadi bahasan dalam rapat antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).  Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengecek kembali kesimpulan rapat yang pernah disepakati bersama Kemenhub. Hal ini menjadi tindak lanjut atas keluhan serikat pekerja pengemudi online yang menilai belum ada perhatian nyata dari kementerian terkait, meski pertemuan tersebut sudah berlangsung. “Kita akan dorong kembali agar kesimpulan rapat antara Komisi V dan Kementerian Perhubungan bisa segera ditindaklanjuti. Harapannya,…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara, DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan pembahasan RUU tersebut terus menunjukkan perkembangan positif dan saat ini memasuki tahap sinkronisasi sejumlah norma strategis. “Beberapa poin utama yang sedang difinalkan antara lain penegasan kedaulatan ruang udara, sinkronisasi kewenangan sipil dan militer, serta aspek keamanan dan keselamatan dalam perdagangan. DPR bersama pemerintah juga memfinalkan pasal-pasal mengenai penataan otoritas pengelolaan ruang udara dan implikasi kerja sama internasional,” tegas Amelia dalam Forum Legislasi bertema “DPR RI Komitmen Perkuat Aturan Tata Kelola Ruang Udara Nasional” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).. Amelia…