Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar santunan dan buka puasa bersama anak yatim piatu. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 2026. Ketua KWP Ariawan mengatakan bila santunan dan buka bersama ini merupakan agenda rutin yang digelar KWP setiap tahun. Kegiatan ini bahkan menjadi jembatan bagi KWP untuk melakukan aksi sosial nyata terhadap sesama, khususnya anak yatim piatu. “Kegiatan KWP berbagi ini sudah keempat kalinya kita laksanakan. Tentu, aksi sosial ini menjadi wadah bagi KWP untuk berbagi kebahagian kepada sesama, khususnya anak-anak yatim piati yang membutuhkan uluran tangan kita,” kata Ariawan di…

MataParlemen.id-PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas meluruskan kesimpangsiuran informasi terkait sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Merespons pernyataan sejumlah pejabat negara yang menyebut bahwa dana MBG berasal dari efisiensi dan bukan dari anggaran pendidikan, PDIP membeberkan bukti kuat berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Presiden (Perpres) anggaran program MBG diambil dari APBN.Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa klarifikasi ini perlu dilakukan menyusul banyaknya pertanyaan dari kader partai di tingkat DPD, DPC, hingga masyarakat luas.Mereka kebingungan dengan narasi yang beredar di media sosial dan pernyataan pejabat yang seolah menutupi fakta sebenarnya. Baca…

MataParlemen.id- Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Agita Nurfianti menyerap berbagai aspirasi strategis pemangku kepentingan pendidikan dalam kegiatan Reses BULD DPD RI. Kegiatan mengambil tema Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan yang dipusatkan di Kantor DPD RI Jawa Barat, Selasa (24/2/2026). Salah satu tema terkait usulan pembentukan Badan Guru Nasional. “Saya tegaskan di forum ini bahwa semua sekolah harus unggul, baik sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah rakyat, sekolah garuda, madrasah, dan berbagai sekolah lainnya, semuanya harus unggul,” tegas Agita yang juga Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik…

MataParlemen.id- Anggota DPD RI, Andi Waris Halid, menggelar rapat inventarisasi pengawasan Undang-Undang Pangan bersama perangkat daerah, BUMN pangan, penyuluh pertanian, dan akademisi di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Koordinator Penyuluh Pertanian, perwakilan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Kemudian akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Negeri Makassar, dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Sedangkan, Andi Waris Halid didampingi Kepala Kantor DPD RI Sulawesi Selatan, Drs. Sangkala. Dalam siaran pers yang diterima, Kamis (26/2/2026) menyebutkan rapat berlangsung khitmad. Dalam rapat yang berkembang, Baca juga:…

MataParlemen.id- Momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang seharusnya menjadi waktu penuh ketenangan dan keberkahan bagi masyarakat justru dihadapkan pada tantangan ekonomi, khususnya lonjakan harga cabai rawit yang menembus angka di atas Rp100 ribu hingga Rp180 ribu per kilogram di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan keprihatinannya dan mendesak langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat. Dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026), Senator Mirah menegaskan bahwa lonjakan harga cabai yang terjadi menjelang dan selama Ramadan bukan sekadar persoalan fluktuasi pasar biasa, melainkan persoalan serius yang…

MataParlemen.id- Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti mengungkapkan persoalan kesehatan mental di Indonesia sudah berada pada kondisi darurat, namun belum mendapatkan perhatian dan prioritas kebijakan yang memadai. Ia menilai, hingga saat ini kesehatan jiwa masih kerap dipandang sebagai isu yang “tidak seksi” secara politik, sehingga kerap terpinggirkan dari agenda pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal itu disampaikannya pada kegiatan Reses Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait kesehatan mental, Selasa (24/2/2026), di…

MataParlemen.id- Anggota DPR RI desak tiket gratis kapal menjangkau warga kepulauan timur Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menuntut agar program stimulus transportasi laut pada masa angkutan Lebaran 2026 tidak terpusat di Pulau Jawa. Ia meminta pemerintah memastikan masyarakat di kawasan timur Indonesia mendapatkan akses setara terhadap fasilitas mudik gratis dan diskon tiket kapal. Menurutnya, kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya menyentuh warga di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua. Baca juga: “Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang…

MataParlemen.id- Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari, menegaskan komitmen Komisi X dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di seluruh bidang, termasuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi atlet berprestasi. Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I (meliputi 7 wilayah kabupaten/kota, yaitu: Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti) ini, dukungan terhadap atlet tidak hanya sebatas pembinaan olahraga, tetapi juga memastikan keberlanjutan pendidikan mereka, baik saat masih dalam masa pembinaan maupun ketika telah meraih prestasi. “Komisi X memiliki komitmen pengembangan SDM di semua bidang,…

MataParlemen.id- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyesalkan penetapan tersangka terhadap guru honorer yang merangkap Pendamping Lokal Desa (PLD), Muhammad Misbahul Huda. Habiburokhman mengingatkan, Kejaksaan Negeri Probolinggo seharusnya mempedomani pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan. “Kami menyesalkan penetapan tersangka Miftahul Huda, seorang guru honorer SD yang dituduh korupsi karena merangkap sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD),” ungkap Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026). Seharusnya, menurut Habiburokhman, jaksa mempedomani pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan. Baca juga: Padahal, dalam kasus ini Misbahul Huda tidak menyadari adanya ketentuan larangan rangkap pekerjaan tersebut. “Seharusnya Huda tidak dijadikan tersangka, dan cukup…

MataParlemen.id – Ketua Komisi IV DPR RI  Siti Hediati Soeharto mengatakan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah dinilai kurang bersih dan tidak tertata dengan baik. Padahal, pelabuhan ikan tersebut merupakan penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar kedua di Indonesia setelah Muara Baru yang ada di Jakarta. “Pelabuhannya kotor sekali, meskipun sebagai penyumbang PNBP terbesar kedua setelah Muara Baru mestinya dengan dana yang ada masalah ini bisa diatasi,” tegas Titiek sapaan akrabnya saat kunjungan kerja reses Komisi IV DPR di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (24/2/2026). Walakin, tambahnya, PNBP yang disumbangkan ke pemerintah pusat hanya sedikit…