MataParlemen.id- Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari, menegaskan komitmen Komisi X dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di seluruh bidang, termasuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi atlet berprestasi.
Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I (meliputi 7 wilayah kabupaten/kota, yaitu: Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti) ini, dukungan terhadap atlet tidak hanya sebatas pembinaan olahraga, tetapi juga memastikan keberlanjutan pendidikan mereka, baik saat masih dalam masa pembinaan maupun ketika telah meraih prestasi.
“Komisi X memiliki komitmen pengembangan SDM di semua bidang, termasuk terhadap para atlet berprestasi untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi. Hal ini kami sampaikan dalam rapat-rapat bersama Kemenpora. Kami menegaskan agar atlet yang masih berusia muda tetap diberikan akses pendidikan tinggi, baik saat masa pembinaan maupun ketika mereka berprestasi,” ujar Karmila kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, karena mitra kerja Komisi X juga mencakup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), pihaknya turut mengingatkan Menteri Pendidikan Tinggi agar memberikan perhatian khusus terhadap skema pendidikan bagi atlet.
Baca juga:
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI secara rutin melakukan rapat bersama mitra kerja, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), PB KONI, serta Pengurus Besar Cabang Olahraga (PB Cabor).
“Pengawasan tentu dilakukan antara lain melalui rapat-rapat dengan mitra kerja kami, termasuk dengan PB KONI dan PB Cabor,” jelasnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pembinaan dan pengembangan atlet berjalan efektif serta selaras dengan kebijakan pendidikan nasional.
Karmila juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) guna memperkuat dukungan terhadap atlet. Salah satunya melalui penyinergian program pendidikan tinggi dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Kementerian Keuangan dengan program pembinaan atlet di Kemenpora.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi solusi konkret di tengah keterbatasan anggaran Kemenpora.
“Terkait dukungan anggaran, perlu kami sampaikan bahwa anggaran Kemenpora tahun 2026 hanya sebesar Rp1,1 triliun. Oleh karena itu, untuk pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi dalam hal pendidikan, kami mendorong kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain,” ujarnya.
Salah satu program yang telah berjalan adalah kolaborasi antara Kemenpora dan Kementerian Keuangan melalui skema dukungan 100 insan keolahragaan per tahun melalui LPDP.
Adapun langkah teknis program tersebut seperti kerja sama dengan Kemdiktisaintek untuk menambahkan skema pada jenjang program sarjana khusus bagi atlet dalam rangka persiapan peningkatan prestasi.
Selain itu, Komposisi pembinaan dan pengembangan terdiri dari 60 atlet aktif, 20 tenaga kepelatihan, dan 20 untuk manajemen keolahragaan juga menjadi kunci .
“Penambahan manfaat beasiswa yang tidak hanya mencakup biaya pendidikan dan uang saku, tetapi juga biaya pelatihan serta pertandingan,” imbuhnya.
Dengan komposisi tersebut, pengembangan tidak hanya difokuskan pada atlet, tetapi juga menyasar pelatih dan manajemen keolahragaan agar tercipta ekosistem olahraga yang berkelanjutan.
Komisi X DPR RI berharap sinergi lintas kementerian ini mampu mencetak atlet berprestasi yang tidak hanya unggul di arena pertandingan, tetapi juga memiliki bekal pendidikan tinggi yang memadai untuk masa depan mereka.(har)
