Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam, sekaligus mengutuk serangan Israel terhadap wilayah Qatar pada 9 September 2025 lalu. “Nyawa enam orang yang terenggut pada serangan ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konflik bersenjata selalu meninggalkan luka mendalam. Ini menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan di Timur Tengah. Indonesia melalui BKSAP mendesak agar semua pihak menghormati kemanusiaan dan membebaskan jalur diplomasi,” tegas Mardani, Jumat (12/9/2025). Pihaknya menyerukan agar komunitas internasional, termasuk ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), segera menanggapi secara kolektif; mengecam agresi, dan mendesak supaya hukum internasional ditegakkan.…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan, tataniaga gula mesti ditinjau ulang baik dalam bentuk gula kristal rafinasi (GKR) atau gula petani. Jika dibiarkan akan terus menyisakan masalah dan akan menggagalkan target swasembada pangan Presiden Prabowo, yang mencakup tiga indikator utama yakni tidak ada impor beras, jagung dan gula konsumsi, pada tahun 2025 ini. “Gula rafinasi dan gula petani itu, menggarap pasar berbeda. Rafinasi memasok kebutuhan industri, sementara gula petani untuk konsumsi publik. Jika gula rafinasi masuk pasar konsumsi, itu artinya ada yang salah di tata niaga,” tegas Alex Indra, Jumat (12/9/2025). Merujuk Peraturan Menteri…

MataParlemen.id- Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Agus Eko Cahyono mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat (SR) selaras dengan program dan kerangka kerja Asta Bhakti DNIKS terkait dengan pengentasan kemiskinan. Penegasan disampaikan Agus Eko Cahyono saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia” di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Diskusi juga diiikuti Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Abdul Fikri Faqih yang hadir secara virtual, serta…

MataParlemen.id- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah mulia yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas. “Kami di Komisi X DPR sangat mendukung. Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pengembangan karakter. Dengan begitu, lulusan sekolah rakyat tidak mewarisi kemiskinan orang tua mereka,” kata Lalu dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 11 September 2025. Penegasan disampaikan Lalu Hadrian Irfani…

MataParlemen.id- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendirian sekolah rakyat (SR) sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dukungan ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari FPKS, Abdul Fikri Faqih dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia” di Gedung Nuaantara I di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Menurut Fikri, meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk bantuan sosial, sekitar Rp500 triliun setiap tahun, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Padahal, berbagai program seperti BLT, KIP, dan…

MataParlemen.id- Delapan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan dan sepakat membawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan. Persetujuan disampaikan seluruh fraksi di DPR RI dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Rapat mengagendakan Pengambilan keputusan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sebelum pengambilan keputusan, rapat mendengarkan masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Kedelapan fraksi di parlemen menyatakan setuju dengan catatan masing-masing. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksinya, Ketua…

MataParlemen.id.- Komisi IV DPR RI akan menjadwalkan pemanggilan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pihak terkait lainnya, terkait video viral tanggul beton di pesisir kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah video tersebut memperlihatkan proyek pembangunan di kawasan itu memicu keluhan nelayan setempat. “Informasi awal yang diterima Komisi IV DPR, tanggul beton yang membentang sekitar 2-3 Km di pesisir Cilincing itu, merupakan bagian dari DLKr DLKp Pelabuhan Marunda,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, pada Kamis (11/9/2025). Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.…

Pengurus PWI Pusat diterima oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di kantornya, di Jakarta, Kamis (11/9).

MataParlrmen.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, memberikan tanggapan atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Maman menapresiasi atas langkah Presiden yang membentuk kementerian baru yang fokus pada penyelenggaraan haji dan umrah. Kehadiran kementerian ini menandai keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah. Namun, ia mengingatkan agar amanah besar tersebut tidak ternodai oleh praktik-praktik korupsi. “Kami tentu menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Tetapi yang lebih penting, jangan sampai kementerian ini…

MataParlemen.id-Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama KemenPKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Rabu (10/9/2025). Dalam rapat yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026 itu, legislator asal Maluku menegaskan APBN tidak boleh sebatas hitungan angka di atas kertas. Menurutnya, setiap program dan anggaran harus dirancang secara transparan hingga detail penerima manfaat. “Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Saadiah. Ia juga menyoroti disparitas antarwilayah.…