MataParlemen.id- Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Agus Eko Cahyono mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat (SR) selaras dengan program dan kerangka kerja Asta Bhakti DNIKS terkait dengan pengentasan kemiskinan.
Penegasan disampaikan Agus Eko Cahyono saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia” di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Diskusi juga diiikuti Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Abdul Fikri Faqih yang hadir secara virtual, serta Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.
“Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan tetapi juga terintegrasi dengan layanan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan kesehatan untuk siswa beserta keluarganya,” kata Agus Eko Cahyono.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan DNIKS yang saat ini dikomandani oleh Effendy Choirie (Gus Choi) sebagai Ketua Umumnya, memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus tulang punggung ekosistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Penegasan sampaikan Saifullah Yusuf pada hari ulang tahun (HUT) ke-58 DNIKS, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, pada Jumat, 27 Juli 2025.
Mensos Saifullah juga menyatakan program Sekolah Rakyat berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Selain itu menurut Mensos Saifullah, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan sekaligus menyiapkan Generasi Emas 2045.
Pernyataan Mensos Saifullah tersebut diamini Eko, panggilan akrab Agus Eko Cahyono. Karena menurut Eko yang juga dikenal sebagai praktisi media, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah lima persen.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk keadilan sosial bagi keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan,” terangnya.
Di sisi lain, Eko sepakat dengan rekomendasi KPK untuk mengevaluasi dan perbaikan tata kelola anggaran pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada sekolah kedinasan.
Temuan KPK menunjukkan bahwa sebagian besar dana pendidikan dari APBN lebih banyak mengalir ke sekolah kedinasan ketimbang ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang menyebabkan kenaikan UKT di PTN dan potensi inefisiensi anggaran.
Di forum sama, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyoroti tentang keberlanjutan program Sekolah Rakyat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengaku khawatir program Sekolah Rakyat tidak berjalan konsisten ketika berganti kepemimpinan nasional yaitu apabila Presiden di masa mendatang tidak lagi dijabat Prabowo Subianto.
“Jadi refleksi saya justru akan sangat bermasalah kalau nanti presidennya ganti, misalnya. Terus sekolah rakyat dianggap enggak penting. Terus piye? Kenapa guru kemarin pada mundur karena statusnya nggak jelas. Nanti setelah lima tahun ngapain? Mungkin nggak presiden yang akan datang, itu nggak setuju dengan sekolah rakyat? Namanya juga kelinci percobaan,” ucap Ubaid.(***)
