Penulis: Redaksi
MataParlemen.id – Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menggelar acara Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial Ke-5 dengan tema “Strategi Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Prasejahtera, Lansia dan Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. Acara yang digelar di Aula Gedung DNIKS Jalan Tanah Abang Timur No. 15 Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat, (6/3/2026) sore, turut menghadirkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi. Hadir Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Sekjen DNIKS Sudarto, Akhmad Muqowam (PB IKA PMII), Hatta Taliwang,…
MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah memperketat pengawasan transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026, terutama terkait lonjakan harga tiket, kendaraan over dimension over load (ODOL), hingga tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor sekitar 75,9% atau sekitar 179,566 pemudik motor. Peringatan itu disampaikan Syaiful dalam forum fialektika demokrasi “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder untuk Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang digelar KWP bersama Biro Pemberitaan DPR RI dengan pembicara Dirgakum Korlantas Mabes Polri Brigjen Pol Faizal, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan, dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat,…
MataParlemen.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat diselesaikan pada tahun 2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memberikan kepastian sekaligus mengangkat martabat pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum dalam hubungan kerja. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan RUU PPRT terus berjalan melalui berbagai forum, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pemangku kepentingan. Proses ini, menurutnya, dilakukan demi memastikan substansi regulasi yang disusun benar-benar komprehensif dan menjawab kebutuhan di lapangan. Baca juga: “Targetnya tahun 2026 ini sudah selesai. Tapi untuk bulan kapan disahkan memang belum…
MataParlemen.id– Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengajak kalangan masyarakat sipil untuk terlibat aktif mengawal dan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja GIG di Indonesia. Keterlibatan publik dinilai menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan pembahasan di parlemen yang selama ini terkesan maju-mundur akibat tumpang tindih kepentingan. Hal tersebut ditegaskan Syaiful Huda dalam diskusi publik yang digelar oleh Center for Indonesian Policy Studie (CIPS) di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Diskusi ini juga menghadirkan Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Theodore Sutaro; Anggota Divisi Advokasi Kebijakan Sindikasi, Ambrosius Emilio; serta Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati. Baca juga: Selain…
MataParlemen.id–Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta. Langkah ini menyusul rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan pengelola Facebook, Instagram, dan WhatsApp tersebut terhadap regulasi nasional, terutama dalam pemberantasan konten judi online dan kejahatan digital di Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Iman Sukri, menegaskan bahwa platform global sekelas Meta tidak boleh merasa kebal hukum saat beroperasi di Indonesia. Menurutnya, pengabaian terhadap aturan nasional berisiko mengubah ruang digital menjadi lahan subur bagi aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat luas. Baca juga: “Kami meminta pemerintah menindak tegas perusahaan Meta yang terbukti masih…
MataParlemen.id-Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa pengaturan tarif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tetap mengedepankan perlindungan pengguna telekomunikasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang pengujian materiil secara daring, Ruang Rapat Puspanlak, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026), terkait Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026 yang menguji ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam keterangannya, Wayan menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan UU Telekomunikasi, pembentuk undang-undang telah merancang pengaturan tarif sebagai mekanisme keseimbangan antara peran pasar…
MataParlemen.id-KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka setelah terjaring OTT. Farida jadi tersangka korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan. “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). Asep mengatakan Fadia akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK gedung Merah Putih. Penahanan dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Fadia yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan merupakan penerima manfaat / beneficial…
MataParlemen.id-Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak menjadikan Indonesia sebagai anggota permanen di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Muzani menyebut Presiden Prabowo bisa saja menarik keanggotaan Indonesia dari Board of Peace kapan pun. Namun, keputusan tersebut sejauh ini belum diambil oleh kepala negara. “Bagi Indonesia masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” kata Muzani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Muzani menekankan, maksud dan tujuan Indonesia…
MataParlemen.id-Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika global yang berpotensi merusak keharmonisan bangsa. Hal tersebut, menurut Presiden, merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa termasuk dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. “Pesan khusus dari Presiden supaya kita semua, bangsa Indonesia menjaga persatuan, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, karena situasi global seperti sekarang ini memudahkan masyarakat berpikir menurut cara pandang masing-masing dan itu berpotensi untuk merusak keharmonisan kita, keakraban kita, dan kekompakan kita dalam berbangsa dan bertanah air,” jelas Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam keterangannya di hadapan awak media usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo…
MataParlemen.id- Korlantas Polri resmi meluncurkan tagline untuk pengamanan arus mudik dan balik tahun ini yakni, ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’. Peluncuran ini menjadi simbol kesiapan negara dalam mengawal tradisi mudik masyarakat melalui sinergi kuat antar-stakeholder terkait. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin langsung prosesi peluncuran dalam acara bertajuk Special Event: Mudik Aman Keluarga Bahagia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Tagline ini diusung sebagai instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Acara launching tagline mudik 2026 ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’ ini digelar sederhana dalam suasana Ramadan. Baca juga: Acara diawali dengan kultum…

