Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Esthon L. Foenay, mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026). Menurut Esthon, respons pemerintah sejak hari pertama menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Mantan Wakil Gubernur NTT ini menilai, gerak cepat tersebut perlu dilanjutkan secara konsisten hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang sejak awal kejadian langsung memerintahkan seluruh jajaran bergerak membantu masyarakat terdampak. Kehadiran negara sangat penting ketika masyarakat…

MataParlemen.id – Komisi VIII DPR RI mengupayakan agar masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji bagi calon jemaah haji 2027 dapat diperpanjang hingga sekitar lima bulan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan waktu yang lebih memadai bagi calon jemaah dalam mempersiapkan biaya pelunasan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengatakan, kelonggaran waktu pelunasan diharapkan dapat mengurangi beban calon jemaah sekaligus memberikan kepastian dalam mempersiapkan keberangkatan ibadah haji. “Kami akan berusaha memberikan kesempatan kepada calon jemaah haji itu ada ruang untuk pelunasan yang agak lebih longgar. Jadi, paling tidak ada waktu lima bulan untuk memberikan kelonggaran kepada para calon jemaah…

MataParlemen.id – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh, mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 yang memberikan keringanan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas dalam mengakses transportasi dan sejumlah pelayanan publik. Rahmat menilai kebijakan tersebut menjadi langkah positif pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ia berharap kebijakan serupa juga diterapkan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). “Alhamdulillah kita sudah mendengar, sudah keluar PP Nomor 31 Tahun 2026 terkait dengan adanya konsesi yang diberikan kepada penyandang disabilitas,” kata Rahmat dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026). Dia menjelaskan, melalui aturan tersebut penyandang disabilitas mendapatkan potongan…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, menegaskan bahwa pemerintah telah mengakomodasi aspirasi para pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Berdasarkan hasil koordinasi antara Pimpinan DPR RI dan pemerintah, P3K paruh waktu kini dipastikan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dia juga mengatakan bahwa Komisi II DPR telah berulang kali membahas persoalan tersebut bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB. “Ya, kami juga di Komisi II sudah sering rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian PAN-RB dan pimpinan DPR juga sudah sering ya berkoordinasi dengan pemerintah dan kemarin sudah mengumumkan keputusan bahwa P3K paruh waktu kemudian…

MataParlemen.id – Penataan kebutuhan dan rekrutmen guru menjadi salah satu persoalan pendidikan yang perlu dibenahi melalui kebijakan nasional. Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai perguruan tinggi kependidikan seperti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki posisi penting untuk memberikan masukan karena memahami persoalan pendidikan secara langsung. Hal tersebut disampaikan Cucun saat memberikan orasi ilmiah pada Masa Orientasi Kampus dan Kuliah Umum (MOKAKU)UPI 2026 di Gedung Gymnasium UPI, Selasa (18/8/2026). Ia mengatakan DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sekaligus menyerap aspirasi dari para pelaku pendidikan. “Kebetulan kami lagi menyusun Undang-Undang Sisdiknas sekaligus menyerap aspirasi. Tadi sudah bagus usulannya…

MataParlemen.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan inspeksi sekaligus mengevaluasi penanganan serta kebutuhan pemulihan pascagempa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mendagri mengatakan, dirinya akan meninjau sejumlah lokasi terdampak untuk melihat kondisi infrastruktur hingga layanan dasar masyarakat. Ia juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai dengan kebutuhan. “Untuk bahan kita melakukan evaluasi dengan semua tim, dengan kementerian-kementerian, Kepala BNPB, jadi kita tahu titik mana yang memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU (segera perbaiki),” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Tito juga menyoroti persoalan kelistrikan yang menjadi…

MataParlemen.id – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, meminta pemerintah memastikan distribusi bantuan korban gempa bumi M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak menumpuk di satu wilayah. Kondisi geografis NTT yang berupa kepulauan dinilai menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan. “Pertama-tama tentu kita menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Ini adalah duka bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir sepenuhnya,” kata Ateng, Selasa (18/8/2026) Berdasarkan data BNPB per Minggu (16/8), gempa tersebut menyebabkan 53 orang meninggal dunia dan 135 orang luka-luka. Penanganan darurat masih dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait.…

MataParlemen.id- DPR dan pemerintah telah melakukan finalisasi status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari hasil finalisasi itu, PPPK paruh waktu diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Finalisasi dicapai setelah dilakukan Rapat koordinasi DPR dan pemerintah dengan agenda membahas penataan status guru PPPK yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. “Dalam pembahasan, PPPK paruh waktu diarahkan mendapat kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027,” ujar Dasco dalam keterangannya. Selain status PPPK paruh waktu, rapat membahas kesempatan PPPK guru untuk…

MataParlemen.id- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menargetkan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online atau Perpres Ojek Online (Perpres Ojol) akan diterbitkan pada akhir bulan Agustus atau paling lambat awal bulan September. Saat ini, pemerintah sedang melakukan harmonisasi setelah pemerintah dan DPR merampungkan finalisasi Perpres Ojol. “Kami targetkan akhir bulan ini dan paling atau paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi usai rapat dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, rapat finalisasi…

MataParlemen.id- Pemerintah dan DPR telah melakukan finalisasi revisi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres Ojol). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, finalisasi dilakukan setelah DPR dan pemerintah berkali-kali rapat serta menyerap aspirasi dari para pelaku transportasi online. “Pada hari ini, dengan kementerian-kementerian terkait, di sini ada Kementerian Kominfo, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum, alhamdulillah pada hari ini kami telah melakukan finalisasi,” ucap Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Dasco menjelaskan Perpres Ojol nantinya mengatur driver yang mengangkut barang dan makanan,…