MataParlemen.id – Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menggelar acara Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial Ke-5 dengan tema “Strategi Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Prasejahtera, Lansia dan Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas”.
Acara yang digelar di Aula Gedung DNIKS Jalan Tanah Abang Timur No. 15 Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat, (6/3/2026) sore, turut menghadirkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi.
Hadir Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Sekjen DNIKS Sudarto, Akhmad Muqowam (PB IKA PMII), Hatta Taliwang, dan lain-lain.
Ketua Umum DNIKS A Effendy Choirie, mengatakan bahwa tujuan dari diselenggarakannya konferensi ini untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan pemikiran terkait masalah kesejahteraan sosial yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca juga:
“Tujuan konferensi ini, satu adalah menghimpun pemikiran dari berbagai kalangan. Untuk kita sumbangkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial atau melalui kementerian-kementerian lain, sesuai dengan fungsi DNIKS,” kata Gus Choi sapaannya.
DNIKS sebagai organisasi sosial (orsos) kata Gus Choi, selain menjembatani kaum akademisi atau cendekiawan untuk menyumbangkan pemikirannya dalam membenahi masalah-masalah sosial.
Selain itu, DNIKS lanjut Gus Choi juga memberi masukan, mengkritisi serta mengontrol pemerintah dalam setiap kebijakannya agar sesuai UUD dan regulasi terkait masalah sosial.
“Sudahlah undang-undang yang sudah diputuskan oleh DPD dan DPR RI dilaksanakan oleh negara, dilaksanakan oleh pemerintah,” kata Gus Choi.
Oleh karena itu, melalui forum ini, Gus Choi berharap DPD RI dapat mendorong pemerintah untuk memprioritaskan menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial dan memenuhi hak-hak disabilitas.
“Sekaligus juga DPD berperan aktif bagaimana mendorong pemerintah, supaya pemerintah betul-betul memprioritaskan kesejahteraan sosial menjadi program utama. Memenuhi hak-hak disabilitas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, DNIKS juga mendorong kepada pemerintah daerah (pemda) melalui APKASI untuk menjadikan masalah prasejahteraan, disabilitas, lansia, dan sebagainya menjadi program prioritas. “Bagaimana kita memikirkan ini, di daerah-daerah, kepala-kepala daerah ini, untuk menjadikan programnya prioritas untuk prasejahteraan, disabilitas, langsia, dan sebagainya,” pungkasnya. (amar)
