Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Komisi VI DPR RI terus mendorong pembenahan tata kelola impor gula mentah (raw sugar) dan distribusi gula rafinasi guna melindungi pasar gula konsumsi serta kepentingan petani tebu. Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar, mengatakan, langkah tersebut ditindaklanjuti melalui Panitia Kerja (Panja) Gula yang dibentuk setelah rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Rapat tersebut membahas evaluasi kebutuhan gula rafinasi nasional sekaligus persoalan rembesan gula rafinasi ke pasar umum yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri makanan dan minuman. “Pada saat itu terbentuklah Panja Gula, evaluasi impor raw sugar terhadap kebutuhan gula rafinasi. Tentunya sampai…

MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, meminta pemerintah mengantisipasi dampak urbanisasi terhadap keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Bambang menyoroti proyeksi proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan akan mencapai 72,9 persen pada 2045. Artinya, sekitar tujuh dari 10 penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di kawasan perkotaan. Menurut Bambang, tren tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memperbesar kesenjangan antara desa dan kota serta mengancam regenerasi petani. “Artinya pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret untuk menghadapi tren tersebut. Bila prediksi ini benar, bagaimana nasib sawah kita yang selama ini menopang ketahanan pangan…

MataParlemen.id- Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan partainya sudah diajak bicara mengenai wacana angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 5%. Termasuk mengenai isu calon presiden (Capres) minimal didukung dua fraksi di DPR. “Terkait dengan ambang batas 5% yang sudah dibicarakan, kami juga sebenarnya sudah diajak berbicara namun tidak dalam forum tersebut,” ungkap Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Untuk diketahui, wacana soal ambang batas parlemen muncul setelah adanya pertemuan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik koalisi pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas revisi UU Pemilu yang turut mengatur ambang batas parlemen…

MataParlemen.id – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan penentuan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) tidak bersifat permanen. Peringkat kesejahteraan masyarakat dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi terbaru melalui pemutakhiran data secara berkala. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Budi Setiawan mengatakan sifat dinamis tersebut diperlukan karena kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah lebih cepat dibandingkan proses pencatatan pemerintah. “Pengelompokan desil dalam DTSEN bukanlah keputusan final yang kaku. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sangat cepat, bahkan sering kali lebih cepat daripada proses pencatatan oleh pemerintah. Oleh karena itu, DTSEN adalah milik kita bersama, di mana partisipasi aktif masyarakat…

MataParlemen.id – Bank Indonesia (BI) buka suara soal kehebohan masyarakat yang memburu uang kertas Rupiah tahun emisi 2022 pecahan Rp100.000 cetakan 2026. Uang kertas tersebut memicu perhatian publik karena memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo yang saat ini sudah tidak lagi menjabat. Sebagaimana diketahui, posisi Purbaya telah digantikan oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Sementara posisi Perry Warjiyo kini ditempati oleh Destry Damayanti yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior BI. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa uang kertas berstempel tanda tangan Purbaya dan Perry…

MataParlemen.id- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah menghitung kebutuhan pembiayaan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah melakukan kajian mengenai standar kebutuhan pembiayaan mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). “Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” kata Brian dalam keterangan di Jakarta, Selasa (22/9/2026). Selain menghitung kebutuhan biaya per mahasiswa, Kemdiktisaintek tengah memetakan kondisi…

MataParlemen.id – DPR akan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria serta RUU tentang 15 Kabupaten/Kota dalam sidang paripurna pada Selasa (22/9/2026). RUU Pengaturan Reforma Agraria akan menjadi agenda awal dalam rapat paripurna dengan meminta persetujuan dari masing-masing fraksi. Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR melalui pandangan mini fraksi Badan Legislasi (Baleg) sepakat menuntaskan pembahasan RUU tersebut sebelum dibawa ke tahap pengambilan keputusan tingkat II dalam sidang paripurna. RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri atas 14 bab dan 53 pasal yang mengatur penyelesaian berbagai persoalan agraria. Beberapa materi yang diatur meliputi penyelenggaraan reforma agraria, kelembagaan penyelenggara reforma agraria, dewan pengawas, hingga mekanisme…

MataParlemen.id– Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal meminta kepolisian mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemalsuan dan peredaran 340 ribu dolar Singapura (SGD) palsu yang ditaksir bernilai sekitar Rp4,7 miliar. Ia mendorong aparat penegak hukum tidak hanya mengungkap pihak yang menguasai atau mengedarkan uang palsu, tetapi juga menelusuri sumber produksinya. Menurut Rizki, pengusutan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri asal-usul uang palsu, pihak yang memasok, hingga jalur distribusinya. Langkah itu penting agar perkara tidak berhenti pada pihak yang berada di tingkat akhir peredaran. “Jangan hanya berhenti pada siapa yang menguasai uang tersebut. Aparat penegak hukum perlu menelusuri bagaimana uang…

MataParlemen.id – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan pelindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Ia menegaskan, OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan berskala besar. Menurutnya, keberadaan OJK harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat kecil yang berhadapan dengan persoalan kredit, pembiayaan, dan praktik penagihan. “Harapan terutama tentunya OJK bisa terus mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat kecil pun, masyarakat di luar industri keuangan, sangat membutuhkan perhatian dan tindakan…

MataParlemen.id – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menilai, pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (wapres) maksimal diusung empat partai politik (parpol). Pembatasan ini dinilai penting untuk menjaga iklim kompetisi antar-kandidat dalam pemilihan presiden. Pernyataan ini dilontarkan Said sekaligus merespons usulan pengusungan capres dan cawapres minimal dua fraksi di DPR RI yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia mengatakan, usulan itu belum dibahas secara formal di tingkat Komisi II DPR RI. “Kami yakin bahwa berbagai pikiran dan sebagainya yang sudah berkembang kami amati secara kritis, dan kami punya sikap bahwa kalau memang pertimbangannya logic, dan nantinya juga…