Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak perlu mengikuti tes untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Menurut Lalu, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI. Pengalihan status tersebut dijadwalkan mulai Januari 2027. “Nah, ini barusan kami bahas di dalam dengan Mendikdasmen bahwa tegas kesepakatan pemerintah dengan DPR, pengalihan paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu tanpa tes,” kata Lalu, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2026). Lalu memastikan guru PPPK paruh waktu akan otomatis menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 berdasarkan…

MataParlemen.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, Sirajudin Lasena dan 13 orang lainnya, Senin (21/9/2026). Sebanyak 14 orang tersebut ditangkap KPK di tiga wilayah, yakni Jakarta, Bolaang Mongondow Utara, dan Gorontalo. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang diamankan menjadi salah satu barang bukti dalam OTT tersebut. “Dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan senilai ratusan juta rupiah,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).…

MataParlemen.id – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti pelayanan perbankan dalam penyelesaian kredit perumahan. Akses Ensiklopedia Online Ia meminta OJK memastikan konsumen mendapatkan haknya setelah seluruh kewajiban kredit dilunasi. Ia mencontohkan adanya masyarakat yang telah melunasi kredit rumah, bahkan telah menempati rumah tersebut selama bertahun-tahun, namun sertifikat rumah belum juga diserahkan. “Sudah selesai melakukan proses kredit, sudah melunasi kreditnya, rumahnya sudah ditinggali bertahun-tahun, tetapi sertifikatnya tidak kunjung diserahkan,” katanya dalam keterangannya, Senin (21/9/2026). “Akhirnya masyarakat tidak tahu mau ke mana, padahal OJK sebenarnya punya dasar hukum yang tepat untuk memberikan perlindungan,” tambahnya. Maka dari itu, ia meminta…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah menyediakan lokasi usaha alternatif yang layak bagi pelaku UMKM food truck di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta jika penataan kawasan tersebut mengharuskan relokasi. “Saya mendorong Kementerian UMKM berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait untuk mencari solusi yang adil dan konkret, termasuk menyediakan lokasi usaha alternatif yang layak apabila memang diperlukan relokasi,” ujar Evita dikutip dari Kompas.com, Minggu (20/9/2026). Evita menjelaskan penataan kawasan tetap perlu dilakukan dengan menghormati aturan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghilangkan ruang usaha dan mata pencarian pelaku UMKM tanpa memberikan…

MataParlemen.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Pernyataan tersebut disampaikan Nusron saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (21/9/2026), ketika ditanya mengenai kasus dugaan suap yang menyeret sejumlah orang kepercayaannya serta pejabat Kementerian ATR/BPN. “Kan sudah tidak sampaikan kalau soal itu, kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi, posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada,” kata Nusron dalam keterangannya dikutip, Senin (21/9/2026). Meski demikian, Nusron enggan memberikan keterangan lebih jauh mengenai…

MataParlemen.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati perubahan nama Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan mengatakan, perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut menjadi salah satu materi yang disepakati dalam pembahasan RUU. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 1 angka 4. “Pasal 1 angka 4 terkait perubahan nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria yang selanjutnya disebut lembaga beserta definisinya,” kata Sturman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Selain mengubah nama lembaga, panitia kerja (Panja) juga menyepakati sejumlah definisi yang…

MataParlemen.id – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mendorong Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang dijadwalkan berlangsung Desember 2026 tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga membahas sejumlah persoalan strategis bangsa. Hal itu disampaikan Sultan usai bertemu dengan pimpinan ICMI, Senin (21/9/2026). Menurutnya, Munas ICMI dapat menjadi momentum untuk mengembangkan gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan nasional. “Yang penting bukan hanya muktamarnya, tetapi juga isu-isu yang akan mulai kita kembangkan,” kata Sultan. Sultan mengatakan, DPD RI akan mendorong kolaborasi dengan sejumlah lembaga dan organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),…

MataParlemen.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna DPR dan disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (22/9/2026). Kesepakatan tersebut diambil setelah seluruh fraksi di parlemen menyetujui pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). “Setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah. Selanjutnya, kami meminta persetujuan rapat apabila hasil pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Para peserta rapat kemudian kompak menjawab “Setuju.” Dasco mengatakan, setelah masing-masing…

MataParlemen.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah memperkuat komunikasi serta penyampaian informasi resmi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Langkah ini dinilai mendesak pasca-otoritas Arab Saudi mencegat dan menghancurkan sebuah drone di wilayah selatan Mekkah pada 15 September 2026. “Kami meminta KBRI dan KJRI tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi aktif menyampaikan informasi resmi secara berkala. Kejelasan informasi sangat penting agar jamaah umrah dan pekerja kita tidak termakan isu simpang siur,” ujar Maman dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggi (20/9/2026). Maman menegaskan perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan…

MataParlemen.id – Pemerintah telah melunasi kewajiban surat utang yang diterbitkan untuk penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisis 1997–1998 pada Agustus 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pelunasan tersebut menjadi salah satu pencapaian pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban yang muncul akibat penanganan krisis keuangan pada periode tersebut. “Sekarang, surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97–98 kemarin tuntas kami selesaikan pada bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita,” kata Suahasil dilansir dari Antara, Minggu (20/9/2026). Menurut Suahasil, pelunasan surat utang dilakukan menggunakan surplus Bank Indonesia (BI) yang disetorkan ke kas negara. Surplus tersebut diketahui berdasarkan hasil proses audit…