Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Pemerintah menetapkan masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta per bulan, masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak memperoleh akses bantuan perumahan. Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran bersama Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang ditandatangani Jumat (19/6/2026) pekan lalu. Merujuk pada Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, pemerintah mengatur zonasi wilayah dan besaran penghasilan individu yang layak mendapat bantuan akses perumahan, termasuk lewat program tiga juta rumah yang membidik kelompok MBR. Menteri PKP Maruarar Sirait, mengatakan batas penghasilan MBR ini sesuai kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang di dalamnya mempertimbangkan inflasi,…

MataParlemen.id-Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran belum menjamin terciptanya perdamaian yang permanen di kawasan Timur Tengah. Meski kedua negara telah menyepakati kerangka awal perdamaian, berbagai perbedaan kepentingan dan sengketa yang belum terselesaikan masih berpotensi memicu ketegangan baru. Pernyataan itu disampaikan Hikmahanto dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Rencana Damai AS-Iran dan Dampaknya terhadap Negara Asia termasuk Indonesia” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Menurut Hikmahanto, MoU yang selama ini disebut akan ditandatangani pada…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menjelaskan kunjungan Panja Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Komisi VII DPR RI ke PT Akasha Wira International Tbk dilakukan untuk mendalami berbagai aspek industri AMDK, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan sumber daya air yang digunakan perusahaan. “Hari ini kita datang ke PT Akasha Wira International, terkait dengan kita sedang mengerjakan Panja AMDK. Hari ini kita belajar masalah apa-apa saja yang terkait dengan AMDK,” ujar perempuan yang akrab disapa Nunik itu usai kunjungan kerja di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/6/2026). Nunik mengungkapkan, dari paparan manajemen perusahaan diketahui bahwa PT…

MataParlemen.id-Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional. Mengingat isu ini menyangkut hukum dan HAM, konflik bersenjata, gangguan pelayaran, dan ancaman terhadap objek sipil berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi serta kewajiban negara melindungi WNI di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Oleh…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Atalia saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar. Dalam rangka penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Sulawesi Selatan. Politisi Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini menyampaikan, selama melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah masih banyak ditemukan warga yang layak menerima bantuan sosial namun belum terakomodasi dalam data penerima manfaat. Di sisi lain, kondisi ekonomi sebagian masyarakat…

MataParlmen.id-DPR RI menyatakan keterbukaannya untuk mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Regulasi yang sudah berumur 67 tahun itu dinilai perlu penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum, dinamika masyarakat, serta kondisi ketatanegaraan dan internasional yang terus berkembang. Hal itu disampaikan kuasa hukum DPR RI, Sarifuddin Sudding, dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang 23 Prp Tahun 1959 terhadap UUD NRI tahun 1945 dalam Perkara Nomor 151/PUU-XXIV/2026 yang dilakukan secara daring dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Namun demikian, Anggota Komisi III DPR RI ini menyampaikan bahwa DPR RI…

MataParlemen.id-Perjuangan DPD RI untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat di wilayah kepulauan memasuki babak penting. Dalam Rapat Kerja Tripartit bersama Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan Pemerintah di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Kamis (25/6/2026), seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU Daerah Kepulauan yang merupakan usul inisiatif DPD RI untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan target penyelesaian paling lama tiga masa sidang. RUU Daerah Kepulauan selama ini diperjuangkan DPD RI sebagai instrumen untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah kepulauan, mulai dari keterbatasan konektivitas, tingginya biaya transportasi dan logistik, keterbatasan pelayanan publik, hingga rendahnya kapasitas…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menyambut positif rencana perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang tengah bergulir.  Momentum tersebut harus dijaga agar mampu menciptakan stabilitas kawasan, memberikan kepastian terhadap kondisi geopolitik, serta berdampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Hal itu disampaikan Dave Laksono dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Rencana Damai AS-Iran dan Dampaknya terhadap Negara Asia Termasuk Indonesia’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). “Alhamdulillah rencana damai antara Amerika sama Iran dan bagaimana dampaknya terhadap negara-negara Asia secara keseluruhan ataupun khususnya kita yang di wilayah Asia Tenggara dan juga dampaknya…

MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mengajak agar menjadikan momentum gelaran Piala Dunia sebagai katalis memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Selain itu ia juga menilai ajang pesta bola dunia tersebut sebagai cermin bagi pembangunan sepak bola nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.”Ajang seperti Piala Dunia memiliki daya tular magis yang mampu menginspirasi generasi muda. Di balik persaingan di lapangan, ada pesan mendalam tentang penguatan persatuan dari keberagaman yang penting bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia,” kata Lestari dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).Hal itu dikatakan Rerie dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Piala Dunia dan Masa Depan Sepak Bola Indonesia yang…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mendorong penguatan sistem pengawasan di lingkungan pesantren guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kasus kekerasan dan pelecehan terhadap santri. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan. Hal tersebut disampaikan Muhammad Husni saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, pada Rabu (24/6/2026). Ia menilai peran pengawasan dari Kementerian Agama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu terus diperkuat. Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi para santri. Baca juga: “Ke depan,…