MataParlemen.id – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menilai anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN cukup untuk membiayai program pendidikan gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto
Namun, dia mengingatkan pemerintah agar program tersebut tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.
Menurut Fikri, sekolah swasta, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, juga harus mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah. Hal itu dinilai sebagai bagian dari pemenuhan hak pendidikan warga negara.
“Kalau Pak Presiden hanya milih negeri, ya semua dong. Tapi kita harus mengingatkan bahwa ada Putusan MK Nomor 3 Tahun 2024 sehingga harus dilaksanakan. SD, SMP tidak hanya negeri, Pak Presiden, tapi negeri dan swasta,” kata Fikri di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Fikri mengatakan besarnya anggaran pendidikan selama ini kerap dianggap membebani keuangan negara. Padahal, berdasarkan proyeksi APBN 2027 yang mendekati Rp 4.000 triliun, alokasi untuk sektor pendidikan diperkirakan mencapai sekitar Rp 820 triliun.
Dia menyoroti besarnya anggaran fungsi pendidikan yang tidak seluruhnya dikelola langsung oleh kementerian yang menangani sektor pendidikan.
“Kalau dihikmatkan untuk pendidikan sepenuhnya, ya saya kira sangat cukup. Kita sudah kalsium. Hitungan fraksi itu (butuh) Rp 300 triliun, kalau moderat Rp 500 triliun, kalau ideal itu Rp 700 sekian triliun. Itu sangat bisa berarti sampai perguruan tinggi,” ujarnya.
Fikri menyebut anggaran yang dikelola langsung oleh Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek pada 2026 hanya sekitar Rp 117 triliun dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp 769 triliun.
Dia berharap pemerintah dapat menata kembali penggunaan anggaran pendidikan sehingga porsi yang benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dapat ditingkatkan.
Politisi PKS itu juga meminta pemerintah menyiapkan skema bantuan untuk sekolah dan perguruan tinggi swasta, terutama ketika program pendidikan gratis diperluas hingga jenjang SMA, SMK, dan perguruan tinggi.
Salah satu skema yang disebutnya perlu dipertimbangkan ialah bantuan operasional bagi perguruan tinggi swasta atau BOPTS.
Menurut Fikri, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah dibahas DPR menjadi momentum untuk mengatur skema tersebut secara lebih jelas.
“Jangan sampai ada diskriminasi hak pendidikan bagi anak bangsa,” tegasnya.
Fikri berharap Presiden Prabowo dapat mengoordinasikan pengelolaan anggaran pendidikan agar sebagian besar dana benar-benar terserap untuk kebutuhan pendidikan. Dia menargetkan porsi anggaran yang digunakan secara langsung untuk pendidikan dapat mencapai 80-90%.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9) lalu, meminta jajarannya merealisasikan program pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak (TK), pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi.
Hal itu sebagaimana ditegaskan disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9).
Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Prabowo menekankan agar layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri dimulai sejak jenjang TK.
“Pak Presiden memberikan penekanan, komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tegaskan,” kata Abdul Mu’ti kepada wartawan seusai rapat. (erc)
