MataParlemen.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling di tengah melambatnya rekrutmen pekerja akibat tekanan ekonomi global.
Pemerintah menyiapkan sekitar 50.000 kuota pelatihan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta 220.000 kuota pelatihan untuk lulusan baru SMA/SMK di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang tidak pasti masih menekan aktivitas industri.
Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan menunda perekrutan tenaga kerja baru, sehingga penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ikut melambat.
“Kondisi geopolitik dan geoekonomi yang terjadi di dunia berdampak terhadap Indonesia. Karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus betul-betul mewaspadai kondisi ini,” ujar Afriansyah saat menghadiri Job Fair Kota Magelang, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2026).
Menurut Afriansyah, perlambatan rekrutmen bukan berarti kebutuhan tenaga kerja menurun secara permanen. Banyak perusahaan masih melakukan penyesuaian operasional akibat tingginya biaya produksi dan harga bahan baku sehingga kapasitas produksi ikut berkurang.
Sebagai langkah antisipasi, Kemenaker memperluas pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah. Program tersebut diprioritaskan bagi pekerja yang terkena PHK agar memiliki keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami menyiapkan sekitar 50.000 lebih slot pelatihan untuk pekerja yang terkena PHK. Saat ini baru sekitar 50% dari kesempatan tersebut yang dimanfaatkan. Harapannya mereka bisa beralih ke bidang pekerjaan lain melalui pelatihan yang tersedia di balai-balai kami,” imbuhnya.
Selain bagi pekerja terdampak PHK, Kemenaker juga membuka 220.000 kuota pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK tahun 2026 di seluruh Indonesia. Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk meningkatkan kesiapan lulusan baru memasuki dunia kerja.
“Untuk lulusan SMA dan SMK, kami membuka sekitar 220.000 pelatihan di seluruh Indonesia bekerja sama dengan UPTD. Ini menjadi kesempatan bagi lulusan baru untuk meningkatkan kompetensi sebelum masuk ke dunia kerja,” tambah Afriansyah.
Kemenaker terus mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan green jobs, sektor ekonomi digital, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Afriansyah, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas kesempatan kerja.
Ia juga menegaskan, PHK merupakan langkah terakhir yang umumnya ditempuh perusahaan karena harus memenuhi berbagai kewajiban kepada pekerja, termasuk pembayaran pesangon.
Oleh karena itu, banyak perusahaan lebih memilih melakukan efisiensi, seperti mengurangi jam kerja, daripada melakukan PHK.
Afriansyah berharap penyelenggaraan job fair secara rutin di berbagai daerah, yang disertai perluasan program pelatihan kompetensi, dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus menjaga optimisme masyarakat terhadap peluang kerja di tengah tantangan ekonomi global. (awn)
