MataParlemen.id-Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Anti Antek Asing menggeruduk kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan dugaan penerimaan dana asing oleh WALHI yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Mereka juga menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya kepentingan pihak luar yang dapat memengaruhi agenda pembangunan di Indonesia.
Massa membawa sejumlah poster bernada keras, di antaranya bertuliskan “WALHI Antek Asing”, “Bubarkan WALHI”, “WALHI Ancaman NKRI”, dan “Usut Dana Asing WALHI”.
Aksi tersebut menjadi bentuk protes sekaligus desakan agar WALHI memberikan penjelasan mengenai sumber pendanaan dan penggunaan dana yang diterima organisasi tersebut.
Koordinator Koalisi Pemuda Anti Antek Asing, Afruddin, mengatakan kedatangan massa ke kantor WALHI bertujuan mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya belum mendapatkan penjelasan transparan.
“Kami datang untuk mempertanyakan teman-teman WALHI. Patut diduga ada persoalan yang perlu diklarifikasi. Kalau memang menerima dana asing, kami meminta agar semuanya dikembalikan dan dijelaskan secara terbuka,” ujar Afruddin dalam keterangannya di sela-sela aksi.
Afruddin juga menuding WALHI mengganggu Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantura atas nama lingkungan.
“Padahal PSN di Pantura menyerap tenaga kerja dan sudah berstandar lingkungan. Tidak ada yang dilanggar,” tegasnya.
Menurut Afruddin, transparansi pendanaan merupakan hal penting, terutama bagi organisasi yang menjalankan aktivitas dan menyuarakan kepentingan publik di Indonesia.
Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari keributan, melainkan meminta kejelasan mengenai sumber dana yang digunakan WALHI dalam menjalankan berbagai kegiatannya.
“Kami datang baik-baik untuk melakukan konfirmasi. Kami ini bukan orang asing. Jangan sampai dana asing justru menjadi alat yang memecah belah bangsa Indonesia,” tegasnya.
Afruddin juga menilai keterbukaan mengenai sumber pendanaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah terdapat kepentingan tertentu di balik aktivitas organisasi yang menerima dukungan dari luar negeri.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut kedaulatan bangsa dan kepentingan masyarakat Indonesia.
“Kami ingin ada transparansi dana untuk rakyat Indonesia. Jangan sampai ada kepentingan asing yang justru mengganggu persatuan bangsa dan pembangunan nasional,” katanya.
Namun, upaya massa untuk mendapatkan penjelasan secara langsung tidak membuahkan hasil.
Pihak WALHI disebut tidak memberikan respons dan tidak menemui para demonstran selama aksi berlangsung.
Kondisi tersebut membuat massa tidak memperoleh klarifikasi langsung atas berbagai pertanyaan yang mereka sampaikan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak WALHI terkait tuntutan Koalisi Pemuda Anti Antek Asing maupun tudingan mengenai dugaan penerimaan dana asing yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut.
Aksi ini kembali memunculkan tuntutan mengenai pentingnya transparansi pendanaan organisasi masyarakat sipil, khususnya yang menjalankan aktivitas advokasi dan menyuarakan kepentingan publik.
Bagi Koalisi Pemuda Anti Antek Asing, keterbukaan sumber pendanaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tidak ada kepentingan pihak luar yang merugikan bangsa Indonesia. (awn)
