Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Komisi IX DPR RI secara resmi sepakat untuk menetapkan anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031. Penetapan tersebut merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilaksanakan Komisi IX DPR RI dan diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan, penugasan uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat paripurna DPR RI pada 27 Januari 2026. Serta surat Presiden terkait penyampaian nama-nama calon dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat.…

MataParlemen.id-Fungsi konstitusional DPR RI kembali dijalankan melalui penerimaan sejumlah Surat Presiden (Surpres) yang berkaitan langsung dengan agenda strategis negara, baik di bidang diplomasi internasional maupun pembentukan Undang-Undang. Sebab itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meluruskan bahwa pembahasan tersebut tidak berkaitan dengan penempatan Dubes Indonesia di luar negeri, melainkan calon Dubes dari negara sahabat yang akan bertugas di Indonesia. “(Surpres) ini bukan Dubes yang kita dari negara luar ya,ini dari negara sahabat negara tetangga yang untuk bertugas di Indonesia, di Jakarta,” jelas Saan dalam konferensi pers yang diselenggarakan usai agenda Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen,…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menilai penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan berpotensi melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan amanat konstitusi. Mafirion mengatakan, layanan kesehatan dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. “Aturan perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara tidak diberi ruang untuk menafsirkan hak ini secara sempit, apalagi mencabutnya secara massal melalui kebijakan administratif yang minim transparansi,” tegas Mafirion di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dia menjelaskan penonaktifan jutaan warga dari jaminan kesehatan berarti menghilangkan akses terhadap layanan medis, meningkatkan risiko keterlambatan pengobatan, bahkan berpotensi mengancam keselamatan…

MataParlemen.id-Jakarta- DPD RI menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk menindaklanjuti aspirasi daerah sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik dan keamanan di daerah. Dalam pemaparannya, Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain potensi kerawanan sosial politik, penguatan peran pemerintah daerah, perlindungan data pribadi dan keamanan siber, akurasi data kependudukan, serta dampak kebijakan fiskal terhadap stabilitas daerah. Selain itu, dirinya juga menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas nasional. “Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas politik dan keamanan serta ketahanan…

MataParlemen.id-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan bahwa kehadiran para perencana daerah menjadi penentu apakah suara daerah benar-benar masuk dalam kebijakan nasional. “Suara daerah tidak boleh berhenti dalam wacana, tetapi harus sampai ke meja perencanaan yang tercermin dalam anggaran hingga dieksekusi dan berdampak bagi kehidupan masyarakat,” ujar Yorrys. Rakernas ini diikuti 38 Bappeda provinsi, dengan 36 provinsi hadir langsung dan 2 provinsi mengikuti secara daring. Pada kesempatan tersebut, DPD RI menyerahkan…

MataParlemen.id-DPR RI menyetujui laporan Komisi VIII DPR RI sekaligus menetapkan delapan calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari unsur masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menetapkan persetujuan tersebut dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. “Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi VIII DPR RI atas hasil pemberian pertimbangan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). “Setuju,” jawab peserta rapat. Dalam pembacaan laporannya, Ketua Komisi…

MataParlemen.id— Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan bahwa ancaman kepunahan bahasa daerah merupakan persoalan serius yang berimplikasi langsung terhadap identitas bangsa dan ketahanan budaya nasional.Hilangnya bahasa daerah dinilai tidak hanya menggerus kekayaan budaya, tetapi juga memutus mata rantai pengetahuan, nilai, dan jati diri masyarakat di berbagai daerah. Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menegaskan bahwa bahasa daerah tidak dapat dipandang sebagai isu kebudayaan semata, melainkan bagian strategis dari ketahanan budaya dan identitas nasional. “Bahasa daerah adalah penyangga utama kebinekaan bangsa. Jika negara abai dalam melindungi dan mengembangkannya, maka yang terancam bukan hanya bahasa itu sendiri,…

MataParlemen.id-Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana sudah tidak lagi relevan dengan eskalasi dan kompleksitas bencana yang terus meningkat di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, Indonesia dinilai membutuhkan payung hukum baru yang lebih adaptif, berorientasi mitigasi, dan menjamin kesiapsiagaan daerah. Anggota DPD RI dari Bangka Belitung Darmansyah Husein menegaskan bahwa revisi undang-undang harus menempatkan mitigasi dan kesiapan daerah sebagai prioritas utama, bukan sekadar respons darurat pascabencana. “Revisi UU harus mencakup kesiapsiagaan dan mitigasi bencana secara serius, termasuk kehadiran dana abadi penanggulangan bencana di pemerintah daerah. Ini…

MataParlemen.id-DPR RI memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh layanan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, menyusul berbagai keluhan publik terkait penonaktifan kepesertaan. Kepastian ini merupakan hasil langkah cepat DPR yang memanggil dan menggelar rapat konsultasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah. Sebab itu, memperbaiki ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas utama. Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi antara Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BPS, serta Direktur Utama BPJS…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan pentingnya konsolidasi substansi dan strategi legislasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Penguatan kewenangan wilayah laut, skema pendanaan, hingga arah perencanaan pembangunan kepulauan harus menjadi fokus utama agar posisi DPD RI tetap solid dan berpengaruh dalam dinamika legislasi nasional. “Kita harus mempersiapkan RUU Daerah Kepulauan secara substantif, taktis, dan politis agar posisi DPD RI kuat dan berpengaruh,” katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI di DPD RI, Senin (9/2/2026). GKR Hemas menilai kesiapan materi dan strategi komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan lembaga dalam membawa aspirasi daerah, khususnya…