Penulis: Redaksi

MataParlemen.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga empat dari delapan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan empat tersangka tersebut adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF), Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF). KPK menyebut keempatnya berasal dari pihak nonpemerintah atau pihak swasta dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “ERW selaku pihak swasta yang…

MataParlemen.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,6% pada 2029 dan meningkat menjadi 8% pada 2045. Target tersebut didorong melalui penguatan ekosistem kewirausahaan yang mencakup akses pembiayaan, pendampingan, inovasi, legalitas, hingga perluasan kemitraan dan pasar bagi pelaku usaha. Hal itu disampaikan Maman Abdurrahman saat membuka Bursa Wirausaha Unggulan (BWU) Sulawesi Selatan 2026 di Baruga Andi Pangerang Pettarani, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Selasa (15/9/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Berani Memulai, Terus Bertumbuh, Siap Berdampak” tersebut mempertemukan ratusan pelaku UMKM dengan berbagai mitra strategis, mulai dari lembaga pembiayaan, inkubator bisnis, perguruan tinggi, perbankan,…

MataParlemen.id- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan semua pihak untuk tidak mempertentangkan antara politik, agama dan Pancasila. Karena sejatinya, menurut Hidayat, politik, agama dan Pancasila adalah tiga kekuatan yang memiliki korelasi atau saling memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun kehidupan bangsa dan negara. Penegasan disamoaikan Hidayat dalam disampaikannya dalam Mudzakarah Ulama Dewan Syariah Pusat PKS Tahun 2026 di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Hidayat yang juga Ketua Mahkamah Partai PKS menekankan bangsa Indonesia tidak seharusnya dibelah antara kehidupan beragama, politik, dan Pancasila. “Yang penting di antaranya adalah penegasan kembali bahwa Indonesia kita…

MataParlemen.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai senilai Rp 106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyeret anak buah Menteri Nusron Wahid. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Dugaan suap tersebut diduga melibatkan PT Summarecon Agung dan pihak di Kementerian ATR/BPN serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan penyidik dalam rangkaian…

MataParlemen.id- Konflik agraria yang tak kunjung mereda kembali disorot DPR RI. Negara dinilai bukan sekadar belum mampu menyelesaikan sengketa tanah, tetapi dalam sejumlah kasus justru turut memicu konflik melalui tumpang tindih izin, batas lahan yang bermasalah, regulasi sektoral, hingga buruknya integrasi data pertanahan. Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi Media Briefing I bertema “RUU Pengaturan Reforma Agraria” di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Yunus Yusak Napitupulu menilai negara dalam banyak kasus justru turut berkontribusi memunculkan konflik agraria. Menurut Adian, persoalan kerap muncul akibat pemberian izin dan penetapan batas…

MataParlemen.id- Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk menyerap masukan dan melengkapi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang mulai disusun. Jawa Timur dipilih karena merupakan provinsi terluas kedua di Pulau Jawa dengan tingkat keberagaman serta kompleksitas persoalan pertanahan yang tinggi. Kegiatan kunjungan kerja tersebut dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (14/9/2026). Rombongan Senator dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI Ade Yuliasih dan Senator tuan rumah Lia Istifhama. Rombongan disambut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono. Turut hadir sejumlah Senator, antara lain Leni Haryati John Latief, Aanya Rina Casmayanti, MZ…

MataParlemen.id- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmennya dalam pembentukan serta penyempurnaan dasar hukum daerah tetap menghormati keragaman dan karakteristik masing-masing wilayah. Penegasan disampaikan Ketua Komite I DPD RI asal Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam, dalam Rapat Kerja (Raker) Tripartit mengenai Pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten dan Kota yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI Bersama perwakilan DPD RI dan Pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Andi menyampaikan bahwa penyesuaian regulasi ini sangat krusial karena kondisi dasar hukum beberapa kabupaten/kota sudah tidak sejalan dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, ia menekankan agar isi dari Undang-Undang…

MataParlemen.id – Eks Tenaga Ahli (TA) Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun, Adi Harnowo membantah isu keterlibatannya dalam jual beli pita cukai rokok dalam bisnis peredaran rokok ilegal. “Saya tegaskan tidak pernah ada pertemuan dua pihak di hotel yang melibatkan saya sebagaimana narasi beredar. Saya juga tidak pernah melakukan transaksi terkait pita cukai, apalagi sampai membawa-bawa nama Pak Mis,” ujar Adi lewat keterangan tertulis, Senin (14/9). Dalam sebuah berita yang beredar, Adi sempat disebut melakukan pertemuan di sebuah hotel di Jakarta dua tahun lalu untuk membahas penawaran pita cukai yang dilanjutkan dengan pembahasan soal aturan main dan transaksi. Menurut dia,…

MataParlemen.id – Pemerintah segera menarik dari peredaran 25 merek beras fortifikasi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil pemeriksaan mutu. Selain penarikan produk, pemerintah juga mempertimbangkan pencabutan izin usaha produsen serta proses hukum atas dugaan pelanggaran yang merugikan konsumen. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memerintahkan penarikan produk dari pasaran. Langkah tersebut diikuti evaluasi izin usaha dan proses hukum terhadap produsen yang produknya terbukti tidak sesuai dengan label. “Yang pertama, kami sudah perintahkan tarik dari pasaran. Kedua, cabut izinnya. Ketiga, diproses hukum karena setelah kita cek di empat laboratorium kredibel, hasilnya tidak sesuai label,” tegas Amran dalam konferensi…

MataParlemen.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengapresiasi Kementerian Sosial (Kemensos) atas inisiatif Gerakan Nasional Peduli Tetangga, dimana masyarakat diajak membantu pemutakhiran data dengan mendaftar menjadi Agen Perlinsos (Perlindungan Sosial). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Lt. 2 Gedung B, DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026). “Yang pertama tadi kita dukung konsepsi Gerakan Nasional Peduli Tetangga, cuman berkaca dari program ini Pak Menteri, mohon ya dibuatkan timeline-nya lah, kemudian apa yang kami…