MataParlemen.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengapresiasi Kementerian Sosial (Kemensos) atas inisiatif Gerakan Nasional Peduli Tetangga, dimana masyarakat diajak membantu pemutakhiran data dengan mendaftar menjadi Agen Perlinsos (Perlindungan Sosial).
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Lt. 2 Gedung B, DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).
“Yang pertama tadi kita dukung konsepsi Gerakan Nasional Peduli Tetangga, cuman berkaca dari program ini Pak Menteri, mohon ya dibuatkan timeline-nya lah, kemudian apa yang kami harus lakukan, apa yang gubernur lakukan, apa yang bupati/wali kota lakukan, agar ketika warga bertanya itu ada kejelasan peran masing-masing,” kata Ahmad Syauqi.
Gerakan Nasional Peduli Tetangga merupakan gerakan kepedulian sosial untuk membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) namun belum terdaftar, melalui pendaftaran bansos secara digital.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan melalui digitalisasi bansos ini diharapkan data semakin akurat dan program menjadi tepat sasaran. Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, seluruh masyarakat yang memerlukan perlindungan sosial, namun belum terdaftar, bisa masuk ke dalam data.
“Dan mudah-mudahan bisa mengundang banyak pihak untuk menjadi agen-agen perlindungan sosial. Jadi dengan adanya digitalisasi bansos ini, kita membuka kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi agen-agen perlindungan sosial,” kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan Agen Perlinsos penting karena tidak semua masyarakat atau penerima manfaat memiliki telepon pintar, literasi digital, atau mungkin keberanian untuk mendaftar.
“Maka kita butuh agen-agen, yang bisa membantu masyarakat luas untuk bisa membiasakan diri memanfaatkan kanal digital ini agar mereka bisa masuk data, maka itu saya mengundang kepada Bapak-Ibu sekalian para anggota DPD, mungkin juga lewat tenaga-tenaga ahlinya, bisa menjadi agen-agen Perlinsos,” ungkapnya.
Gus Ipul menyampaikan pendaftaran menjadi Agen Perlinsos bisa dilakukan dengan cara mengakses kanal website agent-perlinsos.kemensos.go.id. Nantinya, Agen Perlinsos bisa membantu dan membimbing tetangga sekitar yang membutuhkan bansos.
“Tugasnya hanya membantu sebagai relawan, tidak menentukan seseorang bisa dapat bansos atau tidak, sebab yang akan menentukan dapat tidaknya itu adalah sistem. Sistem ini sudah terhubung dengan DTSEN,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan latar belakang pemerintah memerlukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah karena data yang tersedia di awal sebelumnya berbeda-beda cakupan dan tersebar diberbagai kementerian/lembaga. Sehingga untuk kepentingan intervensi pensasaran pemerintah tidak ada satu data tunggal yang menjadi rujukan bersama.
Disamping itu, pemerintah juga memerlukan data by name by address (BNBA) untuk lebih menjangkau dan juga memperoleh data yang akurat tentang kondisi masyarakat.
“Nah berlandaskan kepada itulah kemudian kami dan juga berbasis kepada arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa kami melakukan integrasi dari tiga jenis data besar yang selama ini tidak terintegrasi,” kata Amalia.
Menurut Amalia, DTSEN menjadi terobosan pemerintah saat ini, namun sebuah terobosan pasti memerlukan proses transisi.
“Dimana DTSEN itu pada dasarnya adalah untuk menangkap realita di lapangan, kemudian ini nanti untuk penargetan, dan ini nantinya menjadi fondasi untuk pemerintah bisa memiliki data tunggal yang sama,” pungkasnya.
Selain membahas terkait DTSEN sebagai basis data untuk pensasaran pemberian bantuan pemerintah, pertemuan ini juga membahas terkait program Sekolah Rakyat. Dimana menghasilkan beberapa kesimpulan dan kesepakatan rapat kerja yang disetujui oleh Menteri Sosial, Kepala BPS, dan Komite III DPD RI.
Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Sekretaris Utama BPS Zulkipli, Deputi Statistik Sosial BPS Nasrul Wajdi, jajaran anggota Komite III DPD RI, dan pejabat terkait lainnya.(erc).
