MataParlemen.id – Pengurus Pusat Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Warsito, S.Si., DEA., Ph.D, dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Kemenko PMK, Jakarta kemarin.
Audiensi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian kebaya sebagai identitas budaya bangsa, sekaligus membahas dukungan terhadap penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Kebaya Nasional (HKN) Tahun 2026.
Delegasi PBI dipimpin oleh Ketua Umum Rahmi Hidayati, didampingi Sitawati Ken Utami, Desy AW, Nuniek Restuwilujeng, dan Artati Yudhiwati. Sementara Prof. Warsito didampingi Ahmad Saufiq, Nugroho, Fermin, dan Ayu.
Gerakan PBI Mendapat Apresiasi Kemenko PMK
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PBI Rahmi Hidayati menjelaskan perjalanan perjuangan PBI sejak Kongres Berkebaya Nasional 2021, yang menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menetapkan Hari Kebaya Nasional serta mengusulkan kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO.
Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 yang menetapkan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional, sekaligus keberhasilan kebaya masuk dalam daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO melalui mekanisme Joint Nomination.
Rahmi juga menyampaikan bahwa PBI kini telah memiliki cabang di berbagai daerah yang aktif menjalankan program edukasi budaya seperti Kebaya Goes to School, Kebaya Goes to Campus, Kebaya Goes to Office, dan Kebaya Goes to World guna mendekatkan kebaya kepada generasi muda.
Prof. Warsito memberikan apresiasi atas konsistensi PBI dalam menggerakkan pelestarian kebaya di tengah masyarakat.
Menurutnya, gerakan kebaya sebaiknya terus dikembangkan sebagai gerakan nasional yang tumbuh dari masyarakat (bottom-up) sehingga mampu membangun kesadaran budaya secara alami, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada regulasi pemerintah.
“Hari Kebaya Nasional harus menjadi momentum gerakan nasional yang lahir dari masyarakat. Dengan cara itu, pelestarian kebaya akan lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Prof. Warsito.
Ia juga menyatakan akan berupaya menghadiri peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 di Bali apabila tidak terdapat agenda lain dari Menteri Koordinator PMK.
Dorong Kolaborasi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah
Dalam diskusi tersebut, Prof. Warsito menilai PBI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah karena jaringan organisasinya telah menjangkau berbagai daerah dan aktif menyentuh kalangan pelajar, mahasiswa, serta komunitas perempuan.
Ia menyampaikan akan mendorong koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, agar penggunaan kebaya dan busana adat Nusantara semakin diperkuat di lingkungan pendidikan.
Selain itu, Kemenko PMK akan berupaya memetakan daerah-daerah yang telah memberikan dukungan terhadap gerakan pelestarian kebaya maupun daerah yang masih memerlukan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.
Prof. Warsito juga memberikan sejumlah masukan strategis kepada PBI, di antaranya pembentukan koperasi atau unit usaha organisasi guna mendukung keberlanjutan program, penyusunan pakem kebaya yang adaptif terhadap perkembangan zaman, serta pengembangan kebaya sebagai bagian dari industri kreatif nasional.
“Belajarlah dari batik yang kini memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi tinggi. Kebaya juga harus berkembang menjadi budaya yang hidup dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Usulan Kebaya Award dan Pemanfaatan Ruang Publik
Dalam audiensi tersebut, Prof. Warsito juga mengusulkan agar setiap peringatan Hari Kebaya Nasional menghadirkan Kebaya Award, yaitu penghargaan bagi perempuan Indonesia yang memiliki dedikasi tinggi dalam melestarikan kebaya.
Ia juga mengusulkan adanya figur nasional yang dapat menjadi simbol “Ibu Kebaya Indonesia”, sebagai inspirasi bagi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan budaya berkebaya.
Sementara itu, Ibu Ayu dari Kemenko PMK mendorong PBI memanfaatkan ruang publik dan teknologi digital sebagai media edukasi budaya, seperti melalui videotron, aplikasi digital, maupun kegiatan edukasi di sekolah dan perguruan tinggi.
Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufiq, menambahkan bahwa budaya merupakan perekat utama bangsa Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa ketika Prof. Warsito bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, beliau menggagas Rumah Budaya Indonesia sebagai pusat promosi budaya Indonesia di luar negeri.
Menurutnya, budaya hanya akan tetap lestari apabila terus digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Komitmen Bersama Melestarikan Kebaya
Audiensi ditutup dengan penyerahan buku karya Sitawati Ken Utami kepada Prof. Warsito, foto bersama, serta komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara PBI dan Kemenko PMK dalam berbagai program pelestarian budaya.
Melalui pertemuan ini, Perempuan Berkebaya Indonesia berharap dukungan pemerintah dapat semakin memperkuat gerakan pelestarian kebaya sebagai identitas budaya bangsa, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda agar kebaya tidak hanya menjadi busana seremonial, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. (awn)
