MataParlemen.id-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Qodari, langkah tersebut dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kepadatan penduduk berbeda dengan wilayah perkotaan.
“Jadi, memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri,” ujar Qodari dalam keterangannya yang diterima, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang kini diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta masyarakat di wilayah 3T.
Baca juga:
Qodari menjelaskan pelaksanaan MBG di wilayah 3T menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait kondisi geografis dan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
Kondisi tersebut membuat program MBG tidak dapat sepenuhnya dilayani melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan skema konvensional.
Saat ini, setiap SPPG melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Skema tersebut lebih efektif diterapkan di wilayah non-3T yang memiliki jumlah penduduk lebih besar.
Sebaliknya, penerapan skema yang sama di wilayah 3T kurang optimal karena jumlah penduduk yang terbatas.
Selain itu, apabila wilayah 3T dilayani oleh SPPG yang berada di luar kawasan tersebut, proses distribusi makanan berpotensi memerlukan waktu lebih lama dan tidak sesuai dengan ketentuan BGN.
Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan MBG, setiap SPPG hanya diperbolehkan melayani penerima manfaat dalam radius maksimal enam kilometer dengan waktu tempuh paling lama 30 menit.
“Tapi 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional,” kata Qodari.
Karena itu, pemerintah saat ini masih mematangkan mekanisme yang paling tepat untuk menyalurkan MBG kepada penerima manfaat di wilayah 3T.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pemanfaatan kantin sekolah sebagai sarana pelayanan MBG.
Namun, pemerintah juga mempertimbangkan alternatif lain yang lebih fleksibel mengingat tidak semua sekolah di wilayah 3T memiliki kantin akibat keterbatasan infrastruktur.
Qodari menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan program MBG di wilayah 3T mengingat perannya yang penting dalam mengatasi stunting, meningkatkan status gizi, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kita, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kita, tidak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal,” ujarnya.
Skor PISA adalah hasil penilaian dari Programme for International Student Assessment (PISA), sebuah studi internasional yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development setiap tiga tahun sekali untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun.
PISA tidak menguji hafalan kurikulum sekolah, melainkan kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata pada tiga bidang utama: Membaca (Reading Literacy), Matematika (Mathematical Literacy), dan Sains (Scientific Literacy). (awn)
